INBERITA.COM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) dan Kapolres se-Indonesia di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan ini, Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memastikan transformasi yang mendalam dalam tubuh Polri dengan melakukan doktrinasi ulang bagi semua anggotanya.
Hal ini bertujuan untuk memurnikan kembali peran dan fungsi pokok kepolisian sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat.
Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri harus berfungsi sesuai dengan amanat konstitusi sebagai alat negara yang hanya bertugas untuk penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengumpulkan para Kapolda, Kapolres, dan kita tempatkan mereka dalam tenda-tenda untuk meningkatkan soliditas internal, kekompakan, serta melakukan review dan penanaman doktrin tribrata dan catur prasetya Polri,” ujar Kapolri saat memimpin Apel Kasatwil Polri 2025.
Kapolri menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ulang kepada seluruh anggota Polri mengenai tugas utama mereka, yaitu sebagai pelaksana alat negara di bidang penegakan hukum dan penyedia perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat.
“Penting untuk menyegarkan kembali doktrin ini, apalagi setelah desakan publik yang meminta Polri untuk berbenah dan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat,” tambah Kapolri.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi melalui pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang menekankan perlunya pembenahan yang komprehensif dalam tubuh kepolisian.
Salah satu fokus utama dalam Apel Kasatwil kali ini adalah penanganan aksi-aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang sering kali berujung pada ketegangan. Kapolri mengakui bahwa Polri kerap menjadi sasaran kritik dari masyarakat terkait penanganan yang dinilai berlebihan terhadap demonstrasi.
Oleh karena itu, Polri perlu bertransformasi dari sekadar menjaga ketertiban menjadi lembaga yang melayani para demonstran yang menjalankan hak konstitusional mereka untuk mengungkapkan pendapat.
“Kita ingin mencari model-model baru dalam penanganan aksi unjuk rasa, khususnya terkait kebebasan mengeluarkan pendapat. Kita harus mengubah doktrin dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, dan memberikan perlakuan yang lebih humanis kepada mereka yang menyampaikan pendapatnya,” jelas Kapolri.
Sebagai bagian dari upaya pembelajaran, Kapolri juga mengundang perwakilan dari Kepolisian Hong Kong untuk berbagi pengalaman dan konsep-konsep penanganan aksi demonstrasi yang lebih baik, serta cara menghadapi kerusuhan yang sering terjadi dalam aksi-aksi tersebut.
Selain membahas penanganan demonstrasi, Kapolri juga mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi kemungkinan kerusuhan yang bisa muncul dalam aksi massa.
Menurutnya, pengendalian kerusuhan yang buruk dapat berdampak langsung pada stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta gangguan terhadap fasilitas publik dan sektor ekonomi.
“Jika kita tidak mengendalikan kerusuhan dengan baik, hal ini dapat berdampak buruk terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, kita perlu terus mengembangkan konsep-konsep baru dalam menghadapi rusuh massa yang mungkin terjadi,” kata Kapolri menegaskan pentingnya evaluasi dan penguatan kapasitas Polri dalam menghadapi kerusuhan tersebut.
Kapolri juga menegaskan pentingnya reformasi internal Polri agar kepolisian dapat semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Langkah ini, menurut Kapolri, juga selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mendukung adanya reformasi untuk meningkatkan kinerja dan citra Polri di mata publik.
Dengan adanya doktrinasi ulang dan evaluasi menyeluruh dalam internal Polri, Jenderal Sigit berharap agar Polri dapat lebih profesional, humanis, dan berfokus pada pelayanan serta perlindungan masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukan.
Ia mengingatkan seluruh jajaran kepolisian bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat bergantung pada kualitas dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
Reformasi internal yang ditekankan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui doktrinasi ulang bagi anggota Polri menjadi langkah strategis untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri, khususnya dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi dan penanganan kerusuhan.
Kapolri menekankan pentingnya Polri bertransformasi dari sekadar menjaga ketertiban menjadi lembaga yang melayani, agar dapat lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjalankan hak-hak konstitusional mereka. (xpr)
