INBERITA.COM, Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto memilih merespons langsung berbagai pandangan yang mempertanyakan urgensi program tersebut dengan menegaskan bahwa persoalan pangan dan kelaparan merupakan isu paling mendasar yang tidak bisa ditunda.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Di hadapan ribuan petani, nelayan, dan peserta kegiatan dari berbagai daerah, Presiden menyoroti adanya kelompok yang menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan agenda lain dibandingkan program pemberian makan gratis.
Menurut Prabowo, pandangan tersebut tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada, lebih genting dari perut lapar,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, tidak mengalami kekurangan gizi maupun kelaparan.
“Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menantang pihak-pihak yang selama ini mengkritik program MBG untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, penilaian terhadap kebijakan publik seharusnya tidak hanya dilakukan dari ruang diskusi atau media sosial, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata warga.
“Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?” ujarnya.
Pernyataan Presiden muncul ketika program MBG masih menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan publik.
Sejak diluncurkan, program tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan karena dinilai dapat membantu pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan perikanan dalam negeri.
Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa mempertanyakan efektivitas anggaran serta mekanisme pelaksanaannya.
Kritik tersebut berkembang bersamaan dengan munculnya berbagai demonstrasi yang menyoroti kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya membahas situasi dalam negeri. Ia juga mengaitkan pentingnya ketahanan pangan dengan kondisi global yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.
Presiden menyinggung peringatan sejumlah lembaga internasional terkait ancaman krisis pangan dunia yang berpotensi memengaruhi banyak negara dalam beberapa tahun ke depan.
“Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, ya? 700 juta. FAO memberi warning,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana isu pangan kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata.
Gangguan rantai pasok global, perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga meningkatnya harga komoditas menjadi faktor yang membuat banyak negara berlomba memperkuat ketahanan pangan nasional.
Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan produksi pertanian dan memperluas akses pangan bagi masyarakat.
Dalam konteks itulah pemerintah menempatkan program MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung sektor pertanian nasional.
Di sisi lain, gelombang demonstrasi yang didominasi kelompok mahasiswa masih berlangsung di sejumlah daerah. Berbagai aksi unjuk rasa digelar untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah pusat.
Di Jakarta, beberapa kelompok massa kembali menggelar demonstrasi pada Rabu (24/6/2026). Aparat kepolisian menyiagakan lebih dari seribu personel untuk mengamankan sejumlah titik aksi di kawasan Jakarta Pusat.
Selain demonstrasi yang mengkritik pemerintah, perhatian publik juga sempat tertuju pada aksi kelompok yang menyatakan dukungan terhadap program MBG di kawasan Monas beberapa hari sebelumnya.
Aksi tersebut menjadi perbincangan setelah muncul pengakuan sejumlah peserta mengenai fasilitas yang mereka terima saat mengikuti kegiatan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama program MBG tetap berada pada upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Program tersebut juga diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.
Bagi Prabowo, perdebatan mengenai prioritas pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Dalam pandangannya, memastikan rakyat tidak kelaparan merupakan fondasi yang harus dipenuhi sebelum negara berbicara lebih jauh mengenai berbagai agenda pembangunan lainnya.
Karena itu, di tengah kritik yang terus bermunculan, Presiden menunjukkan bahwa pemerintah masih menempatkan persoalan pangan sebagai salah satu prioritas utama.
Baginya, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi dan distribusi, melainkan juga menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh makanan yang cukup dan bergizi.
