INBERITA.COM, Politik Myanmar memasuki babak baru setelah Jenderal Min Aung Hlaing, mantan pemimpin junta militer, resmi terpilih menjadi Presiden negara tersebut melalui pemungutan suara di parlemen pada Jumat, 3 April 2026.
Kemenangan ini menandai transisi formal kekuasaan dari militer menuju pemerintahan presidensial, meski penuh kontroversi.
Perjalanan Min Aung Hlaing menuju kursi kepresidenan cukup mulus. Proses ini dimulai dengan pengunduran dirinya sebagai Panglima Tertinggi militer beberapa hari sebelum pemungutan suara, langkah yang memungkinkan ia maju sebagai kandidat warga sipil.
Keputusan ini pun membuahkan hasil, dengan partai yang berafiliasi erat dengan militer, yaitu Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan (USDP), menguasai lebih dari 80 persen kursi di parlemen.
Dominasi ini memberi jalan bagi Min Aung Hlaing untuk meraih mayoritas suara yang diperlukan.
Meski demikian, transisi ini tetap mengundang kritik keras, terutama dari PBB dan negara-negara Barat, yang menyebut pemilu tersebut sebagai “pemilu palsu” yang bertujuan melegitimasi kekuasaan militer yang terus berlanjut.
Sebelum menjadi presiden formal, Min Aung Hlaing sudah mendominasi kekuasaan Myanmar sejak terjadinya kudeta militer pada 1 Februari 2021, yang menggulingkan pemerintahan sah pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut menyebabkan ketegangan politik yang memuncak menjadi kekerasan berskala besar. Aktivis hak asasi manusia mengecam penahanan Aung San Suu Kyi, yang kini dijatuhi hukuman 27 tahun penjara.
Sebagai bagian dari transisi ini, Min Aung Hlaing juga menyerahkan komando angkatan bersenjata kepada sekutunya, Ye Win Oo, yang dikenal luas sebagai “mata dan telinga” jenderal tersebut.
Namun, meskipun Min Aung Hlaing kini menjabat sebagai presiden formal, banyak pihak yang menilai bahwa perubahan ini hanya bersifat teknis. Kendali kekuasaan sejatinya tetap berada di tangan militer yang sama.
Min Aung Hlaing berasal dari kelompok etnis Dawei dan meniti karier di militer melalui perjuangan panjang.
Sebelum berkarier di angkatan bersenjata, ia sempat belajar hukum, namun karier militernya dimulai setelah berhasil masuk ke sekolah pelatihan perwira pada percobaan ketiganya.
Namanya mulai dikenal luas ketika ia memimpin operasi militer besar-besaran terhadap pemberontak etnis di Myanmar.
Namun, reputasinya di dunia internasional mengalami kemerosotan drastis pada 2017, ketika ia terlibat dalam tindakan keras militer terhadap minoritas Rohingya. Kejadian tersebut memaksa sekitar 750.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, yang memicu kecaman internasional.
Walaupun Min Aung Hlaing kini menjabat sebagai presiden formal, peranannya dalam pemerintahan Myanmar tetap kontroversial. Analis politik menilai bahwa meskipun ada perubahan pada jabatan presiden, kontrol terhadap negara masih tetap dipegang oleh militer.
Saat ini, Myanmar masih dilanda perang saudara yang berkepanjangan sejak kudeta 2021. Data terbaru menunjukkan bahwa konflik ini telah menelan korban jiwa lebih dari 93.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Proses pemilu yang berlangsung pada Desember dan Januari lalu menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama PBB dan negara-negara Barat.
Mereka menyebutkan bahwa pemilu ini lebih berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan militer yang terus berlanjut, daripada sebagai langkah menuju demokrasi yang sejati.
Kemenangan Min Aung Hlaing sebagai Presiden Myanmar ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaan di negara tersebut masih sangat dipengaruhi oleh militer.
Meskipun ada pergeseran tampaknya menuju pemerintahan sipil, kontrol dan dominasi militer tetap mengakar kuat, dan masa depan demokrasi Myanmar tetap penuh ketidakpastian.
