INBERITA.COM, Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali melanda industri otomotif nasional. Kali ini, giliran PT Michelin Indonesia, produsen ban global yang memiliki pabrik di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dikabarkan melakukan PHK terhadap ratusan pekerja.
Informasi mengenai langkah tersebut pertama kali muncul di situs resmi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, yang menyebut bahwa PT Multistrada Arah Sarana Tbk—anak usaha Michelin—tengah melaksanakan PHK massal terhadap sejumlah besar tenaga kerja di fasilitas produksinya.
Kabar ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak perusahaan. Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina, membenarkan bahwa PHK memang dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja, sejalan dengan kondisi pasar ban global yang sedang berfluktuasi.
“Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang,” kata Monika dalam keterangan resminya kepada awak media, Kamis (30/10/2025).
Monika menambahkan, langkah tersebut bukan sekadar pemangkasan tenaga kerja, melainkan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan industri otomotif yang semakin kompetitif.
“Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia,” ujarnya.
Michelin Indonesia menegaskan bahwa seluruh proses PHK dilakukan dengan prinsip empati dan tanggung jawab sosial. Perusahaan berkomitmen memberikan kompensasi layak serta pendampingan karier bagi para pekerja yang terkena dampak.
“Sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung tinggi, kami berkomitmen untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan penuh empati di sepanjang proses ini. Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya,” jelas Monika.
Meski demikian, ia belum dapat membeberkan secara pasti jumlah karyawan yang terkena PHK, lantaran proses penyesuaian masih berlangsung.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak mudah, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang,” tambahnya.
Dari sisi pekerja, kabar PHK massal ini disampaikan langsung oleh Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro.
Ia mengungkapkan bahwa pihak perusahaan mendadak mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 280 pekerja, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.
“Perusahaan secara mendadak mengumumkan PHK terhadap sekitar 280 pekerja yang akan dilakukan bertahap. Informasi itu disampaikan langsung kepada pekerja yang bersangkutan,” ujar Guntoro.
Ia menegaskan, meskipun perusahaan memiliki hak melakukan efisiensi, proses PHK harus mengikuti mekanisme hukum dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Michelin, raksasa ban dunia melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap PKB dan hukum yang berlaku di Indonesia. PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK,” tegasnya.
Menurut Guntoro, pekerja dan serikat buruh menuntut agar perusahaan membuka ruang dialog, memastikan hak-hak pekerja dipenuhi sepenuhnya, serta memberikan waktu yang cukup untuk proses transisi bagi mereka yang terdampak.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, turut menyoroti kabar PHK massal di pabrik Michelin tersebut.
Menurutnya, laporan yang diterima dari SPSI menunjukkan bahwa ratusan pekerja telah terkena dampak langsung dari kebijakan efisiensi perusahaan.
“Michelin, pabrik ban di Cikarang dia anggotanya SPSI. Tetapi saya sudah dapat kabar bahwa mereka di-PHK sekitar seratusan orang lebih,” kata Said saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Said menyayangkan keputusan perusahaan yang dianggap dilakukan mendadak tanpa dialog sosial yang memadai.
Ia menilai, kebijakan efisiensi yang berdampak langsung terhadap pekerja seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan buruh.
PHK massal di PT Michelin Indonesia menambah panjang daftar perusahaan otomotif dan komponennya yang melakukan efisiensi sepanjang tahun 2025.
Beberapa analis menilai, langkah ini tak terlepas dari penurunan permintaan pasar global, perubahan tren ke arah kendaraan listrik (EV), serta biaya produksi yang meningkat akibat fluktuasi harga bahan baku.
Selain itu, produsen ban juga menghadapi tantangan dari produk impor berharga murah serta peningkatan ongkos logistik, yang mendorong banyak perusahaan melakukan penyesuaian operasional demi menjaga profitabilitas.
Langkah yang diambil Michelin disebut-sebut merupakan bagian dari strategi global perusahaan untuk mengoptimalkan rantai produksi dan distribusi di kawasan Asia Tenggara.
Bagi pekerja, keputusan PHK tentu membawa konsekuensi besar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi dan tekanan biaya hidup yang tinggi.
Namun, dari sisi perusahaan, penyesuaian tenaga kerja dianggap sebagai langkah realistis untuk memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang, terlebih di sektor industri yang tengah bertransformasi menuju teknologi ramah lingkungan dan digitalisasi manufaktur.
Michelin menyatakan akan terus beroperasi di Indonesia dan tetap berkomitmen pada kualitas produk serta kontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.
Meski demikian, publik berharap agar proses PHK dilakukan dengan transparan, adil, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, agar tidak menimbulkan gejolak di lingkungan industri maupun sosial. (xpr)
