INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi ujian serius. Bukan hanya karena jumlah penerima yang terdampak cukup besar, tetapi juga karena persoalan kali ini menyentuh hal paling mendasar dari sebuah program pemenuhan gizi: keamanan makanan yang sampai ke tangan penerima.
Kasus dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 1 September 2026 membuat pelaksanaan MBG kembali menjadi perhatian.
Ratusan santri harus mendapat penanganan medis setelah mengonsumsi makanan yang dipasok melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
Di tengah sorotan itu, sebuah pernyataan lama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali beredar luas di media sosial.
Pernyataan tersebut berasal dari acara peresmian SPPG di Pondok Pesantren Al Ittihad, Cianjur, Jawa Barat, pada 6 Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menyampaikan optimisme terhadap manfaat program pemerintah itu bagi santri. Salah satu bagian pidatonya kemudian menjadi perhatian karena menggunakan istilah yang tidak biasa.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak saja berpotensi menjadikan santri-santri lebih sehat tapi insyaallah bisa menjadikan santri lebih sakti,” ujar Gus Yahya dalam pernyataan yang kembali beredar.
Kalimat tersebut lantas mendapatkan konteks baru setelah kasus di Sidoarjo mencuat.
Potongan video yang sebelumnya merupakan bagian dari agenda peresmian program gizi kini dibaca publik bersamaan dengan kabar ratusan santri mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Namun, penting membedakan antara pernyataan tersebut dan peristiwa keracunan yang terjadi beberapa bulan kemudian.
Ucapan Gus Yahya disampaikan dalam konteks dukungan terhadap MBG dan manfaat pemenuhan gizi bagi santri, bukan sebagai pernyataan mengenai kasus keamanan pangan yang terjadi di Sidoarjo.
Dalam pemberitaan mengenai acara di Cianjur, Gus Yahya juga menjelaskan manfaat MBG dari sudut pandang kesehatan dan pendidikan. “Makan Bergizi Gratis bukan hanya membuat santri sehat, tetapi juga menambah semangat dan daya juang mereka dalam belajar,” katanya.
Dengan demikian, frasa “lebih sakti” tidak berdiri sendiri dari keseluruhan pesan yang disampaikan saat itu. Ia merupakan bagian dari pernyataan bernada optimistis mengenai dampak asupan gizi terhadap kondisi fisik dan semangat santri.
Persoalannya berubah ketika MBG kemudian berhadapan dengan masalah di lapangan.
Pada 1 September, ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Data awal menyebut 431 santri sempat dievakuasi dan mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Mereka dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing, muntah, diare hingga keluhan lain yang membutuhkan penanganan medis.
Jumlah tersebut kemudian berkembang dalam pembaruan informasi. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut korban yang mengalami keracunan mencapai 512 orang.
Perbedaan angka pada tahap awal dan pembaruan berikutnya menunjukkan bahwa pendataan korban masih berlangsung ketika kasus tersebut pertama kali ditangani.
Yang membuat kasus ini lebih serius adalah dugaan bahwa dampaknya tidak berhenti pada satu kelompok penerima.
Laporan mengenai operasional SPPG Kalitengah menunjukkan makanan dari dapur tersebut didistribusikan kepada sejumlah lembaga pendidikan dalam wilayah layanan yang sama.
Artinya, persoalan keamanan pangan dalam program berskala besar tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan satu porsi makanan atau satu penerima.
Ketika satu dapur melayani banyak titik, gangguan pada proses produksi atau distribusi berpotensi memengaruhi penerima dalam jumlah jauh lebih besar.
Pemerintah kemudian memberikan penjelasan mengenai dugaan persoalan di balik kejadian tersebut. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan terdapat ketidakdisiplinan dalam proses distribusi makanan.
“Itu karena ketidakdisiplinan daripada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” kata Ketut kepada wartawan pada 3 September 2026.
Menurut Ketut, keterlambatan tersebut menjadi persoalan karena makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet. Ia menjelaskan, kondisi itu membuat makanan lebih mudah mengalami kerusakan apabila terlalu lama berada dalam proses distribusi.
“Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut membawa perhatian publik pada aspek yang sering kali kurang terlihat dalam pembahasan MBG, yakni rantai distribusi. Makanan bergizi tidak cukup hanya memenuhi komposisi nutrisi.
