INBERITA.COM, Indramayu – Banjir rob parah kembali menghantam kawasan pesisir Indramayu, tepatnya di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, selama beberapa hari terakhir.
Ribuan rumah warga terendam air yang datang tidak hanya dari gelombang pasang laut, tetapi juga dari luapan sungai yang melintas di wilayah tersebut.
Kondisi itu memicu kepanikan dan kelelahan berkepanjangan bagi masyarakat, yang nyaris setiap tahun menghadapi ancaman serupa.
Situasi yang memburuk itu lalu viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Salah satu sosok yang ikut menyoroti adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Meski saat ini tengah menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sumatra, Dedi menyatakan tetap mengikuti perkembangan banjir rob yang menimpa warganya di Indramayu.
Dalam unggahan di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, Dedi menyebut ia langsung menghubungi Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk meminta penjelasan dan memastikan langkah penanganan dilakukan dengan cepat.
“Hari ini saya lagi di Bandara Sibolga. Nanti saya coba menelepon bupati Indramayu mengenai banjir di Eretan Indramayu. Ini kan banjir terus-terusan. Kalau saya tuh gak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan,” ujarnya sebagaimana dikutip Republika, Jumat (5/12/2025).
Dalam percakapan tersebut, Dedi menanyakan kondisi terkini di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon, sekaligus menegaskan bahwa bencana tahunan ini tidak boleh terus berulang tanpa solusi nyata.
Ia menuntut agar penanganan banjir dilakukan lebih serius, terencana, dan menyentuh akar permasalahan yang selama ini menghambat upaya mitigasi.
Menanggapi hal itu, Lucky Hakim menjelaskan bahwa banjir rob memang sudah menjadi masalah rutin warga pesisir Eretan, tetapi tahun ini situasinya jauh lebih parah karena diperburuk oleh luapan sungai.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan pengerukan sungai untuk memperlancar aliran air. Namun, upaya tersebut terkendala oleh keberadaan 100–200 rumah warga yang berdiri di bantaran sungai.
“Sudah dilakukan pengerukan, tapi ada kendala juga. Ketika kami rapat dengan BBWS, PU Pusat, ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai,” kata Lucky.
Tanah di bantaran sungai itu diketahui merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Keberadaan permukiman warga di area tersebut membuat normalisasi sungai tidak bisa berjalan optimal.
Mendengar penjelasan itu, Dedi langsung mengambil inisiatif. Ia meminta Lucky segera mengirimkan data lengkap warga yang tinggal di bantaran sungai dengan tujuan mempercepat proses relokasi.
Dedi menyatakan bersedia memberikan bantuan pribadi senilai Rp 10 juta untuk setiap keluarga agar mereka bisa pindah dari bantaran dan mengontrak rumah di tempat lain.
Ia menegaskan bahwa pengerukan sungai harus tetap berjalan dan tidak boleh terhambat oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa ditangani jika warga dan pemerintah bekerja sama.
“Pokoknya pengerukan harus terus berjalan. Kita jangan dibikin pusing, satu sisi masyarakat bawel karena banjir dalam setiap tahun, tapi di sisi lain mereka sendiri menyebabkan banjir,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan tidak boleh ditunda atau dipersulit. Ia meminta daftar nama warga sesegera mungkin agar bantuan bisa langsung disalurkan.
“Itu nama-namanya saya tunggu, gak pake lama. Nanti saya kasih bantu Rp 10 juta untuk sewa rumah. Abis itu rumahnya dibongkar, direlokasi. Jadi jangan cerita-cerita, nangis-nangis, drama-drama bencana tetapi kemudian ketika diberikan solusi susahnya luar biasa masyarakat,” ujar Dedi.
Situasi banjir rob di Eretan memang dikenal sebagai salah satu yang paling kronis di wilayah pesisir Indramayu.
Gelombang pasang laut yang semakin sering terjadi serta sedimentasi sungai yang menghambat aliran air membuat banjir menjadi ancaman berulang.
Ribuan keluarga harus bertahan dengan rumah terendam, jalanan yang berubah menjadi sungai, dan aktivitas harian yang lumpuh total.
Kondisi itu menyisakan tekanan psikologis sekaligus kerugian ekonomi bagi warga yang hampir setiap tahun harus memperbaiki rumah, kehilangan perabotan, atau bahkan terpaksa mengungsi.
Pernyataan Dedi yang meminta percepatan relokasi warga bantaran sungai membuka harapan munculnya langkah nyata dalam penanganan banjir rob di Eretan.
Kebijakan relokasi memang sering menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di berbagai wilayah pesisir, tetapi kerap terhambat oleh persoalan biaya, lokasi pengganti, dan penolakan sebagian warga.
Dengan adanya bantuan awal Rp 10 juta per keluarga, diharapkan warga terdampak bisa segera pindah ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu, warga menunggu upaya lanjutan pemerintah dalam mempercepat normalisasi sungai, memperkuat tanggul pantai, dan mengantisipasi datangnya gelombang pasang berikutnya.
Banjir rob yang berulang menjadi pengingat bahwa penataan wilayah pesisir tidak bisa lagi ditunda, terlebih ketika perubahan iklim memperburuk frekuensi dan intensitas gelombang tinggi.
Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat diharapkan bisa bersinergi untuk memastikan Eretan tidak lagi menjadi langganan banjir yang tak berkesudahan.
