INBERITA.COM, Piala Dunia 2026 telah menghadirkan perubahan besar yang tak hanya dirasakan di dalam lapangan, tetapi juga pada aspek finansial para peserta.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, para pemain, pelatih, dan staf tim tidak lagi menikmati fasilitas bebas pajak atas hadiah yang mereka peroleh selama mengikuti turnamen.
Kondisi tersebut muncul karena Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko, tetap mempertahankan sistem perpajakan nasional yang berlaku bagi atlet asing.
Kebijakan ini sekaligus mengakhiri praktik pembebasan pajak yang selama ini menjadi bagian dari penyelenggaraan Piala Dunia di berbagai negara.
Pada edisi-edisi sebelumnya, pemerintah tuan rumah memberikan berbagai insentif perpajakan kepada FIFA beserta seluruh peserta turnamen.
Kebijakan serupa diterapkan saat Piala Dunia digelar di Afrika Selatan pada 2010, Brasil pada 2014, Rusia pada 2018, hingga Qatar pada 2022.
Dengan skema tersebut, hadiah yang diterima tim maupun pemain tidak dipotong pajak oleh negara penyelenggara.
Situasi berbeda terjadi pada Piala Dunia 2026. FIFA memang berhasil memperoleh pengecualian pajak di tingkat federal melalui proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat.
Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi organisasi FIFA dan tidak mencakup pemain, pelatih, ataupun staf tim nasional secara individu.
Artinya, setiap atlet asing yang memperoleh pendapatan selama beraktivitas di wilayah Amerika Serikat tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan otoritas pajak Amerika Serikat (IRS), atlet asing dikenai pemotongan pajak federal sebesar 30 persen atas pendapatan yang diperoleh selama berada di negara tersebut.
Selain itu, terdapat pajak tambahan yang ditetapkan masing-masing negara bagian tempat pertandingan berlangsung.
Besaran pajak negara bagian pun bervariasi. California, misalnya, menerapkan tarif hingga 13,3 persen.
Sementara New Jersey, yang dijadwalkan menjadi lokasi partai final Piala Dunia 2026, mengenakan pajak mencapai 10,75 persen dan memiliki ketentuan tersendiri terkait pengakuan perjanjian perpajakan internasional.
Jika seluruh komponen tersebut digabungkan, total kewajiban pajak yang harus dibayar seorang pemain dapat mendekati 40 persen dari hadiah yang diterima, sebelum memperhitungkan kewajiban pajak di negara asal masing-masing.
Besarnya potongan tersebut membuat nilai hadiah bersih yang diterima peserta berpotensi jauh lebih kecil dibanding edisi-edisi sebelumnya. Perubahan aturan ini juga membawa konsekuensi administratif yang tidak sederhana.
Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 dengan hadiah senilai US$50 juta, seluruh anggota tim, mulai dari pemain hingga staf kepelatihan, diwajibkan menyampaikan laporan serta pengembalian pajak (tax return) kepada pemerintah Amerika Serikat.
Kewajiban tersebut menjadi sesuatu yang baru dalam sejarah Piala Dunia modern. Sejak turnamen 2010, tim juara belum pernah menghadapi proses administrasi perpajakan seperti yang akan berlaku pada edisi 2026 ini.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga internasional kini tidak hanya bergantung pada kesepakatan olahraga, tetapi juga dipengaruhi regulasi fiskal masing-masing negara.
Bagi FIFA, negosiasi berhasil mengamankan kepentingan organisasi. Namun bagi para pemain dan staf yang tampil di lapangan, konsekuensi finansial tetap harus ditanggung sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Amerika Serikat.
