INBERITA.COM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, hingga kini belum muncul ke publik setelah anak buahnya tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan.
Nusron tercatat dua hari berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketidakhadiran pertama terjadi pada Selasa (15/9), dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD.
Pada rapat sehari setelah OTT KPK itu, Nusron diwakili Wakilnya, Ossy Dermawan, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga sejumlah gubernur hadir.
Keesokan harinya, atau selepas pengumuman tersangka oleh KPK, Nusron kembali absen dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, pada Rabu (16/9). Ia lagi-lagi diwakili Ossy, yang menyatakan kehadirannya merupakan penugasan dari Nusron.
Ossy membela ketidakhadiran Nusron karena ada agenda lain, tetapi tidak menjelaskan agenda yang dimaksud.
“Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” ujarnya kepada wartawan.
“Artinya, beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal,” imbuhnya.
Ossy juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Nusron, apakah di Jakarta atau di daerah lain. Meski begitu, ia membantah kabar yang menyebut Nusron sakit lantaran masih terus aktif berkomunikasi.
“Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau,” tuturnya.
KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Total 17 orang ditangkap dalam rangkaian operasi senyap tersebut. Selain itu, KPK mengamankan 20 koper dan tas berisi uang Rp100 miliar.
Dalam OTT ini, empat orang dekat Nusron menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Penetapan empat orang kepercayaan itu membuat KPK mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus tersebut.
“Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.
Sumber di internal KPK menyebut hasil pemeriksaan terhadap Gus A, uang dalam koper yang nilainya sekitar Rp100 miliar ini diduga terkait dengan Nusron Wahid.
“Uang-uang 20 koper di rumah Gus A diakui milik Nusron,” kata sumber tersebut.
Awak media menghubungi dua nomor telepon yang biasa dipegang Menteri Nusron untuk menanyakan soal OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan dugaan keterkaitannya dengan uang tersebut.
Namun, hingga berita ini terbit, yang bersangkutan tidak merespons. Pesan singkat juga tidak terbaca, diduga karena nomor Nusron sedang tidak aktif.
Pihak Istana menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum.
“Ya kita serahkan. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
