INBERITA.COM, Polemik yang membelah tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase paling panas sejak mencuatnya saling pecat antara dua pucuk pimpinan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Setelah Rais Aam KH Miftahul Ahyar secara mengejutkan memberhentikan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf, giliran Gus Yahya merespons dengan memecat Sekjen PBNU Saifullah Yusuf serta Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif.
Dua tindakan yang berlangsung beruntun tersebut memicu kegaduhan luas, baik di internal organisasi maupun di tengah jamaah Nahdliyin.
Ketika sejumlah tokoh dan kalangan pesantren mulai menyerukan islah atau rekonsiliasi sebagai jalan damai, suara berbeda datang dari pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani.
Menurutnya, islah justru bukan jalan keluar bagi persoalan mendasar yang kini membelit PBNU. Ia menilai bahwa polemik hanya dapat diselesaikan dengan menyingkirkan akar masalahnya—yakni para pihak yang sedang bertikai di puncak kepemimpinan.
“Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur, itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus dihilangkan,” ujar Kiai Imaduddin dalam pernyataan tertulis, Jumat (5/12/2025).
Pernyataan tegas itu muncul sebagai kritik atas dinamika yang dalam beberapa minggu terakhir dianggap menurunkan marwah organisasi. Ia menyebut bahwa islah tanpa koreksi dan evaluasi hanyalah solusi semu yang tidak menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, berbagai tindakan sepihak—mulai dari pemecatan mendadak, tudingan pelanggaran, hingga dugaan penyalahgunaan keuangan—sudah terlanjur menjadi konsumsi publik dan tidak bisa dilupakan begitu saja.
“Tentu nggak bisa begitu saja islah, kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Nggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi seakan-akan tak pernah ada apa-apa,” ujarnya.
Menurut Kiai Imaduddin, keberadaan dua kubu yang saling berseteru di pucuk PBNU tidak hanya menimbulkan kegaduhan di level elite, tetapi juga memantik kebingungan di lapisan jamaah dan para kiai di akar rumput.
Ia menyebut bahwa para pengurus inti PBNU seharusnya menjadi figur orang tua yang memberikan contoh dan kebijaksanaan, bukan justru memperlihatkan konflik terbuka yang membingungkan masyarakat.
“Orang tua semacam ini harus muhasabah. ‘Saya tidak bisa menjadi orang tua, tidak bisa menjadi Rais Aam, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun khasanah, sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU’,” katanya.
Ia menambahkan bahwa mundurnya seluruh jajaran inti—mulai dari Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, hingga Bendahara Umum—akan membuka ruang konsolidasi menyeluruh untuk memulihkan organisasi.
Menurutnya, langkah kolektif tersebut akan lebih bermartabat dibanding memaksakan diri bertahan atau menggelar islah tanpa menyentuh sumber kekisruhan.
“Pengunduran diri kolektif akan membuka jalan recovery bagi NU,” tegasnya.
Lebih jauh, Kiai Imaduddin menilai bahwa kegaduhan yang tak kunjung mereda ini berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan NU kuat. Ia memperingatkan bahwa instabilitas di tubuh PBNU dapat menjadi celah bagi kelompok yang anti-NU dan anti-NKRI untuk masuk mengacaukan situasi dan memecah belah jamaah.
“Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan,” ujarnya.
Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa krisis di PBNU bukan hanya persoalan internal organisasi, tetapi juga terkait stabilitas sosial dan keagamaan yang jauh lebih luas.
Kiai Imaduddin meminta para pihak yang berseteru untuk memikirkan dampak jangka panjang bagi jamaah dan arah organisasi, bukan hanya mempertahankan posisi dan pengaruh masing-masing.
Sementara itu, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa kubu yang bertikai dalam kepengurusan PBNU akan mengambil langkah mundur sebagaimana disarankan. Pihak-pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama masih menunggu pernyataan lanjutan, termasuk sikap resmi Rois Aam dan Ketua Umum pasca saling pecat yang memicu polemik ini.
Situasi PBNU diperkirakan masih dinamis dan berpotensi berkembang ke arah yang lebih kompleks apabila tidak segera ditemukan solusi yang disepakati bersama.
Dengan lebih dari 100 juta jamaah yang menggantungkan harapan pada stabilitas organisasi, langkah apa pun yang diambil dalam waktu dekat akan menjadi penentu bagi masa depan tata kelola PBNU. (*)
