INBERITA.COM, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait viralnya surat perjanjian yang meminta penerima manfaat merahasiakan kejadian keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Surat tersebut beredar luas di media sosial dan disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta.
Isinya meminta komitmen dari peserta program MBG untuk tidak menyebarkan informasi apabila terjadi kasus keracunan setelah mengonsumsi makanan yang diberikan.
Menanggapi hal ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9), tidak secara gamblang membenarkan atau membantah keaslian surat tersebut.
Ia hanya menekankan bahwa pihaknya tidak pernah memiliki niat untuk menutup-nutupi informasi terkait pelaksanaan program MBG, terlebih jika berkaitan dengan insiden keracunan.
“Kami sudah sampaikan bahwa untuk sesuatu yang belum terkonfirmasi, maka lebih baik dibicarakan secara internal. Tapi kalau sudah terkonfirmasi, BGN tidak pernah menutupi,” tegas Dadan dalam keterangannya.
Ia juga menambahkan, “Tidak ada bagi kami menutup-nutupi informasi. Kami sedang lakukan agar yang seperti itu (isu surat merahasiakan keracunan MBG) menjadi patokan, sehingga tidak ada kerahasiaan dalam program ini.”
Meski menolak anggapan bahwa BGN bersikap tertutup, Dadan juga tidak memberikan jawaban tegas mengenai siapa yang menerbitkan surat kontroversial tersebut.
Ia memilih memaparkan beberapa upaya evaluasi internal yang kini tengah dilakukan, termasuk langkah preventif agar kejadian serupa tidak berulang.
Salah satu bentuk pengawasan yang disebut Dadan adalah kewajiban setiap SPPG untuk memiliki akun media sosial. Akun ini bertujuan mempublikasikan menu makanan bergizi yang disalurkan, agar dapat dipantau oleh ahli gizi BGN secara langsung dan terbuka.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi usulan dari berbagai pihak agar program MBG digantikan dengan bantuan berbentuk uang tunai.
Namun ia menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa MBG dirancang khusus sebagai intervensi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang memiliki sasaran dan skema tersendiri.
“Program ini (MBG) telah dirancang sejak lama, untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi, kita tidak ingin melakukan itu,” ujar Dadan.
Sorotan tajam terhadap program MBG mencuat setelah laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa per September 2025, tercatat ada 5.360 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Angka ini memicu kekhawatiran luas, khususnya di kalangan orang tua dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Meski demikian, alih-alih menghentikan sementara program MBG, BGN justru membentuk tim investigasi yang akan mulai bekerja dalam waktu dekat.
Tim ini bertugas menyelidiki penyebab pasti dari setiap kasus keracunan, serta mengidentifikasi potensi celah dalam pengawasan dan distribusi makanan.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan individu apabila ada anak yang memilih tidak melanjutkan partisipasi dalam program MBG.
Namun, ia mengklaim bahwa sebagian besar anak masih antusias mengikuti program ini dan tidak mengalami trauma jangka panjang akibat kasus keracunan yang terjadi.
“Bagi anak yang tidak ingin menerima (MBG) untuk sementara waktu, kita harus hormati. Tapi banyak kasus kejadian, anak-anak itu ingin kembali mengonsumsi makanan-makanan bergizi,” kata Dadan.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagian besar anak tetap menikmati makanan dari program MBG dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh kejadian keracunan yang sempat terjadi.
“Jadi, hanya sebagian kecil yang mengalami trauma. Tapi sebagian besar mereka kembali mengonsumsi makan bergizi. Alhamdulillah sekarang ini sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi,” pungkasnya.
Meski terus menuai kritik, program MBG tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan pengawasan ketat.
Badan Gizi Nasional berharap, melalui investigasi dan evaluasi yang dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap program ini bisa pulih, sekaligus menjamin bahwa insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. (xpr)
