INBERITA.COM, Simpang Empat Gramedia, Kota Jogja, menjadi titik berkumpul mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat pada Selasa sore, 1 September 2026.
Sejak sekitar pukul 16.30 WIB, massa yang sebelumnya bergerak dari kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai memenuhi salah satu persimpangan penting di pusat kota.
Aksi tersebut tidak sekadar menyampaikan kritik terhadap satu kebijakan. Massa membawa rangkaian persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan arah pengelolaan negara, mulai dari penanganan bencana, anggaran pemerintah, pengelolaan sumber daya alam, hingga sejumlah program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah beragam isu itu, mahasiswa kemudian merumuskan satu tuntutan politik yang lebih besar. Perwakilan UGM, Mesa, mengatakan banyaknya persoalan yang hendak disuarakan membuat massa memilih memusatkan tuntutan pada perubahan terhadap pemerintahan saat ini.
Menurut dia, jika seluruh persoalan dirinci, tuntutan aksi bisa berkembang sangat panjang. Karena itu, mahasiswa melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari masalah yang lebih mendasar pada pemerintahan yang sedang berjalan.
“Daripada kita punya banyak tuntutan mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan karena akar permasalahannya yaitu satu: rezim hari ini. Maka dari itu, kami merasa rezim hari ini harus diturunkan,” kata Mesa di sela aksi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aksi di Jogja memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan protes terhadap program pemerintah tertentu.
Mahasiswa tidak hanya mempertanyakan efektivitas kebijakan, tetapi juga menilai arah pengambilan keputusan pemerintah dan prioritas yang digunakan dalam mengalokasikan sumber daya negara.
Massa juga menempatkan aksi itu sebagai ruang untuk menyampaikan keresahan masyarakat yang tidak selalu memiliki kesempatan turun ke jalan.
Bagi mereka, demonstrasi menjadi salah satu cara membawa persoalan kelompok yang terdampak kebijakan tetapi terkendala pekerjaan, kondisi ekonomi, maupun berbagai aturan.
Pemilihan Simpang Empat Gramedia pun bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik strategis dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
Dengan berkumpul di ruang publik tersebut, mahasiswa berharap pesan aksi dapat diketahui lebih luas dan tidak berhenti di lingkungan kampus.
“Harapannya, apa yang diaspirasikan dan menjadi keresahan ini juga bisa mewakili orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi karena tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, kebijakan, regulasi, dan banyak pengabaian negara terhadap masyarakat,” jelas Mesa.
Salah satu isu yang cukup mendapat perhatian dalam aksi adalah cara pemerintah menangani bencana. Perwakilan mahasiswa UPN, Risyad, mengaitkan persoalan tersebut dengan apa yang ia nilai sebagai problem dalam menentukan skala prioritas nasional.
Ia menyinggung berbagai peristiwa bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk bencana di Sumatra, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Bagi massa aksi, persoalan bencana tidak semata-mata menyangkut respons ketika bencana terjadi.
Mereka juga mempertanyakan bagaimana kebijakan pembangunan, tata kelola lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memengaruhi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana.
“Sebenarnya berbicara menghentikan kolonialisme di Indonesia itu hari ini berbicara bagaimana pemerintah mengatur tata kelola penanganan bencana, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan. Kemudian bagaimana prioritas negara lebih mengutamakan isu yang dirasakan kaum elite pada sektor energi dan pertambangan,” ujar Risyad.
Kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian lain dari rangkaian persoalan yang dibawa dalam demonstrasi.
Mahasiswa mempertanyakan kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan, terutama ketika keputusan di sektor tersebut dinilai berpotensi berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Selain persoalan bencana dan sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sasaran kritik.
Program tersebut merupakan salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapat perhatian luas karena membutuhkan dukungan anggaran dan pelaksanaan dalam skala nasional.
Mesa menilai besarnya perhatian dan anggaran terhadap program tersebut perlu dilihat bersama dengan kebutuhan lain yang juga mendesak. Ia menyoroti pendidikan dan penanganan bencana sebagai sektor yang menurutnya masih membutuhkan dukungan lebih besar.
Kritik itu pada dasarnya menyentuh persoalan prioritas anggaran. Ketika pemerintah harus membiayai banyak program sekaligus, pilihan mengenai sektor mana yang mendapat porsi lebih besar akan selalu menjadi bagian dari perdebatan publik.
Mahasiswa dalam aksi tersebut mengambil posisi bahwa kebutuhan dasar dan perlindungan masyarakat harus memperoleh perhatian yang memadai.
“Anggaran kebencanaan masih minim, padahal Indonesia tahun ini mengalami setidaknya empat bencana besar. Subsidi untuk masyarakat yang sebelumnya dijanjikan Prabowo-Gibran, anggaran pendidikan gratis, BBM gratis, transportasi publik gratis, semuanya kebohongan,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian dari pihak demonstran terhadap pemerintah. Pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan maupun membantah klaim tersebut melalui data, kebijakan yang telah dijalankan, dan perkembangan realisasi program.
Di luar persoalan anggaran, massa juga menyinggung sejumlah janji politik yang dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pendidikan, bahan bakar minyak (BBM), dan transportasi publik termasuk isu yang disebut dalam orasi maupun penyampaian aspirasi mahasiswa.
Sorotan terhadap janji politik memperlihatkan bahwa tuntutan massa tidak hanya berangkat dari kebijakan yang sedang berjalan. Mereka juga menggunakan ukuran berupa janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.
Dalam konteks tersebut, demonstrasi menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pemerintah. Kritik di ruang publik dapat menjadi tekanan politik, tetapi pada saat yang sama juga perlu diuji melalui data dan pelaksanaan kebijakan agar perdebatan tidak berhenti pada slogan.
Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, massa masih bertahan di kawasan Simpang Empat Gramedia. Aparat kepolisian melakukan pengamanan bersama sejumlah organisasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Aksi mahasiswa di pusat Kota Jogja itu memperlihatkan bagaimana isu nasional dapat bertemu dengan dinamika gerakan mahasiswa di tingkat daerah.
Beragam persoalan yang dibawa ke jalan pada akhirnya bermuara pada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana pemerintah menentukan prioritas, merespons kebutuhan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan janji politiknya.
Bagi mahasiswa, jawaban atas pertanyaan tersebut belum memadai sehingga aksi dan kritik tetap dianggap perlu dilakukan.
Bagi pemerintah, situasi semacam ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik bukan hanya soal target dan anggaran, tetapi juga soal bagaimana masyarakat merasakan hasilnya secara langsung.
