INBERITA.COM, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, menjadi sorotan publik setelah video kehadirannya di lokasi demo pada Kamis, 27 Agustus 2026, viral di media sosial.
DPP GRIB Jaya segera angkat bicara untuk menepis tuduhan keterlibatan organisasi dalam kerusuhan yang terjadi.
Menurut pernyataan resmi DPP GRIB Jaya yang disampaikan oleh Wilson Colling, Divisi Hukum organisasi tersebut, kehadiran Hercules semata-mata untuk memantau situasi dan menjaga kondusivitas lingkungan.
“Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik,” tegas Wilson.
Organisasi juga menegaskan tidak pernah memberikan instruksi kepada anggota untuk ikut serta dalam demonstrasi atau kegiatan lain yang terkait dengan aksi tersebut. Instruksi ini telah disampaikan secara jelas melalui media internal organisasi.
“Karena itu, keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi, terlebih tanpa adanya bukti mengenai perintah, koordinasi, ataupun keterlibatan dalam suatu tindak pidana,” jelas Wilson.
Video yang beredar juga menunjukkan seruan untuk meninggalkan lokasi demo. Wilson menjelaskan, seruan tersebut harus dipahami dalam konteks waktu, tempat, situasi, serta maksud pengucapnya.
“Seruan tersebut justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar massa meninggalkan lokasi secara tertib untuk mencegah terjadinya gesekan atau kerusuhan,” ungkapnya.
Wilson menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial yang menghubungkan kehadiran seseorang di lokasi demo dengan keterlibatan dalam kerusuhan. Ia menekankan bahwa dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.
“Potongan video tidak dapat langsung dijadikan dasar menyimpulkan keterlibatan pidana tanpa melihat konteks, kronologi, bukti lain, dan tindakan konkret masing-masing orang,” tegasnya.
Menurutnya, dalam negara hukum, penilaian terhadap seseorang tidak boleh didasarkan pada opini publik terlebih dahulu.
“Penilaian harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah,” ujar Wilson.
DPP GRIB Jaya menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Wilson menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak langsung dilabeli sebagai pelaku hanya karena berada dalam sebuah video.
“Video adalah bagian dari informasi yang harus diverifikasi, bukan vonis,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan Jakarta sebagai kepentingan bersama. Hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi harus dihormati, namun kekerasan dan tindakan anarkis harus ditolak.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memisahkan secara tegas tiga hal: hak menyampaikan aspirasi, imbauan menjaga ketertiban, dan tindakan kriminal,” tuturnya.
Wilson mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan keberadaan seseorang di suatu lokasi sebagai satu-satunya dasar untuk membangun tuduhan.
“Jangan menjadikan keberadaan seseorang di suatu lokasi sebagai satu-satunya dasar untuk membangun tuduhan,” sambungnya.
Kerusuhan yang terjadi saat demo menimbulkan kerugian material dan mengancam stabilitas keamanan.
DPP GRIB Jaya berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Verifikasi fakta dan pemahaman konteks menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman yang lebih luas.
Organisasi ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
“Kami mendukung upaya penegak hukum untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti yang ada,” kata Wilson.
Ketegasan DPP GRIB Jaya dalam menepis tuduhan keterlibatan organisasi dalam kerusuhan patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
Wilson menambahkan, organisasi siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut apabila diperlukan.
“Kami terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum demi mencari kebenaran,” ujarnya.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya peran media sosial dalam penyebaran informasi. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyikapi konten yang beredar.
“Media sosial memiliki pengaruh besar, namun juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” kata Wilson.
DPP GRIB Jaya berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan dan menerima informasi.
Kerusuhan yang terjadi juga menimbulkan pertanyaan tentang peran aparat keamanan dalam mengendalikan situasi. DPP GRIB Jaya mendorong aparat untuk bertindak profesional dan proporsional dalam menangani demo.
Wilson menekankan bahwa organisasi tidak ingin situasi semakin memanas.
“Kami mengutamakan dialog dan penyelesaian damai dalam setiap permasalahan,” katanya.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap konten di media sosial. DPP GRIB Jaya mendukung upaya pemerintah untuk mengatur penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Wilson berharap masyarakat dapat lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. “Demo adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan dengan damai dan tertib,” ujarnya.
Organisasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” kata Wilson.
Kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 27 Agustus 2026 menjadi momentum bagi semua pihak untuk merefleksi diri. DPP GRIB Jaya berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.
Wilson menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Bijak dalam bermedia sosial adalah kunci untuk mencegah konflik yang tidak perlu,” tegasnya.
