INBERITA.COM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai setelah video dirinya yang menyatakan ingin merampok uang negara beredar luas dan menuai kecaman publik.
Keputusan pemecatan itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, dengan penetapan tertanggal Sabtu, 20 September 2025.
“DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan terhadap Saudara Wahyudin Moridu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian isi surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang diterima media pada Ahad, 21 September 2025.
Langkah tegas ini diambil setelah PDIP menilai Wahyudin, yang merupakan anggota Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo untuk periode 2024–2029, telah melakukan pelanggaran disiplin berat.
Dalam salah satu pertimbangannya, DPP PDIP menilai bahwa pernyataan Wahyudin dalam video yang diunggah ke media sosial telah mencoreng nama baik, kehormatan, dan citra partai.
Video tersebut pertama kali beredar di akun TikTok @Wakilrakyatdotco dan segera menjadi viral karena isinya yang kontroversial dan menyinggung publik.
PDIP menyebut, pernyataan Wahyudin telah berdampak negatif secara luas dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Terlebih pada situasi saat ini ketika sensitivitas rakyat terhadap isu-isu penyalahgunaan kekuasaan dan uang negara sangat tinggi,” bunyi kutipan dalam surat pemecatan tersebut.
Partai berlambang banteng itu menegaskan bahwa PDIP menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, moralitas, serta komitmen perjuangan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, menurut PDIP, tidak bisa ditoleransi.
Selain dicopot sebagai kader, Wahyudin juga dilarang melakukan aktivitas politik apapun yang mengatasnamakan PDIP, termasuk menduduki jabatan dalam struktur partai di tingkat manapun. PDIP menegaskan bahwa pernyataan Wahyudin dalam video itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi partai.
Sementara itu, DPP PDIP menyatakan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini dalam Kongres Partai mendatang, meski belum dijelaskan kapan agenda tersebut akan digelar.
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu, 20 September 2025, menjelaskan bahwa keputusan pemecatan Wahyudin diambil berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin Partai.
Selain itu, desakan juga datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Gorontalo yang menilai tindakan Wahyudin tidak layak dipertahankan sebagai kader partai.
Komarudin menambahkan, dengan pemecatan ini, Wahyudin secara otomatis tidak lagi memiliki status sebagai anggota DPRD Gorontalo.
“PDIP akan melakukan mekanisme pergantian antar waktu (PAW) dalam waktu dekat,” kata Komarudin dalam keterangannya.
Video yang memicu kontroversi itu memperlihatkan Wahyudin Moridu tengah mengemudikan mobil sambil mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke Makassar dengan menggunakan dana negara.
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ucap Wahyudin dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut segera menyulut kemarahan netizen dan memicu sorotan tajam terhadap integritas pejabat publik, khususnya anggota legislatif. Banyak warganet menilai ucapan tersebut sangat tidak pantas dan mencerminkan mentalitas penyalahgunaan kekuasaan.
Sehari setelah video itu ramai diperbincangkan, Wahyudin akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Jumat, 19 September 2025.
Melalui akun Instagram pribadinya, @wahyumoridu, ia mengunggah video klarifikasi sambil didampingi sang istri.
Dalam video tersebut, Wahyudin mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas ucapannya yang viral di media sosial.
“Saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bersama ini, saya didampingi oleh istri saya, dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Meski telah menyampaikan permintaan maaf, PDIP tetap memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk komitmen terhadap etika politik dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa partai tersebut tidak mentoleransi pernyataan atau perilaku yang merusak citra partai maupun menyakiti perasaan rakyat.
Pemecatan Wahyudin Moridu menambah daftar panjang kasus viral yang menyeret nama anggota legislatif ke pusaran kontroversi di tengah maraknya pengawasan publik terhadap penggunaan dana negara.
Di tengah upaya PDIP untuk menjaga citra partai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, keputusan ini menjadi langkah strategis sekaligus sinyal bahwa partai tak segan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang dinilai merusak integritas partai.(fdr)
