INBERITA.COM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penerapan sistem verifikasi biometrik dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) sebagai langkah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.
Usulan tersebut mencakup penggunaan teknologi seperti sidik jari hingga pemindaian retina mata bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk menutup celah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai masih terjadi.
Menurutnya, distribusi elpiji bersubsidi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Ia menilai, sistem pendataan yang selama ini digunakan pemerintah belum cukup kuat untuk menjamin ketepatan sasaran.
Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tambahan berupa verifikasi berlapis yang mampu mengidentifikasi penerima manfaat secara lebih akurat.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” tuturnya.
Usulan penggunaan biometrik ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengendalikan distribusi elpiji subsidi, yang selama ini kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Dengan sistem tersebut, setiap transaksi pembelian dapat diverifikasi secara langsung, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan.
Berdasarkan perhitungan Badan Anggaran, jumlah masyarakat yang benar-benar layak menerima subsidi elpiji 3 kg diperkirakan lebih kecil dibandingkan dengan kuota yang tersedia saat ini.
Said menyebutkan bahwa dari total pagu penerima sebanyak 8,6 juta, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai benar-benar membutuhkan.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” jelasnya.
Dengan adanya selisih tersebut, penerapan sistem biometrik dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, langkah ini juga berpotensi mengurangi beban fiskal tanpa harus mengorbankan program subsidi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Said menegaskan bahwa usulan ini merupakan alternatif kebijakan yang lebih tepat dibandingkan dengan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai berisiko menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus melakukan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi yang memang mengikuti mekanisme pasar.
Namun demikian, langkah tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak inflasi yang mungkin timbul.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” tandas Said.
Dengan wacana ini, DPR mendorong pemerintah untuk segera mengkaji implementasi teknologi biometrik dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kg.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi distribusi, tetapi juga memperkuat tata kelola subsidi energi secara keseluruhan di tengah tekanan anggaran negara.
