INBERITA.COM, Anggaran negara pada 2027 akan menghadapi kewajiban yang nilainya semakin besar bahkan sebelum pemerintah membiayai berbagai program baru. Salah satu pos yang menyita perhatian adalah pembayaran bunga utang yang dalam RAPBN 2027 dialokasikan mencapai Rp650,31 triliun.
Jika angka tersebut sekadar dibagi rata sepanjang 365 hari, nilainya setara sekitar Rp1,78 triliun per hari. Dalam ukuran yang lebih kecil, rata-rata itu mencapai sekitar Rp74,3 miliar per jam atau Rp1,24 miliar per menit.
Angka per menit dan per jam tersebut bukan berarti pemerintah membayar bunga utang dengan frekuensi seperti itu. Pembayaran aktual mengikuti jadwal serta ketentuan dari masing-masing instrumen pembiayaan.
Perhitungan tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar beban bunga yang harus disediakan dalam satu tahun anggaran.
Besarnya angka itu menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan kebutuhan belanja negara lainnya. Dalam RAPBN 2027, total belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun.
Artinya, pembayaran bunga utang sendiri mengambil porsi yang signifikan dari keseluruhan anggaran.
Bila menggunakan perbandingan yang selama ini muncul dalam pembahasan anggaran, beban bunga sebesar Rp650,31 triliun bahkan setara dengan sekitar 178 juta porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perbandingan tersebut bukan menunjukkan bahwa kedua pos anggaran dapat dipertukarkan, melainkan memberi gambaran skala nominal yang harus ditanggung negara.
Kenaikan beban tersebut juga bukan terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang pada 2026 berada di angka Rp582,24 triliun. Dengan demikian, kebutuhan pada 2027 bertambah sekitar Rp68,07 triliun atau 11,7 persen hanya dalam satu tahun.
Trennya terlihat lebih panjang jika ditarik ke belakang. Pada 2022, pembayaran bunga utang tercatat Rp386,34 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp439,88 triliun, lalu mencapai Rp488,43 triliun pada 2024 dan Rp514,4 triliun pada 2025.
Angka outlook 2026 kemudian meningkat menjadi Rp582,24 triliun sebelum kembali naik dalam RAPBN 2027.
Dengan demikian, dibandingkan posisi 2022, alokasi bunga utang pada 2027 bertambah sekitar Rp263,97 triliun atau 68,3 persen.
Dalam ukuran harian, rata-rata beban tersebut berubah dari sekitar Rp1,06 triliun per hari pada 2022 menjadi Rp1,78 triliun per hari pada 2027.
Kenaikan itu menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan utang tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar utang baru yang diterbitkan, tetapi juga biaya yang mengikuti utang tersebut dari waktu ke waktu.
Sebagian besar pembayaran bunga pada 2027 berasal dari utang dalam negeri. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp589,68 triliun untuk bunga utang dalam negeri, sedangkan bunga utang luar negeri dialokasikan Rp60,63 triliun.
Komposisi tersebut sejalan dengan dominannya pembiayaan melalui pasar domestik. Strategi ini memberi sejumlah keuntungan, antara lain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan valuta asing.
Namun, pembiayaan domestik tetap memiliki risiko, terutama ketika kondisi suku bunga berubah dan biaya penerbitan surat utang meningkat.
Beban bunga juga perlu dilihat bersamaan dengan kebutuhan subsidi. RAPBN 2027 mencatat alokasi subsidi sebesar Rp387,89 triliun, dengan subsidi energi sekitar Rp272,95 triliun.
Jika pembayaran bunga utang digabungkan dengan seluruh subsidi, nilainya mencapai sekitar Rp1.038,20 triliun.
Jumlah tersebut setara sekitar seperempat dari total belanja negara yang dirancang pemerintah untuk 2027. Di satu sisi, bunga utang merupakan konsekuensi dari pembiayaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.
Di sisi lain, subsidi menjadi instrumen untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat menghadapi biaya tertentu.
Persoalannya adalah ruang fiskal tidak tak terbatas. Ketika porsi anggaran untuk memenuhi kewajiban masa lalu semakin besar, pemerintah memiliki ruang yang relatif lebih sempit untuk menambah belanja baru tanpa mencari sumber penerimaan tambahan atau pembiayaan lainnya.
Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena pemerintah masih membutuhkan utang baru untuk membiayai defisit APBN. Dalam RAPBN 2027, defisit dirancang sebesar Rp671,16 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka defisit itu lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp734,32 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Namun, penurunan defisit bukan berarti kebutuhan pembiayaan langsung hilang.
Pemerintah merancang pembiayaan utang sekitar Rp876,27 triliun pada 2027. Angka tersebut terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp779,94 triliun serta pinjaman neto Rp96,33 triliun.
Di sinilah persoalan kesinambungan fiskal menjadi penting. Utang baru memang dapat menyediakan dana untuk membiayai defisit dan mendukung program pemerintah.
Tetapi setiap penerbitan utang juga menciptakan kewajiban yang harus dikelola pada tahun-tahun berikutnya, baik berupa pembayaran pokok maupun bunga.
Biaya tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan. Suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat pembiayaan baru menjadi lebih mahal. Sementara itu, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban kewajiban yang berkaitan dengan utang dalam valuta asing.
Dalam kerangka pembahasan kebijakan fiskal 2027, asumsi suku bunga SBN tenor 10 tahun berada dalam rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen. Pemerintah dan DPR juga menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sekitar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Karena itu, pengelolaan risiko menjadi bagian penting dari strategi utang. Pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan jumlah utang, tetapi juga memilih tenor yang tepat, menjaga struktur mata uang, memperluas basis investor, serta mengelola risiko suku bunga.
Besarnya bunga utang pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola keseluruhan siklus tersebut.
Jika pertumbuhan ekonomi mampu mendorong penerimaan negara secara konsisten, kebutuhan pembiayaan dapat ditekan secara bertahap. Sebaliknya, apabila belanja meningkat lebih cepat daripada penerimaan, tekanan pembiayaan berpotensi berlanjut.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 sendiri berada dalam kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Arah kebijakan fiskalnya mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, dengan tetap menempatkan defisit dalam batas yang dianggap terkendali.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebelumnya menyepakati rentang defisit fiskal 2027 sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Target tersebut memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan. Pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan melalui belanja dan program prioritas, tetapi pada saat yang sama perlu memastikan rasio dan biaya utang tetap dapat dikelola.
Karena itu, angka Rp650,31 triliun tidak semestinya dibaca semata-mata sebagai nominal pengeluaran yang besar. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya terhadap ruang fiskal.
Semakin cepat biaya bunga meningkat dibandingkan penerimaan negara, semakin banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk kewajiban lama.
Kondisi tersebut dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah ketika muncul kebutuhan baru, baik akibat perlambatan ekonomi, gejolak pasar keuangan maupun kebutuhan perlindungan sosial.
Dengan demikian, tantangan APBN 2027 bukan hanya menjaga agar defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap tambahan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi yang cukup untuk memperkuat kapasitas penerimaan dan produktivitas di masa depan.
Sebab, utang pada dasarnya bukan sekadar angka dalam neraca pemerintah. Utang adalah keputusan pembiayaan hari ini yang membawa konsekuensi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Ketika beban bunganya terus meningkat, kualitas pengelolaan fiskal akan semakin ditentukan oleh kemampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan, memperluas penerimaan, dan memastikan ruang anggaran tetap tersedia untuk kebutuhan masyarakat.
