INBERITA.COM, Kabar mengenai bantuan sosial tambahan kembali menjadi perhatian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain bantuan reguler yang selama ini diterima, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan skema bantuan tambahan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bantuan tersebut terdiri dari dua bentuk, yakni bantuan tunai dan bantuan pangan. Keduanya memiliki mekanisme penyaluran yang berbeda sehingga penerima perlu memperhatikan informasi dari pemerintah daerah maupun saluran resmi yang digunakan dalam pencairan.
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT, bantuan tambahan yang disebutkan terdiri atas bansos penebalan dan bantuan sembako pangan.
Bansos penebalan diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal Rp400 ribu per KPM pada setiap tahap penyaluran sesuai ketentuan program. Bantuan ini ditujukan untuk memberikan tambahan dukungan kepada keluarga penerima manfaat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan.
Sementara itu, bantuan pangan diberikan dalam bentuk beras. Setiap penerima memperoleh beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram beras.
Perbedaan bentuk bantuan tersebut membuat mekanisme penyalurannya juga tidak sama. Bantuan tunai mengikuti metode yang digunakan masing-masing KPM.
Penyaluran dapat dilakukan melalui rekening penerima, termasuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang masuk skema penyaluran lewat kantor pos.
Untuk bantuan pangan, penyaluran dilakukan melalui titik distribusi yang telah ditentukan pemerintah. Penyaluran dapat berlangsung di kantor desa atau kelurahan. Di wilayah yang telah mengoperasikan Kopdes Merah Putih, distribusi bantuan juga dapat dilakukan melalui fasilitas tersebut.
Karena itu, penerima tidak seharusnya hanya menunggu pencairan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Jadwal, lokasi pengambilan, serta status kepesertaan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sasaran bantuan tambahan tidak hanya terbatas pada KPM PKH dan BPNT. Masyarakat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dapat masuk dalam sasaran apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Kelompok masyarakat yang disebut menjadi sasaran adalah mereka yang berada pada desil 1 sampai 4 tetapi belum memperoleh bantuan sosial tertentu.
Artinya, keberadaan seseorang dalam DTSEN belum otomatis berarti bantuan akan diterima. Penetapan penerima tetap mengikuti hasil pemadanan data dan ketentuan program.
Bagi masyarakat yang selama ini menerima PKH atau BPNT, informasi mengenai bansos tambahan tentu menjadi perhatian karena bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun, penerima tetap perlu memastikan bahwa data kependudukan dan informasi keluarga telah sesuai dengan data pemerintah.
Dalam praktik penyaluran bansos, perbedaan metode distribusi juga dapat memengaruhi waktu bantuan diterima.
Penerima melalui rekening akan mengikuti jadwal penyaluran perbankan, sedangkan penerima melalui Pos atau titik distribusi desa mengikuti jadwal yang ditetapkan di wilayah masing-masing.
Pemerintah juga perlu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang memenuhi kriteria. Dari sisi masyarakat, kehati-hatian diperlukan untuk menghindari informasi palsu maupun pihak yang meminta biaya dengan alasan mempercepat pencairan.
Dengan skema tersebut, dua bentuk bantuan tambahan yang menjadi perhatian adalah uang tunai Rp400 ribu per KPM pada setiap tahap dan bantuan pangan berupa total 30 kilogram beras selama tiga bulan.
KPM PKH dan BPNT yang masuk kriteria dapat memantau informasi penyaluran melalui pemerintah desa, pendamping sosial, kantor pos, maupun saluran resmi Kementerian Sosial.
Yang paling penting, penerima perlu menunggu jadwal dan mekanisme resmi di daerah masing-masing. Bantuan sosial diberikan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak semua penerima PKH dan BPNT otomatis memperoleh tambahan bantuan di waktu yang sama.
