Rupiah Sudah Menyentuh Rp17.800 per Dolar AS, Purbaya: “APBN Masih Aman, Pemerintah Sudah Hitung Semua Skenario”

INBERITA.COM, Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan dan menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Namun pemerintah memastikan kondisi tersebut belum menjadi ancaman serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah lebih dulu menghitung berbagai kemungkinan tekanan global, termasuk pelemahan rupiah dan lonjakan harga komoditas dunia.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (27/5/2026), rupiah ditutup melemah 52 poin atau sekitar 0,29 persen ke level Rp17.795 per dolar AS. Angka itu menjadi salah satu titik terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Saat ditanya mengenai langkah antisipasi pemerintah menghadapi tekanan kurs, Purbaya sempat merespons dengan nada santai.

“Ya, saya stres,” ujar Purbaya sambil tertawa usai menghadiri salat Iduladha di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.

Meski melontarkan candaan, ia menegaskan pemerintah sebenarnya sudah memasukkan risiko pelemahan rupiah dalam berbagai simulasi fiskal sebelumnya.

Menurutnya, skenario tersebut telah dihitung bersamaan dengan asumsi lonjakan harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel.

“Kita sudah hitung. Pada waktu simulasi USD 100 per barel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menepis kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah akan langsung memaksa pemerintah mengubah postur APBN tahun ini. Purbaya menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam jalur yang terkendali.

Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi domestik. Ada sejumlah faktor global yang mempengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk ketegangan geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional.

Purbaya juga menyoroti kondisi pasar obligasi pemerintah yang dinilai masih relatif stabil. Meski kurs rupiah melemah, yield surat utang negara justru bergerak terkendali sehingga membantu menjaga kepercayaan investor.

“Jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang APBN-nya. Walaupun rupiah melemah, pertumbuhan yield bond-nya turun,” ujarnya.

Stabilitas pasar obligasi menjadi perhatian penting pemerintah karena berkaitan langsung dengan aliran modal asing. Selama investor masih melihat pasar surat utang Indonesia menarik dan aman, tekanan terhadap rupiah diyakini tidak akan semakin dalam.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah mengklaim mulai melihat adanya arus dana asing yang kembali masuk ke pasar obligasi domestik. Situasi itu dianggap menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global.

Selain mengandalkan stabilitas pasar keuangan, pemerintah juga disebut sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk menopang nilai tukar rupiah. Namun Purbaya belum menjelaskan secara rinci bentuk kebijakan yang akan diambil.

“Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu menguatkan rupiah dengan signifikan,” katanya.

Pelemahan rupiah kali ini memang terjadi di tengah situasi global yang penuh tekanan. Konflik geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, serta ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat menjadi faktor yang memicu penguatan dolar AS terhadap banyak mata uang dunia.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dibanding periode krisis sebelumnya. Purbaya menegaskan fundamental domestik masih cukup baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, hingga stabilitas sektor keuangan.

Karena itu, ia tetap optimistis menghadapi tekanan pasar saat ini. Ketika ditanya apakah masih bisa tersenyum di tengah pelemahan rupiah, Purbaya menjawab singkat namun penuh percaya diri.

“Bisa senyum,” ucapnya.

Di sisi lain, pelaku pasar tetap mencermati langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Penguatan dolar AS yang berkepanjangan berpotensi mempengaruhi harga impor, inflasi, hingga biaya utang luar negeri.

Namun untuk saat ini, pemerintah memastikan APBN 2026 masih berada dalam kondisi aman dan belum memerlukan penyesuaian besar akibat gejolak nilai tukar rupiah.