INBERITA.COM, Ratusan karyawan pabrik ban Michelin Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, harus menghadapi kenyataan pahit setelah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Langkah ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen perusahaan dan memicu perhatian luas dari serikat pekerja, pemerintah, hingga parlemen.
Kabar mengenai PHK tersebut dibenarkan oleh Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, yang menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kondisi pasar yang tengah mengalami perlambatan.
“Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” ujar Monika, Kamis (30/10/2025) dikutip dari inBerita.com.
Langkah pengurangan tenaga kerja ini diduga merupakan dampak dari melemahnya permintaan ban baik di pasar domestik maupun global, seiring turunnya penjualan kendaraan roda dua dan roda empat di berbagai negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, turut menyoroti kasus ini. Ia menyebut para pekerja di pabrik Michelin sebenarnya tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Meski demikian, KSPI mengaku telah menerima laporan langsung dari perwakilan serikat terkait PHK yang menimpa ratusan buruh tersebut.
Menurut Said, alasan utama di balik PHK adalah penurunan signifikan terhadap permintaan ban, baik di tingkat nasional maupun global.
Kondisi ini membuat perusahaan terpaksa menyesuaikan struktur produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Kita berharap pemerintah ada intervensi (mencegah PHK). Tidak hanya untuk Michelin karena ini diduga beberapa pabrik elektronik dan pabrik ban juga sejenis, akibat penurunan produksi motor itu akan mengalami PHK juga,” ujar Said Iqbal.
Ia menambahkan bahwa proses PHK di Michelin Indonesia saat ini masih berada dalam tahap negosiasi pesangon dan pemenuhan hak-hak buruh. KSPI berharap agar proses tersebut berlangsung secara adil, dan pekerja mendapatkan hak sesuai ketentuan undang-undang.
Menanggapi kabar yang semakin luas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat dengan memanggil manajemen Michelin Indonesia untuk meminta penjelasan terkait kebijakan PHK tersebut.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh hak karyawan terpenuhi serta proses PHK dilakukan dengan prinsip keadilan.
“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja,” kata Febri dalam keterangannya, Senin (3/11).
Ia menekankan bahwa industri ban nasional memiliki peran strategis dalam ekosistem otomotif dan manufaktur Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas sektor ini agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami memahami adanya tekanan pasar global yang memengaruhi sejumlah segmen industri, termasuk industri ban. Namun pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia,” jelasnya.
Langkah Kemenperin ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan PHK yang berdampak langsung pada ribuan pekerja di sektor manufaktur, terutama di kawasan industri strategis seperti Cikarang.
Tak hanya pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) juga turun tangan menyikapi kabar PHK massal tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPR mendatangi langsung pabrik PT Multistrada Arah Sarana Tbk (produsen ban Michelin Indonesia) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Senin (3/11).
Dasco datang bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, dan Anggota Komisi IV DPR Rajiv.
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka tugas Satuan Tugas (Satgas) PHK DPR RI, yang dibentuk untuk menelusuri gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPR bertemu Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar, dan melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 10 menit.
Hasil dari pertemuan itu, Dasco meminta pihak perusahaan menghentikan sementara proses PHK yang sedang berlangsung karena diduga terdapat sejumlah kejanggalan.
“Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” jelas Dasco.
Menurut Dasco, DPR akan mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga tuntas, termasuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.
Kasus PHK massal di pabrik ban Michelin menjadi sorotan publik karena melibatkan salah satu perusahaan multinasional besar di sektor otomotif.
Selain berdampak sosial bagi ratusan pekerja yang kehilangan pekerjaan, peristiwa ini juga menimbulkan kekhawatiran akan gelombang PHK lanjutan di sektor industri manufaktur, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan ekspor.
Bagi sebagian pengamat, langkah efisiensi yang dilakukan Michelin memang mencerminkan realitas pasar yang sedang melemah.
Namun di sisi lain, peristiwa ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat strategi perlindungan tenaga kerja dan ketahanan industri nasional agar tidak mudah terguncang oleh gejolak ekonomi dunia.
Sementara itu, para pekerja berharap negosiasi pesangon berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan hukum. Di tengah ketidakpastian pasar global, mereka menanti solusi konkret dari pemerintah dan DPR untuk memastikan masa depan dunia kerja tetap stabil.
“Kami mendorong dialog yang adil dan penyelesaian yang manusiawi, karena di balik angka PHK, ada keluarga yang kehilangan sumber penghidupan,” ujar seorang perwakilan buruh yang enggan disebutkan namanya. (xpr)