INBERITA.COM, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka wacana penerapan sistem “war tiket” sebagai salah satu opsi untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan calon jemaah haji Indonesia yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun.
Gagasan ini mencuat di tengah upaya pemerintah melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan, ide tersebut muncul setelah adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penurunan biaya haji secara berkelanjutan setiap tahun.
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Dalam diskusi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahniel Anzar Simanjuntak, Kemenhaj kemudian meninjau kembali pola pengelolaan pendaftaran haji di masa lalu, khususnya sebelum pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pada periode tersebut, sistem pendaftaran dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan antrean panjang seperti saat ini.
“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang, dikutip dari YouTube Kemenhaj pada Jumat (10/4/2026).
Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa wacana penerapan sistem “war tiket haji” tersebut bukan keputusan yang mudah untuk diambil.
Pemerintah masih perlu melakukan kajian mendalam sebelum menerapkannya sebagai kebijakan resmi.
Namun, ia menyebut gagasan ini tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai solusi alternatif dalam mengurai persoalan antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Di sisi lain, Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Irfan mengakui bahwa masih terdapat sejumlah catatan penting dari penyelenggaraan haji sebelumnya, termasuk dalam aspek persiapan untuk musim haji tahun ini.
Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terus dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian antara lain mobilitas jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah, tata kelola logistik, serta sistem transportasi.
Ketiga hal ini dinilai krusial karena sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah di Tanah Suci.
“Kesalahan kecil pun akan berdampak sangat besar bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Karena itu saya minta, saya instruksikan pada seluruh petugas, mungkin ada satu dua yang hadir di sini, bahwa harus responsif, sigap dan hadir dalam setiap kebutuhan jemaah,” tegas Irfan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa biaya haji tahun 2026 tetap mengalami penurunan meskipun terdapat tekanan kenaikan biaya operasional, khususnya dari sektor avtur.
Kenaikan harga bahan bakar tersebut dipicu oleh situasi geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz di Iran yang berdampak pada distribusi energi global.
“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo saat memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Penurunan biaya haji ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji bagi masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan global, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan akses sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia.
Dengan berbagai wacana dan kebijakan yang tengah disiapkan, pemerintah berupaya mencari formula terbaik untuk menyeimbangkan antara efisiensi sistem, keterjangkauan biaya, dan peningkatan kualitas layanan bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia.