INBERITA.COM, Hasil investigasi internal Universitas Bung Karno (UBK) mengungkap dugaan adanya upaya memengaruhi arah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 15 Juni 2026 di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Temuan tersebut menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK nonaktif, Muhammad Abdimaludin, beberapa kali dihubungi dan diajak bertemu oleh pihak yang diduga berasal dari kepolisian sebelum aksi digelar.
Menurut tim investigasi kampus, komunikasi tersebut bukan sekadar koordinasi biasa. Dalam sejumlah pertemuan, Abdimaludin disebut menerima tawaran uang dengan nominal puluhan juta rupiah sebagai kompensasi apabila lokasi demonstrasi dipindahkan dari kawasan Istana Merdeka menuju Gedung DPR RI.
Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni UBK, Eko Suryo S, mengatakan rangkaian peristiwa itu terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh Abdimaludin selama proses investigasi internal kampus.
Eko menjelaskan pertemuan pertama terjadi pada Minggu, 14 Juni 2026. Saat itu Abdimaludin mengaku dihubungi oleh seseorang yang dikenalnya sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo.
“Memang Abdi tanggal 14 Juni (2026) siang itu dihubungi oleh aparat kepolisian dari Jakarta Pusat, Polres. Namanya itu menurut Abdi adalah Pak Prasetyo, itu Kasat Intel,” kata Eko.
Setelah komunikasi tersebut, keduanya disebut bertemu di wilayah Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, menurut hasil investigasi, Abdimaludin diminta mengubah titik aksi dari Istana Merdeka ke Gedung DPR RI.
Sebagai bentuk kompensasi, disebutkan terdapat tawaran dana sebesar Rp50 juta. Namun, Abdimaludin diklaim menolak permintaan maupun tawaran tersebut.
“Nah untuk itu disiapkan anggarannya lah Rp50 juta. Itu Abdi juga tidak menerima itu, menolak,” ujar Eko.
Masih pada hari yang sama, Abdimaludin kembali menerima ajakan bertemu dari sosok lain yang disebutnya bernama Egi. Pertemuan berlangsung di kawasan Jalan Surabaya, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya kepada tim investigasi, Abdimaludin mengaku tidak mengetahui identitas lengkap orang tersebut selain nama panggilannya.
Meski demikian, isi pembicaraan disebut memiliki tujuan yang sama, yakni meminta demonstrasi dipindahkan ke kompleks parlemen.
Menariknya, nominal dana yang ditawarkan pada pertemuan kedua disebut lebih besar dibanding sebelumnya.
“Ada anggaran juga itu, malah lebih besar Rp70 juta. Tapi Abdi juga tidak menerima,” tutur Eko.
Rangkaian komunikasi itu belum berhenti. Pada pagi hari pelaksanaan demonstrasi, Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, Abdimaludin kembali diminta menghadiri pertemuan di Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, dua senior Abdimaludin yang juga merupakan alumni Universitas Bung Karno dan aktif di organisasi di luar kampus ikut hadir.
Menurut Eko, permintaan yang disampaikan tetap sama, yakni mengalihkan lokasi aksi mahasiswa dari kawasan Istana menuju Gedung DPR. Bedanya, nominal dana yang disebutkan kali ini lebih kecil dibanding dua tawaran sebelumnya.
“Ya sama intinya, yaitu pindahin dong demonya ke DPR. Karena yang minta itu seniornya, maka Abdi tidak bisa menolak. Tapi anggarannya enggak gede Rp20 juta,” jelasnya.
Berbeda dari dua tawaran terdahulu yang langsung ditolak, Abdimaludin disebut akhirnya menyatakan kesediaannya menerima dana sebesar Rp20 juta.
Namun, menurut hasil investigasi kampus, uang tersebut belum diterima secara langsung karena masih berada di tangan salah seorang senior yang hadir dalam pertemuan itu.
Temuan ini menjadi salah satu poin penting dalam investigasi yang dilakukan pihak universitas setelah mencuat berbagai polemik terkait aksi mahasiswa tersebut.
Kampus berupaya merekonstruksi rangkaian peristiwa sebelum demonstrasi berlangsung dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kejadian.
Secara umum, hasil investigasi menggambarkan adanya dugaan komunikasi intensif yang terjadi menjelang aksi unjuk rasa.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pihak luar berusaha memengaruhi jalannya demonstrasi mahasiswa, termasuk penentuan lokasi aksi yang memiliki nilai simbolis dan politik berbeda.
Pemindahan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Merdeka ke Gedung DPR memiliki konsekuensi tersendiri.
Kawasan Istana kerap menjadi pusat penyampaian aspirasi kepada pemerintah, sementara kompleks parlemen lebih identik dengan penyampaian tuntutan kepada lembaga legislatif.
Karena itu, perubahan titik aksi dinilai dapat memengaruhi pesan politik maupun perhatian publik terhadap demonstrasi.
Hingga kini, temuan investigasi tersebut masih berupa hasil pemeriksaan internal universitas berdasarkan keterangan pihak-pihak yang dimintai penjelasan.
Dugaan mengenai keterlibatan oknum aparat maupun pihak lain belum diputuskan melalui proses hukum.
Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik mengingat menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta dugaan intervensi terhadap kegiatan mahasiswa.
Jika terdapat laporan resmi atau penyelidikan lanjutan dari aparat penegak hukum, berbagai temuan investigasi tersebut berpotensi menjadi bahan pendalaman lebih lanjut guna memastikan seluruh fakta dapat diuji secara objektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.