INBERITA.COM, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Lukanisman bin Awang Sauni, menegaskan posisi tegas pemerintah Malaysia dalam mempertahankan peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, pada Kamis (5/2/2026), di tengah kontroversi mengenai pembentukan Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Lukanisman menegaskan bahwa Malaysia akan terus berdiri di garis depan untuk mendukung PBB sebagai badan utama dalam menjaga perdamaian dunia, meskipun Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump kini mulai mendapat perhatian dunia.
“Malaysia akan terus mempertahankan peran PBB sebagai badan utama dunia dalam menjaga perdamaian global,” ujar Lukanisman, menyuarakan sikap pemerintah Malaysia yang tidak setuju dengan peran alternatif yang coba dihadirkan oleh Dewan Perdamaian.
Wamenlu Malaysia ini juga mencatat bahwa pembentukan Dewan Perdamaian telah menuai kekhawatiran di kalangan anggota Dewan Rakyat, dengan beberapa negara besar yang menolaknya, termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Britania Raya.
“Saat ini, ada sedikitnya 12 negara yang menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, termasuk negara-negara besar seperti Prancis yang secara resmi menolak, mengingat badan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip multilateralisme PBB,” ungkapnya.
Lukanisman juga menjelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara yang menolak Dewan Perdamaian menyebut biaya keanggotaan yang sangat tinggi, yakni sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun), yang dianggap tidak masuk akal.
Bahkan, negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol pun menyatakan enggan bergabung dengan inisiatif tersebut, karena dinilai hanya akan menciptakan kerangka baru yang menambah beban pada struktur yang sudah ada melalui PBB.
Menariknya, Lukanisman turut menyebutkan bahwa negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia juga mengkritik inisiatif ini, dengan mengatakan bahwa Dewan Perdamaian dapat berpotensi mengesampingkan peran Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara sepihak oleh negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Lukanisman juga menekankan isu Palestina, yang menurutnya bukan sekadar isu agama, melainkan masalah kemanusiaan yang lebih luas.
Ia menegaskan bahwa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk kembali ke tanah air mereka dan mendirikan negara berdaulat dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota berdasarkan perbatasan pra-1967.
“Malaysia berkomitmen untuk tidak mengorbankan prinsip demi berada di meja perundingan yang tidak menjamin keadilan sejati bagi Palestina,” tegas Lukanisman.
Ia menambahkan bahwa Malaysia akan terus menggunakan setiap saluran yang ada, baik melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun ASEAN, untuk memastikan bahwa suara Palestina tetap terdengar di kancah internasional dan mendorong penyelesaian yang segera atas konflik ini.
Lebih lanjut, Lukanisman mengungkapkan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan yang sama bagi Malaysia.
“Malaysia akan tetap teguh bersama Palestina karena perjuangan mereka adalah perjuangan kita, dan kemenangan mereka adalah kemenangan kemanusiaan,” ujar Wamenlu Malaysia tersebut dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini menggambarkan posisi politik luar negeri Malaysia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk setiap upaya yang mencoba menyingkirkan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.
Pemerintah Malaysia tampaknya berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam diplomasi internasional, dengan menempatkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sebagai prioritas utama.
