INBERITA.COM, Fenomena komunitas olahraga yang berkembang pesat di Bali kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, sorotan tertuju pada sebuah komunitas lari di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang menuai kontroversi setelah muncul dugaan adanya penolakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bergabung.
Isu tersebut dengan cepat menyebar di media sosial setelah beredar tangkapan layar yang memperlihatkan adanya penolakan pendaftaran terhadap sejumlah calon peserta. Dugaan itu memicu perdebatan luas karena dianggap mengarah pada praktik diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.
Komunitas yang dikenal dengan nama Entourage Run Club itu disebut beranggotakan banyak warga negara asing serta kalangan digital nomad yang menetap di Bali.
Dalam sejumlah unggahan di media sosial, penolakan terhadap pendaftar lokal diduga terjadi secara otomatis dengan mengacu pada status kewarganegaraan maupun penggunaan nomor telepon Indonesia yang diawali kode +62.
Ramainya pembahasan di dunia maya membuat persoalan tersebut berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.
Banyak warganet mempertanyakan komitmen komunitas olahraga terhadap prinsip keterbukaan dan kesetaraan, terlebih kegiatan lari pada dasarnya dikenal sebagai aktivitas yang dapat diikuti siapa saja tanpa memandang latar belakang.
Di tengah meningkatnya sorotan, Senator asal Bali, Ni Luh Djelantik, mengambil langkah dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Kepolisian Daerah Bali dan otoritas Imigrasi.
Langkah itu dilakukan agar dugaan diskriminasi yang beredar dapat ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain isu dugaan penolakan terhadap WNI, aktivitas komunitas tersebut juga memunculkan keluhan dari masyarakat sekitar.
Warga menilai kegiatan lari yang melibatkan peserta dalam jumlah besar beberapa kali menyebabkan terganggunya lalu lintas di kawasan Canggu yang memang dikenal padat, terutama pada jam-jam tertentu.
Sejumlah laporan media juga menunjukkan bahwa rombongan pelari kerap menggunakan hampir seluruh badan jalan saat berlari bersama. Kondisi tersebut disebut berdampak pada kemacetan dan menyulitkan pengguna jalan lain yang melintas di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, sebagian peserta juga dilaporkan pernah menggunakan suar saat kegiatan berlangsung. Aksi tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan sekaligus mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Persoalan kemudian berkembang tidak hanya menyangkut dugaan diskriminasi, tetapi juga menyentuh aspek penyelenggaraan kegiatan di ruang publik.
Aparat pemerintah daerah ikut memberikan perhatian terhadap legalitas acara yang digelar komunitas tersebut.
Satpol PP Kabupaten Badung menyoroti adanya dugaan kegiatan yang belum mengantongi rekomendasi maupun izin penggunaan fasilitas publik sebagaimana prosedur yang berlaku.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan acara dinilai penting untuk memastikan aktivitas komunitas tidak mengganggu ketertiban umum maupun hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas bersama.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan setiap penyelenggara kegiatan terhadap aturan daerah, terutama ketika melibatkan peserta dalam jumlah besar dan menggunakan ruang publik.
Bali sebagai destinasi wisata internasional memang menjadi tempat bertemunya masyarakat lokal dengan komunitas global.
Karena itu, keseimbangan antara kebebasan berkegiatan, penghormatan terhadap masyarakat setempat, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
Setelah polemik meluas dan mendapat perhatian berbagai pihak, perwakilan Entourage Run Club akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram resmi mereka.
Dalam pernyataan tersebut, penyelenggara membantah tudingan bahwa komunitas mereka menerapkan kebijakan rasis atau sengaja menolak WNI.
Mereka menegaskan bahwa komunitas tersebut pada dasarnya terbuka bagi seluruh pelari tanpa membedakan kewarganegaraan maupun latar belakang peserta.
Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa penolakan terhadap sejumlah pendaftar disebut terjadi akibat kesalahan teknis pada sistem persetujuan otomatis yang digunakan saat proses registrasi.
Selain itu, mereka juga mengakui adanya miskomunikasi yang melibatkan salah satu admin sehingga memunculkan persepsi bahwa pendaftaran peserta lokal memang ditolak secara sengaja.
“Kami meminta maaf atas kebingungan dan keresahan yang terjadi. Hal tersebut merupakan akibat dari kesalahan teknis pada sistem persetujuan otomatis serta miskomunikasi oleh salah satu admin,” demikian inti pernyataan yang disampaikan pihak penyelenggara.
Mereka juga memastikan akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendaftaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Langkah perbaikan tersebut, menurut penyelenggara, dilakukan untuk memastikan seluruh calon peserta memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang asal negara.
Meski klarifikasi telah disampaikan, respons publik masih beragam. Sebagian masyarakat menilai penjelasan tersebut perlu dibuktikan melalui perubahan nyata dalam sistem pendaftaran maupun pelaksanaan kegiatan ke depan.
Di sisi lain, ada pula yang menilai proses penyelidikan oleh aparat tetap diperlukan agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa komunitas internasional yang beraktivitas di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati nilai-nilai kesetaraan, aturan hukum, dan norma sosial yang berlaku di daerah tempat mereka berkegiatan.
Transparansi dalam pengelolaan komunitas, terutama yang melibatkan masyarakat luas, menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Hingga kini, polemik mengenai dugaan penolakan WNI tersebut masih menjadi perhatian masyarakat.
Publik menantikan hasil penelusuran dari pihak berwenang sekaligus langkah konkret dari penyelenggara untuk memastikan kegiatan komunitas berjalan secara inklusif, tertib, dan menghormati seluruh peserta tanpa diskriminasi.