Keamanan pangan, ketepatan waktu, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan dan kecepatan distribusi sama pentingnya.
Justru pada titik inilah program MBG menghadapi tantangan besar. Program dengan cakupan penerima yang luas membutuhkan standar operasional yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten oleh setiap SPPG.
Kasus Sidoarjo juga mendorong munculnya tuntutan evaluasi dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka serta memperbaiki tata kelola MBG.
Ia menilai munculnya kembali kasus keracunan menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kejadian keracunan menunjukkan tata kelola MBG masih perlu diperbaiki. Walaupun Kepala BGN yang baru sudah melakukan perbaikan dan tindakan tegas tapi belum menyentuh seluruh dapur yang ada,” kata Yahya.
Ia juga meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh agar akar masalah dapat diketahui, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan setelah kejadian.
Desakan lain yang muncul adalah penguatan pengawasan. Yahya mendorong pembentukan satuan tugas yang melibatkan berbagai unsur, termasuk BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah hingga orang tua.
Gagasan tersebut penting karena keamanan pangan dalam MBG bersifat lintas sektor.
BGN memang menjadi institusi utama yang mengelola program, tetapi kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak dan santri juga berkaitan dengan pengawasan kesehatan, sanitasi, sumber bahan pangan serta kemampuan pengelola dapur menjalankan prosedur.
Di sisi lain, kasus Sidoarjo tidak serta-merta membuktikan bahwa konsep MBG secara keseluruhan gagal.
Yang perlu diuji adalah apakah setiap tahapan pelaksanaan program telah memenuhi standar yang ditetapkan dan apakah mekanisme pengawasan mampu mendeteksi pelanggaran sebelum makanan dikonsumsi.
Hal ini juga menjadi alasan mengapa pernyataan Gus Yahya mengenai santri “lebih sakti” sebaiknya tidak dilepaskan dari konteks.
Pernyataan tersebut muncul pada Maret 2026, ketika ia sedang berbicara tentang manfaat gizi dan dukungan terhadap pembangunan SPPG di lingkungan pesantren. PBNU saat itu memang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap program pemerintah tersebut.
Beberapa bulan kemudian, realitas di lapangan memunculkan pertanyaan yang berbeda: bagaimana memastikan tujuan meningkatkan kesehatan tidak justru terganggu oleh kelemahan dalam pengelolaan makanan?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan satu frasa yang viral.
Program makan gratis yang menyasar anak sekolah dan santri membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar.
Penerima tidak berada dalam posisi untuk memilih proses produksi, mengetahui kapan makanan dimasak, berapa lama makanan berada dalam perjalanan, atau bagaimana makanan tersebut disimpan sebelum dikonsumsi.
Karena itu, kepercayaan publik terhadap MBG pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan keamanan pangan dari dapur sampai ke meja makan.
Kasus Sidoarjo menjadi pengingat bahwa keberhasilan program gizi tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi yang dibagikan setiap hari.
Ukuran keberhasilan juga harus mencakup berapa banyak penerima yang memperoleh makanan secara aman, tepat waktu, higienis dan sesuai standar.
Sementara itu, video lama Gus Yahya kembali menjadi bahan perbincangan karena muncul pada momentum yang berlawanan dengan pesan optimistis yang disampaikannya beberapa bulan sebelumnya.
Publik memang mudah mengaitkan keduanya, tetapi secara faktual keduanya adalah dua peristiwa berbeda.
Yang kini lebih mendesak adalah memastikan dugaan keracunan Sidoarjo dituntaskan melalui pemeriksaan yang transparan, korban memperoleh penanganan yang layak, dan setiap kelemahan dalam rantai produksi serta distribusi diperbaiki.
Jika MBG ingin benar-benar menjadi program investasi sumber daya manusia, maka kualitas makanan harus berjalan beriringan dengan keamanan pangan. Santri dan siswa bukan sekadar penerima program.
Mereka adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan paling tinggi dalam setiap proses penyediaan makanan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai ucapan “lebih sakti” semestinya tidak berhenti sebagai bahan viral di media sosial.
Kasus Sidoarjo justru membuka ruang evaluasi yang lebih substansial: apakah sistem MBG sudah cukup kuat untuk memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada penerima dalam kondisi aman.
