INBERITA.COM, Harapan terhadap berlanjutnya proses damai antara Iran dan Amerika Serikat kembali menghadapi ujian setelah kedua negara saling melancarkan serangan yang masing-masing diklaim sebagai tindakan balasan.
Eskalasi terbaru ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya disepakati sebagai langkah awal menuju penghentian konflik.
Di tengah meningkatnya ketegangan, pengamat hubungan internasional dari Universitas Teheran, Mohammad Eslami, menilai baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama berusaha menunjukkan posisi kuat di hadapan publik dan meja perundingan.
“Kedua belah pihak berusaha mengklaim kemenangan,” kata Eslami, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut Eslami, langkah militer yang dilakukan kedua negara menunjukkan bahwa masing-masing ingin mempertahankan posisi tawar tanpa benar-benar menutup ruang diplomasi.
Ia menilai baik Teheran maupun Washington tetap membutuhkan jalur negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih permanen.
“Iran dan AS tidak punya pilihan selain melakukan serangan yang tidak jelas untuk mencapai semacam penyelesaian diplomatik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Iran menuding serangan terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi di pesisir selatan negara itu telah melanggar nota kesepahaman yang menjadi dasar penghentian sementara konflik.
Sebagai respons, pemerintah Iran menyatakan angkatan bersenjatanya melakukan operasi yang disebut sebagai tindakan defensif terhadap target yang berkaitan dengan pasukan Amerika Serikat.
Teheran juga memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai basis untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
Selain isu keamanan, perhatian kini mengarah pada Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Eslami menyebut pembahasan mengenai status selat tersebut menjadi bagian penting dalam negosiasi lanjutan antara kedua negara.
“Iran tidak dapat dan tidak akan menerima Selat Hormuz sebagai jalur air internasional dan mereka akan mendorong semua negara lain untuk menerima kerangka kerja baru,” katanya.
Iran juga menegaskan bahwa dalam kerangka yang diusulkan, kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz diharapkan membayar biaya pengamanan sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan yang dilancarkan ke sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai Iran merupakan respons atas serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz yang menurut Washington dilakukan oleh pasukan Iran.
Pemerintah Amerika Serikat menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disusun sebelumnya.
Presiden Donald Trump sebelumnya mengecam serangan drone terhadap kapal komersial dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.
Senada dengan itu, Wakil Presiden JD Vance memberikan peringatan bahwa setiap aksi lanjutan dari Iran akan mendapat respons yang setimpal.
Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan telah menyerang sejumlah target yang berkaitan dengan Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai balasan atas operasi militer Washington.
“Jika agresi diulangi, respons kami akan lebih luas dari ini,” demikian pernyataan IRGC yang disiarkan melalui media pemerintah Iran.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan serangan balasan dilakukan sebagai respons terhadap tindakan Amerika Serikat yang dinilai melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta nota kesepahaman yang tengah menjadi dasar proses diplomasi.
Namun, pemerintah Iran tidak mengungkap secara rinci lokasi maupun target yang diserang.
Ketegangan semakin meningkat setelah Bahrain menyatakan wilayahnya menjadi sasaran serangan pesawat nirawak yang dikaitkan dengan Iran.
Pemerintah Bahrain mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya dan menegaskan hak untuk mengambil langkah mempertahankan keamanan nasional.
Di saat yang hampir bersamaan, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan sebuah kapal tanker mengalami kerusakan setelah terkena proyektil tak dikenal saat melintas di Selat Hormuz.
Meski tidak ada korban jiwa maupun pencemaran lingkungan, insiden tersebut kembali memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni belum sepenuhnya mampu meredam ketegangan.
Dokumen tersebut sejak awal memang dirancang sebagai kesepakatan sementara yang membuka jalan bagi perundingan lanjutan, termasuk mengenai pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.
Di luar isu keamanan kawasan, program nuklir Iran juga tetap menjadi salah satu agenda paling sensitif dalam proses negosiasi.
Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengingatkan bahwa setiap kesepakatan jangka panjang harus disertai mekanisme verifikasi yang kuat agar komunitas internasional memperoleh kepastian mengenai aktivitas nuklir Iran.
“Pemerintah Iran telah menyatakan dengan cukup jelas bahwa ini bukan niat mereka. Tetapi tentu saja, niat saja tidak cukup. Kita harus memiliki sistem verifikasi yang sangat kuat sesegera mungkin,” ujar Grossi.
Dalam rancangan kesepakatan sementara, persediaan uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat tinggi direncanakan akan dikurangi di bawah pengawasan IAEA.
Namun hingga kini, pembahasan mengenai akses inspeksi dan implementasi teknis masih menjadi bagian dari negosiasi yang belum mencapai titik akhir.
Meski harga minyak dunia sempat mengalami penurunan karena harapan jalur pelayaran tetap terbuka, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa stabilitas kawasan Teluk masih sangat bergantung pada keberhasilan diplomasi antara Washington dan Teheran.
Selama belum tercapai kesepakatan final, potensi eskalasi militer diperkirakan tetap menjadi risiko yang membayangi kawasan strategis tersebut.
