INBERITA.COM, Program-program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dinilai memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tetap sesuai tujuan.
Besarnya anggaran, luasnya cakupan penerima manfaat, hingga keterlibatan banyak pihak menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perhatian terhadap aspek tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Dalam sambutannya pada pelantikan dan pengukuhan pengurus organisasi Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Jumat (3/7/2026), ia mengungkapkan telah menerima sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hashim, laporan yang diterimanya menjadi sinyal bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada tahap perencanaan, tetapi juga harus diperkuat ketika program telah berjalan di lapangan.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar tujuan utama program pemerintah tidak bergeser.
“Saya sudah dengar dan saya sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan. Maka saya titip, pengawasan harus sangat ketat,” ujar Hashim dalam sambutannya.
Ia menilai sejumlah program unggulan pemerintah memiliki tujuan yang sangat penting bagi masyarakat.
Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis komunitas.
Menurutnya, keberhasilan kedua program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya dukungan anggaran, tetapi juga pada integritas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Karena itu, setiap indikasi penyimpangan perlu direspons secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Hashim mengingatkan jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
Ia menggunakan ungkapan bernuansa moral untuk menggambarkan pihak-pihak yang berpotensi merusak tujuan mulia pemerintah.
“Jangan sampai tujuan mulia, jangan sampai program yang bagus sekali itu dirusak oleh setan-setan dan hamba iblis di seluruh Indonesia.
Di mana ada tujuan mulia, program bagus, iblis datang, setan-setan datang,” katanya.
Ia kemudian menambahkan bahwa setiap penyelenggara negara maupun masyarakat perlu menjaga integritas dalam menjalankan amanah.
Menurut Hashim, godaan untuk melakukan penyimpangan selalu ada sehingga diperlukan komitmen bersama agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang benar.
“Saya orang beriman, saya kira semua kita beriman, kita percaya ada roh-roh gelap yang ada di atas kita, yang mungkin masuk menyusup dan menggoda kita. Ini kita harus hati-hati,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola.
Dalam pelaksanaan program berskala nasional, sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas menjadi elemen penting agar manfaat yang direncanakan benar-benar diterima masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan usaha produktif, distribusi kebutuhan pokok, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Besarnya cakupan kedua program tersebut membuat koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang sangat menentukan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga organisasi masyarakat memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Tubagoes, menyatakan organisasinya siap mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Ia mengatakan pihaknya ingin berperan sebagai mitra strategis yang ikut melakukan pendampingan di lapangan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai sasaran.
Ella menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan berupaya mengawal implementasi berbagai kebijakan yang menyentuh masyarakat desa, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
“Karena tadi juga sudah diinformasikan oleh Pak Hashim bahwa banyak sekali yang memang harus kita perhatikan, kita lakukan sehingga MBG itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan pelaksanaannya, sesuai dengan tujuannya,” ujar Ella.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas internal.
Keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial juga dinilai dapat membantu memperkuat pengawasan sekaligus memberikan masukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
Ke depan, efektivitas program-program prioritas pemerintah akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
Dengan pengelolaan yang akuntabel, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis
