INBERITA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menargetkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
OTT yang dilakukan pada Jumat (13/3/2026) tersebut mengungkap sejumlah bukti penting, termasuk uang tunai yang diamankan oleh tim KPK. Namun, jumlah uang yang disita belum diumumkan secara resmi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan terkait operasi tersebut.
“Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai, jumlahnya nanti kami akan update kembali,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari yang sama.
Menurut Budi, sebanyak 27 orang berhasil diamankan dalam operasi ini. Mereka terdiri dari Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Cilacap, serta beberapa pihak swasta.
Setelah penangkapan tersebut, Syamsul Auliya segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Tentu tim KPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membawa yang bersangkutan ke Gedung KPK Merah Putih,” tambah Budi.
OTT kali ini diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terkait proyek-proyek di Kabupaten Cilacap.
“Terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” ungkap Budi Prasetyo.
Sebagai informasi, sebelumnya KPK juga telah melakukan operasi serupa yang melibatkan beberapa pejabat dan pihak swasta di berbagai daerah.
Namun, OTT yang menjerat Syamsul Auliya Rachman ini menjadi sorotan utama, mengingat peran pentingnya dalam pemerintahan daerah tersebut.
Penyidik KPK kemudian membawa Bupati Cilacap, bersama sejumlah orang lainnya, ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan intensif.
Sekitar pukul 21.00 WIB, Syamsul Auliya yang mengenakan kemeja putih terlihat keluar dari Gedung Satreskrim Polresta Banyumas dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Meski banyak wartawan yang menunggu, Bupati Cilacap tersebut tidak memberikan keterangan apapun dan langsung menuju kendaraan yang sudah disiapkan.
Rombongan pertama yang terdiri dari tujuh orang, termasuk Syamsul Auliya, kemudian berangkat menuju Jakarta menggunakan kereta api. Sebelum keberangkatan, mereka dikawal menggunakan lima mobil yang disiapkan oleh Polresta Banyumas dan langsung menuju Stasiun Purwokerto.
Selanjutnya, rombongan kedua yang terdiri dari dua kendaraan kecil dan satu bus menyusul berangkat beberapa menit setelahnya.
Dari data yang dihimpun, selain Bupati Cilacap, mereka yang turut dibawa ke Jakarta antara lain Wahyu Ari Pramono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cilacap; Imam Jauhari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilacap; serta Bambang Tribara alias Bambang Kancil yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Kancil Mas Tunggal Perkasa.
Menurut sumber yang dihimpun, operasi ini diduga kuat berkaitan dengan beberapa proyek yang tengah berjalan di Cilacap. Banyak pihak yang menilai bahwa penangkapan ini merupakan bukti adanya praktik korupsi dalam pengelolaan proyek-proyek yang seharusnya berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Dalam perkembangan selanjutnya, KPK diperkirakan akan mengungkap lebih lanjut peran masing-masing tersangka dalam kasus ini, serta menelusuri aliran dana yang diduga melibatkan oknum-oknum lain dalam pemerintahan Kabupaten Cilacap.
Dengan OTT ini, KPK kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.
Dugaan keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi masih berlangsung di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk di daerah-daerah.
KPK diharapkan akan terus menjalankan tugasnya untuk menuntaskan kasus ini dan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Seiring dengan berjalannya proses hukum, masyarakat pun menanti kabar lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dan siapa saja yang akan dijerat dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki.
Pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh wilayah Indonesia.
