INBERITA.COM, Penasihat Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, kini tengah menjadi sorotan akibat sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menegaskan bahwa posisi Hasan Nasbi menuntut tanggung jawab besar dalam memastikan setiap pesan Presiden disampaikan dengan tepat kepada publik.
Menurut Emrus, peran penasihat komunikasi Presiden tidak hanya sebatas memberikan penjelasan setelah kontroversi muncul.
Ia menekankan bahwa tugas tersebut harus dijalankan sejak sebelum sebuah pernyataan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan citra pemerintah.
Sorotan terhadap Hasan Nasbi muncul setelah Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 menyebut nama Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi viral dan memicu perdebatan setelah klarifikasi menyebut Susanah sebenarnya adalah seorang penjahit dengan upah sekitar Rp700 per kilogram untuk pekerjaan tertentu.
Polemik ini menyoroti akurasi data dan cara penyampaian informasi dalam komunikasi publik Presiden. Emrus menilai persoalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Hasan Nasbi, yang memiliki posisi strategis untuk memberikan masukan mengenai pemilihan kata, konteks, data, hingga potensi dampak sebuah pernyataan sebelum disampaikan Presiden.
“Hasan Nasbi adalah sosok yang paling bertanggungjawab jika pidato dan atau pendapat Presiden menimbulkan polemik,” kata Emrus.
Ia menegaskan bahwa fungsi penasihat komunikasi bukan sekadar merespons persoalan setelah pernyataan Presiden menjadi perbincangan publik, melainkan mengantisipasi kesalahpahaman sejak awal.
Emrus juga mengkritik pernyataan Hasan Nasbi yang meminta masyarakat melihat substansi utuh pidato Presiden, bukan hanya potongan kalimat. Menurutnya, apabila sebuah pernyataan Presiden berpotensi disalahpahami, persoalan tersebut semestinya menjadi evaluasi internal terlebih dahulu.
“Pernyataan tersebut seharusnya disampaikan oleh kepala Bakom atau Menkomdigi, bukan oleh penasihat Presiden bidang komunikasi,” ujarnya.
Emrus menilai polemik komunikasi Presiden bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia mempertanyakan apakah Hasan Nasbi telah memberikan masukan secara maksimal kepada Presiden sebelum maupun setelah muncul pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
“Bisa menimbulkan pertanyaan kritikal dari publik, apakah Hasan Nasbi punya keberanian memberi nasihat kepada Presiden terkait komunikasi publik,” katanya.
Emrus bahkan menyarankan Hasan Nasbi mempertimbangkan untuk mundur apabila tidak mampu menjalankan fungsi tersebut.
“Jika benar tidak punya keberanian, Hasan Nasbi lebih baik mundur saja sebagai Penasehat Presiden Bidang Komunikasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya tanggung jawab yang melekat pada jabatan penasihat Presiden, termasuk gaji, tunjangan jabatan, dan fasilitas yang diterima.
Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network. Nama Hasan Nasbi semakin dikenal saat bergabung dalam Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan sebagai juru bicara. Ia sempat menjadi Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.
Hasan Nasbi berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat, dan lahir pada 1979. Sebelum mendirikan Cyrus Network, ia berkecimpung di dunia media dan sempat menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006. Kariernya berlanjut dengan bergabung di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti dari 2006 hingga 2008.
Nama Hasan Nasbi semakin mentereng sejak ia menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2012. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai penasihat komunikasi Presiden, Hasan Nasbi tidak hanya menghadapi tantangan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga dituntut agar pesan Presiden memiliki konteks, data, dan pilihan bahasa yang tepat sebelum sampai ke publik.
Hal ini menjadi semakin penting karena pernyataan Presiden memiliki jangkauan luas dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, komunikasi politik Istana tidak cukup hanya mengandalkan klarifikasi setelah polemik muncul.
Pencegahan kesalahpahaman sejak awal menjadi bagian penting dari strategi komunikasi pemerintahan. Jika dilihat dari perspektif komunikasi politik, polemik mengenai pernyataan Presiden Prabowo dan posisi Hasan Nasbi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan salah menyebut angka atau keliru menggambarkan pekerjaan seseorang.
Pernyataan Presiden yang tidak akurat atau tidak kontekstual dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk keraguan terhadap kredibilitas pemerintah.
Oleh karena itu, peran Hasan Nasbi sebagai penasihat komunikasi Presiden menjadi sangat krusial dalam menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kritik terhadap Hasan Nasbi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, terutama ketika informasi tersebut berasal dari sumber resmi seperti Presiden.
Kegagalan dalam menyampaikan informasi yang tepat dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kinerja Hasan Nasbi sebagai penasihat komunikasi Presiden menjadi suatu keharusan.
Apakah ia telah menjalankan tugasnya dengan maksimal atau justru menambah persoalan dengan pernyataannya sendiri. Publik berhak mengetahui apakah ada upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki sistem komunikasi yang selama ini dianggap bermasalah.
Polemik ini juga mengingatkan kita akan pentingnya profesionalisme dalam komunikasi pemerintahan. Seorang penasihat komunikasi Presiden harus memiliki keberanian untuk menyampaikan koreksi kepada Presiden apabila menemukan risiko dalam sebuah pesan publik.
Tanpa keberanian tersebut, peran Hasan Nasbi sebagai penasihat komunikasi hanya akan menjadi simbol belaka tanpa dampak nyata.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kesalahan dalam menyebut nama atau pekerjaan seseorang. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut integritas dan kredibilitas pemerintah di mata publik.
Hasan Nasbi, sebagai penasihat komunikasi Presiden, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan Presiden tidak hanya menarik secara retorika, tetapi juga akurat dan tidak menyesatkan.
