INBERITA.COM, Kebijakan pengupahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengakui pihaknya menerima berbagai kritik, terutama terkait perbedaan signifikan antara gaji pekerja dapur MBG dengan pendapatan guru honorer.
Isu ini mencuat setelah terungkap bahwa petugas dapur dalam program MBG, termasuk pencuci piring dan pengelola makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperoleh gaji yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan guru honorer.
“Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer. Mereka (pencuci piring) bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp600-Rp800 ribu,” kata Dadan saat kunjungan di Kampus Universitas Hasanuddin di Makassar, Selasa (28/4/2026).
Menurut Dadan, kebijakan tersebut tidak terlepas dari tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja di dapur MBG direkrut dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah.
Para relawan yang tergabung dalam SPPG, kata dia, berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini sebelumnya memiliki penghasilan sangat rendah, bahkan di bawah Rp1 juta per bulan.
Dengan adanya program MBG, pendapatan mereka meningkat secara signifikan, sehingga diharapkan mampu mengangkat taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai meningkat pendapatannya, angka kemiskinan ekstrem mulai turun karena hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari desil 1-4,” katanya.
Dadan juga menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi di tingkat lokal. Hal ini terlihat dari besarnya dana yang berputar dalam operasional SPPG di berbagai daerah.
Di Sulawesi Selatan, misalnya, saat ini terdapat 836 unit SPPG yang beroperasi di 24 kabupaten/kota. Setiap unit menerima dana operasional sekitar Rp1 miliar per bulan untuk mendukung kegiatan dapur, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses produksi makanan.
“Beli apa? 70 persen sekitar 600 miliar untuk beli produk pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut secara langsung menggerakkan sektor riil, terutama petani, peternak, dan pelaku usaha perikanan di daerah. Dengan demikian, dampak program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di rantai pasok.
Sejak pertama kali dijalankan, jumlah SPPG di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Bahkan, hingga saat ini total anggaran yang telah dikucurkan melalui program MBG di wilayah tersebut mencapai angka yang sangat besar.
“Sampai bulan ini uang Badan Gizi di Sulsel Sudah 1,9 Triliun, ini uang besar beredar di Masyarakat,” kata Kepala BGN.
Di tengah polemik yang berkembang, dukungan terhadap program MBG juga datang dari kalangan akademisi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam pengembangan program tersebut.
Ia menilai, kampus memiliki peran strategis dalam mendukung aspek riset dan pengembangan yang berkaitan dengan gizi, pangan, hingga pengelolaan limbah.
“Siapa yang mengambil data kalau bukan dari dosen dan mahasiswa. Dari MBG sudah sibuk urus manajemen dan tata kelola. Yang riset kita,” jelas Prof Brian Yuliarto.
Lebih jauh, ia membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi bagian langsung dari ekosistem SPPG, termasuk sebagai pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang gizi dan ekonomi sirkular.
“Ini karenanya kalau memungkinkan kampus menjadi SPPG dan untuk riset gizi, pangan, sirkular ekonomi, sampahnya. Ahli gizi akan trace. Kita harap 2-3 tahun sekarang muncul kajian,” lanjutnya.
Saat ini, di Sulawesi Selatan tengah diusulkan tambahan sebanyak 454 unit SPPG untuk memperluas jangkauan program MBG. Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus memperluas dampak ekonomi program.
Meski demikian, polemik terkait disparitas upah antara pekerja MBG dan guru honorer tetap menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa persoalan kesejahteraan guru juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia.
Di sisi lain, pemerintah melalui BGN menegaskan bahwa kebijakan pengupahan dalam program MBG merupakan bagian dari strategi intervensi sosial ekonomi yang menyasar kelompok paling rentan.
Namun, keseimbangan antara berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar, menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas kebijakan publik yang harus mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.
Transparansi, evaluasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci dalam memastikan program seperti MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan ketimpangan baru.
