INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia mengungkapkan estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera pada tahun 2025-2026 mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 74 triliun.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi awal yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memperkirakan anggaran hanya sebesar Rp 51,8 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan, angka yang baru ini mencerminkan kebutuhan anggaran yang lebih realistis, mengingat adanya penambahan pekerjaan penting dalam proses pemulihan.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 70 triliun sampai Rp 74 triliun. Tapi sesuai aturan, kita mesti bikin rencana induk yang harus kita submit kepada Kepala Bappenas untuk direview, baru kemudian disetujui oleh Dewan Pengarah,” jelas Dody dalam sebuah media briefing di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Dody menambahkan bahwa Dewan Pengarah yang terlibat dalam proses review rencana induk melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta kementerian-kementerian lainnya yang memiliki tanggung jawab atas pemulihan dan pembangunan infrastruktur.
Setelah rencana induk ini disetujui, pemerintah akan mengajukan permintaan anggaran kepada Menteri Keuangan untuk segera disetujui dan dialokasikan.
“Per hari ini surat sedang kita siapkan karena rencana induk sudah selesai,” imbuh Dody.
Peningkatan kebutuhan anggaran dibandingkan dengan estimasi awal dipicu oleh tambahan sejumlah pekerjaan penting, khususnya dalam pembangunan sabo dam atau check dam baru.
Infrastruktur ini dinilai krusial untuk mengendalikan aliran sedimen, kayu, dan material banjir yang seringkali melanda wilayah hulu.
“Kenapa nambah dari Rp 51 triliun? Karena ada tambahan pembangunan sabo dam baru. Apalagi jalan longsor kemarin di Gayo Luwes itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam sebelum air atau sedimen itu sampai ke Tamiang,” jelas Dody, mengacu pada peristiwa longsor yang terjadi di Gayo Luwes.
Rencana pembangunan sabo dam tersebut tersebar di sejumlah provinsi yang terdampak oleh banjir. Di Sumatera Barat, diperkirakan sekitar 18 hingga 20 sabo dam akan dibangun, sementara di Aceh akan ada sekitar 30 titik pembangunan sabo dam, dan di Sumatera Utara diperkirakan sekitar 20 titik.
Dody juga menambahkan bahwa pemulihan infrastruktur di daerah-daerah yang terdampak bencana banjir ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Paling cepat dua tahun. Itu paling cepat ya. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar tiga tahun,” ungkapnya.
Dengan demikian, proses pemulihan infrastruktur pasca-bencana banjir ini diperkirakan akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.
Dalam tahapan pemulihan, Dody mengungkapkan bahwa prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang akan diberikan pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan.
“Macam-macam prioritasnya, beda-beda antara Bina Marga dan Sumber Daya Air. Yang paling utama adalah semua infrastruktur dasar bisa berfungsi maksimal secepat-cepatnya,” tambahnya.
Fokus utama tetap pada memastikan agar infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih bisa segera kembali berfungsi secara optimal untuk mendukung kehidupan masyarakat yang terdampak.
Kenaikan anggaran ini juga mencerminkan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur desa dan kota yang rusak akibat bencana berjalan lancar dan lebih baik di masa depan.
Dengan pembangunan sabo dam dan pengendalian aliran banjir yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi dampak bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Sumatera.
Pemerintah berharap, dengan tambahan anggaran yang lebih besar dan adanya penambahan infrastruktur seperti sabo dam, pemulihan infrastruktur pasca-banjir dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Meskipun tahapan pemulihan diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang, namun langkah-langkah preventif dan strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan infrastruktur di masa depan. (*)
