INBERITA.COM, Sejak Presiden James Monroe memaklumatkan politik luar negeri “Amerika untuk Amerika” pada 1823, Amerika Serikat (AS) secara konsisten menempatkan Belahan Bumi Barat sebagai wilayah kepentingan strategisnya.
Doktrin yang kemudian dikenal sebagai “Doktrin Monroe” itu menegaskan bahwa Western Hemisphere harus steril dari intervensi, pengaruh, dan kepentingan kekuatan Eropa. Sejak saat itu, AS memandang Benua Amerika sebagai “halaman depan” mereka, sebuah ruang geopolitik yang tidak boleh dimasuki aktor luar tanpa konsekuensi serius.
Implikasi dari pandangan tersebut sangat jelas. Setiap kekuatan eksternal yang mencoba menanamkan pengaruh di kawasan yang dianggap sebagai “halaman” AS akan dipersepsikan sebagai ancaman langsung, bahkan sebagai undangan terbuka bagi intervensi, termasuk invasi militer.
Western Hemisphere sendiri merujuk pada wilayah di sebelah barat Eropa yang secara geopolitik mencakup seluruh Benua Amerika, termasuk kawasan Amerika Latin dan kepulauan Karibia. Penerapan “Doktrin Monroe” mencapai titik ekstrem pada masa Perang Dingin.
Kala itu, AS menjadikan doktrin ini sebagai pembenaran utama untuk mencegah komunisme internasional dan pengaruh Uni Soviet agar tidak berakar di Benua Amerika. Kekhawatiran Washington sederhana namun strategis, jangan sampai ancaman ideologis dan militer hadir “di depan hidungnya sendiri”.
Dalam konteks tersebut, AS melancarkan berbagai bentuk intervensi di negara-negara di selatan wilayahnya. Intervensi itu tidak selalu dilakukan secara langsung melalui invasi militer terbuka, tetapi juga lewat operasi terselubung.
Contoh intervensi langsung bisa dilihat dari serangan yang dilakukan Donald Trump terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang disebut-sebut mirip dengan apa yang dialami Manuel Noriega di Panama pada 1989 dan invasi AS ke Grenada pada 1983.
Meski demikian, sejarah juga mencatat kegagalan intervensi, seperti Invasi Teluk Babi di Kuba pada 1961 yang berakhir memalukan bagi Washington.
Sepanjang sejarahnya, AS yang sejak 1823 merangkul “Doktrin Monroe” tercatat lebih sering menggunakan jalur tidak langsung dalam mencampuri urusan negara lain, terutama melalui kudeta yang disponsori oleh badan intelijen mereka, CIA (Central Intelligence Agency).
Beberapa kasus yang kerap disebut antara lain penggulingan Presiden Salvador Allende di Chile pada 1973, pendongkelan Presiden Jacobo Arbenz di Guatemala pada 1954, serta kudeta terhadap Presiden Joao Goulart di Brasil pada 1964.
Narasi yang selalu digunakan adalah demi demokrasi atau penegakan hukum. Namun, realitas pasca-kudeta justru menunjukkan lahirnya rezim-rezim diktator yang represif.
Chile, misalnya, setelah penggulingan Allende, diperintah oleh Augusto Pinochet yang dikenal sebagai diktator lalim. Pola serupa juga tampak dalam berbagai intervensi AS di luar Benua Amerika, dari Afrika hingga Timur Tengah, dengan dalih yang sama tetapi bermuara pada pengamanan kepentingan nasional dan penanaman pengaruh geopolitik.
Kasus Venezuela kembali memperlihatkan pola lama tersebut. Trump menyatakan bahwa serangan terhadap Venezuela dan upaya mendongkel Maduro merupakan bentuk bela diri untuk mencegah ancaman organisasi narkoterorisme, yakni konvergensi antara jaringan pengedar narkotika dan organisasi terorisme.
Dalih ini mengingatkan pada alasan yang dipakai Presiden George H.W. Bush ketika menggulingkan dan menangkap Noriega di Panama pada akhir 1989.
Perbedaannya, Noriega adalah diktator yang sebelumnya “dipelihara” AS, sementara Maduro adalah presiden yang terpilih secara demokratis dan mengambil kebijakan independen dari Washington, melanjutkan garis politik Hugo Chavez.
Dari perspektif hukum internasional, tindakan AS tersebut dinilai tidak sah. Salah satu konsensus global yang dilanggar adalah Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB Oktober 1945 yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta mewajibkan penghormatan atas kedaulatan.
Aksi Trump terhadap Maduro bahkan disamakan dengan tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina, yang pada fase awal invasi juga berupaya menangkap Presiden Volodymyr Zelenskyy. Sebagian analis melihat langkah Trump di Venezuela sebagai manuver politik domestik untuk mendongkrak popularitas menjelang Pemilu Sela.
Indikasi tergerusnya dukungan terhadap Partai Republik pada Pemilu Sela 2026 terlihat dari terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota New York. Kemenangan Mamdani, seorang muslim keturunan imigran, dipandang sebagai sinyal koreksi publik terhadap kebijakan pemerintahan Trump yang dinilai antiimigran, tidak inklusif, dan kurang ramah terhadap minoritas.
Namun, pandangan lain menilai tujuan utama AS di Venezuela adalah pergantian rezim. Maduro secara terbuka mempererat hubungan dengan China, Rusia, bahkan Iran, negara-negara yang selama ini dipandang sebagai paria oleh Washington.
China sendiri aktif menanamkan pengaruh di Amerika Selatan dan menjadi mitra dagang utama kawasan tersebut, sekaligus sumber investasi asing langsung dan pendanaan energi serta infrastruktur. China bahkan menanamkan modal besar di sektor strategis seperti teknologi ruang angkasa dan militer, dengan Venezuela sebagai mitra paling menonjol.
Pengaruh China kian menguat seiring meluasnya peran BRICS, organisasi kerja sama ekonomi dan geopolitik yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Argentina disebut akan segera menyusul, sementara Maduro sejak 2023 telah menyatakan niat serius Venezuela untuk bergabung dengan BRICS.
Dalam konteks ini, alasan pencegahan narkoterorisme yang disampaikan Trump dinilai hanya sebagai dalih. Seperti Presiden John F. Kennedy yang pada 1962 mengancam Uni Soviet saat berusaha menempatkan senjata nuklir di Kuba, Trump tak menghendaki kehadiran pengaruh besar selain AS di Benua Amerika.
Apalagi Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai sekitar 300 miliar barel, melampaui Arab Saudi, Iran, Irak, Rusia, bahkan AS sendiri. Dengan kepentingan sebesar itu, AS tentu tidak akan tinggal diam jika Venezuela semakin berada dalam orbit pengaruh China, pesaing strategis utama Washington.
Aksi AS di Venezuela juga dapat dibaca sebagai pesan keras kepada rezim-rezim Amerika Latin lainnya bahwa mereka bisa “di-maduro-kan” jika menempuh jalan politik yang sama.
Pertanyaannya, apakah dunia semudah itu diatur dengan politik koboi semacam ini? Alih-alih menegaskan dominasi, pendekatan semacam itu justru berpotensi membuat AS semakin tidak populer, bukan hanya di benuanya sendiri, tetapi juga di mata komunitas internasional.
