INBERITA.COM, Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi penurunan tajam dalam penilaian publik.
Hasil survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tinggal 37 persen.
Angka tersebut memperlihatkan perubahan persepsi masyarakat yang cukup besar hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.
Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 75 persen. Tiga bulan kemudian, pada Maret 2026, angkanya turun menjadi 58 persen.
Dengan demikian, dalam rentang Desember 2025 hingga Agustus 2026 terjadi penurunan sebesar 38 poin persentase. Bahkan jika dibandingkan dengan survei Maret 2026, tingkat kepuasan terbaru kembali berkurang 21 poin.
General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan penurunan tersebut menunjukkan perubahan yang berlangsung cukup cepat.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menunjukkan tren menurun secara cepat. Penurunannya mencapai 38 poin persentase jika dibandingkan dengan Desember 2025,” kata Khairul Anam dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional 2026 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Temuan itu menjadi penting karena penurunan kepuasan tidak berdiri sendiri. Survei menunjukkan persoalan ekonomi sehari-hari menjadi faktor yang paling kuat dalam membentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Harga kebutuhan pokok berada di posisi teratas. Sebanyak 27 persen responden menyatakan mahalnya atau terus naiknya harga kebutuhan pokok sebagai alasan mereka tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Keluhan tersebut menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah sangat berkaitan dengan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
Bagi rumah tangga, perubahan harga pangan dan kebutuhan dasar biasanya lebih mudah dirasakan dibandingkan indikator ekonomi makro yang sering kali membutuhkan waktu untuk terlihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Masalah pekerjaan juga menjadi perhatian besar. Sebanyak 14 persen responden menyebut kesulitan mendapatkan pekerjaan atau tingginya pengangguran sebagai alasan ketidakpuasan. Sementara itu, 13 persen lainnya menilai kondisi ekonomi memburuk atau tidak stabil.
Jika ketiga faktor tersebut dilihat secara bersamaan, terlihat bahwa isu daya beli, kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi mendominasi keluhan publik.
Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah karena persepsi terhadap kinerja ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diumumkan, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika berbelanja, mencari pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Survei tersebut juga menemukan kritik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Sebanyak 10 persen responden menilai kebijakan yang dijalankan belum tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG turut masuk dalam daftar persoalan yang disebut responden. Sebanyak 8 persen menyatakan program tersebut bermasalah atau tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Temuan mengenai MBG menarik diperhatikan karena program tersebut merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Artinya, evaluasi publik terhadap program unggulan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program, tetapi juga bagaimana manfaatnya dirasakan dan bagaimana pelaksanaannya berlangsung di lapangan.
Di sisi lain, hasil survei tidak hanya merekam tingkat ketidakpuasan. Responden juga diminta menyebutkan hal-hal yang menurut mereka perlu menjadi prioritas perbaikan pemerintah.
Menurunkan atau menstabilkan harga kebutuhan pokok menjadi tuntutan paling banyak dipilih, yakni 19 persen responden. Setelah itu, 16 persen meminta pemerintah memperbanyak sekaligus mempermudah akses terhadap lapangan pekerjaan.
Sebanyak 13 persen responden berharap pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Berikutnya, 9 persen menginginkan peningkatan kinerja dan kompetensi pejabat maupun aparat pemerintah.
Evaluasi terhadap program MBG berada pada urutan berikutnya dengan 8 persen pilihan responden.
Pola jawaban tersebut memperlihatkan bahwa publik tidak semata-mata meminta pemerintah membuat kebijakan baru.
Sebagian besar harapan justru mengarah pada persoalan yang bersifat konkret: harga barang, pekerjaan, kondisi ekonomi, kualitas aparatur, dan efektivitas program yang sudah berjalan.
Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah menjelang periode politik dan pemerintahan berikutnya. Tingkat kepuasan publik merupakan salah satu indikator persepsi, tetapi perubahan angkanya dapat menjadi sinyal mengenai isu yang dianggap paling mendesak oleh masyarakat.
Penurunan dari 75 persen menjadi 37 persen juga menunjukkan bahwa modal kepuasan yang tinggi pada akhir 2025 tidak otomatis bertahan ketika masyarakat mulai menilai kinerja pemerintah berdasarkan hasil yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, angka survei tidak seharusnya dibaca sebagai penilaian tunggal atas seluruh kinerja pemerintahan.
Kepuasan publik dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi, ekspektasi masyarakat, pemberitaan, kebijakan tertentu, hingga pengalaman pribadi responden.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan sekadar memperbaiki angka survei, melainkan menjawab persoalan yang konsisten muncul dalam temuan tersebut.
Harga kebutuhan pokok, pekerjaan, dan daya beli merupakan isu yang membutuhkan kebijakan berkelanjutan dan hasil yang dapat dirasakan secara luas.
Bagi pemerintah Prabowo-Gibran, survei ini dapat menjadi peringatan bahwa persepsi publik sedang bergerak ke arah yang kurang menguntungkan.
Apabila tren tersebut berlanjut, komunikasi pemerintah saja kemungkinan tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Masyarakat akan semakin menilai pemerintah dari kemampuan mengendalikan tekanan ekonomi dan memastikan program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat.
Pada saat yang sama, evaluasi terhadap program seperti MBG dan kinerja aparatur menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kepercayaan publik.
Program besar membutuhkan pelaksanaan yang konsisten, pengawasan, serta kemampuan pemerintah merespons masalah yang muncul di lapangan.
Dengan tingkat kepuasan yang kini berada di 37 persen, ruang bagi pemerintah untuk melakukan koreksi masih terbuka.
Namun, hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa publik sudah menyampaikan prioritasnya dengan cukup jelas: kebutuhan dasar harus lebih terjangkau, pekerjaan lebih mudah diakses, ekonomi masyarakat membaik, dan kebijakan pemerintah harus semakin tepat sasaran.
Jika tuntutan tersebut dapat diterjemahkan menjadi perbaikan yang nyata, penurunan kepuasan bukan mustahil berubah menjadi momentum evaluasi.
Sebaliknya, jika persoalan yang sama terus dirasakan masyarakat, tekanan terhadap persepsi kinerja pemerintahan berpotensi berlanjut pada survei-survei berikutnya.
