INBERITA.COM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerima tambahan anggaran sebesar Rp 509 miliar untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran ini dialokasikan khusus untuk mencegah risiko keracunan makanan selama pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG.
“Kita dapat tambahan anggaran yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, kurang lebih Rp 509 miliar,” kata Taruna di Kompleks DPR/MPR, Rabu (2/9/2026).
Upaya pencegahan keracunan dilakukan melalui pengamanan sampel makanan, surveilans ketat, dan edukasi kepada masyarakat.
BPOM juga akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi oleh peserta program MBG.
Meskipun telah menerima tambahan anggaran, Taruna menyebutkan bahwa jumlah Rp 509 miliar masih jauh dari kebutuhan ideal BPOM.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BPOM membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 2,4 triliun untuk mengawal program MBG secara menyeluruh.
“Kalau berdasarkan tupoksi kami, seharusnya kita membutuhkan tambahan Rp 2,4 triliun. Kami masih mengusulkan, mudah-mudahan nanti ditambahkan anggarannya,” ucap Taruna.
Tambahan anggaran saat ini hanya menutupi sebagian kecil dari total kebutuhan ideal sebesar Rp 4,7 triliun.
BPOM berencana melakukan refocusing anggaran yang lebih terfokus pada aspek edukasi dan mitigasi risiko sebelum program MBG berjalan secara masif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi keracunan makanan yang mungkin terjadi.
Refocusing anggaran ini telah disepakati dengan Komisi IX DPR RI untuk segera diselesaikan sebelum tanggal 7 September 2026.
“Kami sudah sepakat untuk itu,” kata Taruna, menegaskan komitmen BPOM dalam mengoptimalkan anggaran yang ada.
Menurut Taruna, masukan dari Komisi IX menjadi pertimbangan utama dalam mengalokasikan anggaran tambahan tersebut. Fokus utama adalah pada pencegahan keracunan makanan sejak tahap persiapan hingga distribusi.
BPOM juga akan meningkatkan pengawasan terhadap produsen makanan yang terlibat dalam program MBG. Setiap sampel makanan akan diuji secara berkala untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya.
Edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tambahan ini. Masyarakat akan diberikan pemahaman tentang tanda-tanda makanan beracun dan cara melaporkan jika menemukan indikasi tersebut.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, risiko keracunan makanan menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi sejak dini.
Taruna menekankan bahwa BPOM akan bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Koordinasi ini penting untuk memastikan program MBG berjalan tanpa hambatan.
Tambahan anggaran Rp 509 miliar diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. Meskipun belum mencukupi, langkah ini dianggap sebagai upaya nyata untuk mengurangi risiko keracunan.
BPOM juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.
Menurut data BPOM, keracunan makanan masih menjadi masalah kesehatan yang sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap program MBG menjadi sangat penting.
Taruna berharap bahwa dengan tambahan anggaran ini, BPOM dapat lebih proaktif dalam mencegah kasus keracunan makanan.
“Khususnya, berdasarkan masukan dari Komisi IX, kita perkuat pada pencegahannya,” ujar dia.
Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan status gizi anak-anak. Namun, keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas utama.
BPOM akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program MBG. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.
