INBERITA.COM, Persoalan Jalan Raya Badami-Loji, Karawang, kembali menjadi perhatian setelah aksi demonstrasi pada Senin, 14 September 2026, diwarnai perdebatan langsung antara mahasiswa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Salah satu momen yang kemudian menjadi sorotan terjadi ketika seorang mahasiswa meneriaki Dedi dari atas mobil komando. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Beryl Geovanni Xenoglosi.
Beberapa waktu setelah aksi berlangsung, Beryl memberikan klarifikasi mengenai sikapnya. Ia menyampaikan permintaan maaf atas apa yang dianggapnya sebagai kesalahan, tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa dirinya justru menyesal karena merasa kritik yang disampaikan kepada Dedi belum cukup keras.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, saya menyesal karena tidak mengkritik KDM lebih keras lagi,” kata Beryl.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa sikap Beryl bukan sekadar luapan emosi sesaat dalam demonstrasi. Ia mengatakan memiliki alasan tertentu ketika melontarkan kritik kepada Dedi, terutama terkait kehadiran sang gubernur di tengah aksi massa yang membahas kerusakan jalan.
Dalam aksi di depan DPRD Karawang itu, massa menyampaikan aspirasi mengenai kondisi Jalan Raya Badami-Loji yang mengalami kerusakan. Jalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas kendaraan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.
Saat menemui demonstran, Dedi mengenakan pakaian serba putih. Ia kemudian duduk bersama massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Situasi berubah ketika Beryl menyampaikan teriakan dari atas mobil komando.
“Bapak aing apa bapak sia?” teriak Beryl.
Dedi kemudian menunjuk ke arah Beryl dan meminta mahasiswa tersebut turun.
“Turun, turun,” kata Dedi.
“Lanjut, lanjut,” timpal Beryl.
Peristiwa itu menjadi salah satu bagian yang paling menonjol dalam aksi demonstrasi tersebut. Namun, bagi Beryl, persoalan yang ingin disampaikan lebih besar daripada sekadar adu teriakan.
Ia mempertanyakan kehadiran Dedi di lokasi demonstrasi. Menurut Beryl, kehadiran gubernur dalam aksi tersebut lebih berkaitan dengan sorotan kamera dan panggung politik ketimbang penyelesaian tuntutan yang dibawa massa.
“Karena bagi saya KDM datang pada aksi tersebut hanya untuk cari panggung,” katanya.
Beryl juga menyebut ada janji penyelesaian persoalan ketika perhatian publik sedang tertuju kepada Dedi. Namun, ia mempersoalkan bahwa menurut klaimnya, Dedi tidak menandatangani tuntutan yang disodorkan demonstran.
Pandangan tersebut merupakan penilaian Beryl terhadap kehadiran Dedi dalam aksi. Sementara itu, Dedi memberikan penjelasan berbeda mengenai langkah pemerintah dalam menangani kerusakan Jalan Raya Badami-Loji.
Menurut Dedi, persoalan jalan tersebut bukan masalah yang baru muncul. Ia mengatakan kerusakan sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan pemerintah telah mengambil langkah perbaikan sejak dirinya memimpin Jawa Barat.
“Rusaknya jalan sudah sangat lama, mungkin tahunan ke belakang. Semenjak saya memimpin itu langsung kami perbaiki,” kata Dedi.
Dedi menyebut pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut sudah berjalan. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan jembatan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk menangani kerusakan jalan.
Ia menyebut terdapat Rp48 miliar yang bersumber dari dana Inpres Jalan Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Dedi, juga mengalokasikan tambahan Rp17 miliar.
“Keduanya sedang berjalan pembangunannya,” ujar Dedi.
Dengan demikian, perdebatan dalam aksi tersebut tidak hanya menyangkut sikap seorang mahasiswa terhadap gubernur. Di baliknya terdapat persoalan infrastruktur yang telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut, kualitas jalan bukan semata persoalan proyek pemerintah. Kondisi jalan berkaitan langsung dengan mobilitas warga, kelancaran distribusi barang, hingga biaya pemeliharaan infrastruktur apabila kerusakan terus berulang.
Di titik inilah Dedi menyampaikan persoalan lain yang menurutnya tidak kalah penting. Ia menilai perbaikan fisik jalan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila kendaraan dengan muatan melebihi batas tetap melintas di jalur tersebut.
Menurutnya, aktivitas kendaraan berat dengan muatan berlebih dapat membuat jalan yang baru diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Kondisi itu pada akhirnya membuat anggaran pemerintah harus kembali digunakan untuk pekerjaan yang sama.
“Uang akan dialirkan ratusan miliar dalam setiap tahun hanya untuk ngurusin jalan yang dilalui satu pabrik semen,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan Badami-Loji bukan hanya dari sisi besarnya dana perbaikan. Ada pula persoalan penggunaan jalan dan beban kendaraan yang dinilai turut menentukan usia infrastruktur.
Di sisi lain, Beryl membawa kritik yang berbeda. Selain mempertanyakan efektivitas penyelesaian masalah, ia meminta masyarakat Jawa Barat tidak langsung mempercayai janji penyelesaian persoalan yang disampaikan Dedi. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum tuntas.
Beryl juga melontarkan pertanyaan mengenai anggaran yang menurutnya digunakan untuk buzzer.
“Saya punya satu pertanyaan untuk bapak sia, yaitu berapa anggaran buzzer yang dikeluarkan oleh KDM,” ujarnya.
Pernyataan mengenai anggaran buzzer tersebut merupakan tudingan dan pertanyaan yang disampaikan Beryl dalam konteks kritiknya kepada Dedi. Tidak terdapat rincian angka mengenai anggaran yang dimaksud dalam informasi yang tersedia.
Perbedaan pandangan antara keduanya memperlihatkan dua sisi dalam persoalan Jalan Raya Badami-Loji. Di satu sisi, pemerintah menyatakan pekerjaan perbaikan sudah dilakukan dengan dukungan anggaran puluhan miliar rupiah.
Di sisi lain, mahasiswa mempertanyakan sejauh mana langkah tersebut menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan persoalan tidak kembali berulang.
Masalah jalan juga tidak berhenti pada pembangunan fisik. Jika faktor yang menyebabkan kerusakan kembali terjadi setelah proyek selesai, maka perbaikan berulang berpotensi menjadi beban anggaran.
Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan jalan dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur.
Aksi di DPRD Karawang akhirnya mempertemukan kritik mahasiswa dengan penjelasan langsung dari kepala daerah. Beryl memilih mempertahankan kritiknya, bahkan menyatakan penyesalan karena merasa belum cukup keras menyampaikan aspirasi.
Sementara Dedi menekankan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menjalankan pembangunan, sekaligus menyoroti persoalan kendaraan berat yang melintas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan Jalan Raya Badami-Loji tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang telah disiapkan.
Masyarakat tentu akan melihat hasil pekerjaan di lapangan, kondisi jalan setelah digunakan, serta apakah kerusakan serupa dapat dicegah agar tidak terus membebani anggaran pemerintah.
Untuk saat ini, dua hal menjadi sorotan dari aksi tersebut: kritik keras mahasiswa terhadap kehadiran Dedi Mulyadi dan penjelasan pemerintah mengenai upaya perbaikan jalan yang disebut telah berjalan.
Keduanya menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Karawang masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian, pengawasan, dan pembuktian melalui hasil nyata di lapangan.
