INBERITA.COM, Pesta mewah berlangsung di restoran Banjarmasin saat ribuan hektar hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terbakar, asap tebal menyelimuti provinsi itu selama berminggu-minggu.
Acara ulang tahun istri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah, digelar Jumat (28/8) malam, tepat ketika masyarakat lokal tercekik polusi dan kesulitan bernapas.
Para tamu undangan menikmati hidangan mewah sementara di luar, rumah sakit penuh pasien dengan gangguan pernapasan akibat kabut asap yang tak kunjung reda.
Kontroversi langsung merebak ketika pengamat kebijakan publik dan antropolog Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah, mengecam keras sikap elit yang tak peka terhadap penderitaan masyarakat.
Menurutnya, perayaan semacam itu menunjukkan jurang empati yang semakin lebar di kalangan pejabat publik.
“Sekalipun dana yang digunakan dana pribadi, hal ini menunjukkan dalam struktur elit terdapat tembok penghalang realitas masyarakat yang menciptakan jurang empati, sehingga terjadi nirempati terhadap masyarakat yang mengalami bencana,” kata Nasrullah kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa perayaan semacam itu seharusnya ditunda mengingat kondisi darurat yang masih berlangsung.
Nasrullah menekankan bahwa sikap nirempati pejabat tidak hanya merusak citra publik, tetapi juga berpotensi menghilangkan sensitivitas terhadap kondisi nyata masyarakat.
Ia mengkritik orientasi elit yang lebih mementingkan lingkaran mereka sendiri daripada kepentingan rakyat banyak.
“Alih-alih berpihak pada rakyat banyak, perhatian dan orientasi mereka justru tersedot ke dalam lingkaran kaum elit saja,” ujarnya.
Menurutnya, para pejabat seharusnya memilih perayaan yang lebih relevan dengan kondisi wilayah, seperti membagikan bantuan masker, alat pemurni udara, atau dukungan bagi relawan pemadam kebakaran.
Saran Nasrullah sangat spesifik: jika perayaan memang tak terhindarkan, sebaiknya dilakukan secara tertutup bersama keluarga tanpa publisitas berlebihan.
Ia mengingatkan bahwa keluarga pejabat, terutama keluarga inti, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menampilkan kemewahan di tengah bencana.
“Rayakan saja bersama keluarga, secara tertutup dan terbatas tanpa perlu dipublikasikan,” tegasnya.
Sarannya juga mencakup alternatif perayaan yang lebih konstruktif, seperti salat meminta hujan atau memberikan dukungan langsung kepada relawan di lapangan.
Kritik keras Nasrullah menyoroti persoalan yang lebih dalam tentang mentalitas elit di Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis.
Ia menilai bahwa sikap semacam itu bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun empati di kalangan pengambil kebijakan.
“Sisi lain, berorientasi elitis secara horizontal atau secara vertikal,” katanya, menegaskan bahwa orientasi semacam itu hanya akan memperlebar kesenjangan antara penguasa dan masyarakat.
Ketika ditanya tentang dampak jangka panjang dari sikap nirempati ini, Nasrullah memperingatkan bahwa hal itu bisa mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, setiap tindakan pejabat akan dinilai secara ketat oleh masyarakat.
“Sebaiknya untuk para pejabat yang memang hendak melakukan acara memilih perayaan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya,” ujarnya.
Sarannya mengarah pada perayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar pesta pribadi yang tak relevan.
Kisah ini menjadi pengingat betapa rapuhnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat ketika empati tak lagi menjadi prioritas.
Sementara ribuan warga Kalimantan Selatan berjuang melawan asap dan kebakaran, perayaan mewah di tengah bencana seolah menjadi simbol ketidakpedulian yang tak termaafkan.
Kontroversi ini memaksa publik untuk mempertanyakan kembali, apakah para pemimpin benar-benar memahami penderitaan yang mereka tuntut untuk diatasi.
