INBERITA.COM, Masih ada 2.333 desa di Indonesia yang belum menikmati akses internet. Fakta ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, dalam peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Pos Telepon dan Telegraf (PTT), Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Meutya, dari total desa yang belum terhubung tersebut, sebanyak 2.017 desa masih belum mendapatkan layanan internet 4G.
Sementara itu, 316 desa lainnya dikategorikan sebagai wilayah non-pemukiman yang juga membutuhkan infrastruktur konektivitas.
Kondisi ini menunjukkan masih lebarnya jurang digital di Tanah Air yang harus segera ditutup demi pemerataan akses teknologi informasi.
Meski tantangan besar masih mengadang, Meutya optimistis bahwa penyelesaian masalah ini memungkinkan, asalkan semua pihak bersedia bahu-membahu.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi ketimpangan akses digital di berbagai daerah.
“Angka ini semua kami yakini adalah angka target yang masuk akal. Jika kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama. Dan untuk terus menaikkan konektivitas di angka 80 persen,” ujar Meutya, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengejar target konektivitas nasional sebesar 80 persen.
Namun, tantangan digitalisasi tidak hanya terbatas pada konektivitas pedesaan. Meutya juga menyoroti masih rendahnya penetrasi layanan fixed broadband di tingkat rumah tangga yang hingga saat ini baru menyentuh angka 27,4 persen.
Capaian ini dinilainya masih jauh dari memadai untuk mendukung agenda transformasi digital nasional.
“Kita juga masih perlu meningkatkan fixed broadband rumah tangga yang saat ini adalah 27,4 persen. Untuk terus meningkat, agar penetrasi fixed broadband rumah tangga bisa kita tingkatkan,” tuturnya.
Meutya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian integral dari strategi besar menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan digitalisasi menjadi salah satu instrumen kunci dalam mewujudkannya.
“Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah fondasi nyata menuju target 8 persen tersebut. Peran infrastruktur telekomunikasi tentunya turut membantu kedaulatan bangsa,” pungkas Meutya.
Pernyataan ini mempertegas posisi strategis sektor komunikasi digital dalam kerangka pembangunan nasional. Internet bukan lagi sekadar layanan tambahan, tetapi kebutuhan pokok yang menentukan arah kemajuan bangsa.
Konektivitas yang merata dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru, memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, hingga memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan rasio konektivitas dan penetrasi broadband, muncul pula tuntutan untuk memastikan kualitas layanan, keterjangkauan harga, serta perlindungan terhadap privasi dan data pengguna.
Kesenjangan digital bukan hanya soal wilayah yang belum terjangkau, tetapi juga menyangkut kualitas akses yang diterima oleh masyarakat yang sudah terkoneksi.
Dengan masih adanya ribuan desa yang belum terhubung internet, serta angka penetrasi broadband rumah tangga yang belum mencapai sepertiga populasi, transformasi digital Indonesia jelas belum tuntas.
Namun, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Meutya percaya bahwa target ambisius yang dicanangkan bukanlah mimpi kosong.
Desa-desa yang masih terisolasi secara digital kini menunggu gebrakan nyata. Arah kebijakan sudah jelas, tinggal bagaimana implementasinya bisa berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.
Jika pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan sesuai rencana, bukan mustahil Indonesia bisa melompat lebih jauh dalam peta ekonomi digital global.
