INBERITA.COM, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis, 8 Januari 2026, dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Penetapan ini terjadi bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan organisasi Dewan HAM PBB pertama di tahun 2026.
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) mengungkapkan bahwa proses penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah hasil dari diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara berbagai pihak yang bekerja di bawah koordinasi Kemenlu RI.
“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” jelas Kemenlu, dikutip dari Kompas.com.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Penunjukan ini menandai pencapaian penting bagi Indonesia di kancah internasional, terutama dalam peran penting yang dimainkan Dewan HAM PBB dalam menjaga dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro akan mengemban sejumlah tugas penting untuk memimpin sidang-sidang Dewan serta memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh negara-negara anggota PBB.
Tugas Utama Presiden Dewan HAM PBB
Menurut laman Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), masa jabatan Presiden Dewan HAM PBB adalah selama satu tahun.
Sebelumnya, pada tahun 2025, posisi Presiden Dewan HAM PBB dipegang oleh Swiss, yang dijabat oleh Jurg Lauber, Perwakilan Tetap Swiss untuk PBB di Jenewa.
Sebagai Presiden Dewan, tugas utama yang harus dilaksanakan mencakup memimpin sidang-sidang Dewan HAM, mengusulkan calon untuk mandat Prosedur Khusus, serta menunjuk ahli untuk bertugas di badan penyelidikan.
Presiden juga bertanggung jawab untuk membangun kesadaran global mengenai pentingnya Dewan HAM PBB dan meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme ini melalui diplomasi dan komunikasi efektif.
Salah satu tugas penting lainnya adalah menerima surat-menyurat dari berbagai misi tetap PBB dan pihak-pihak terkait, yang berfungsi untuk memperkuat hubungan antara Dewan HAM PBB dan aktor internasional lainnya.
Prosedur Khusus Dewan HAM PBB: Mandat dan Fungsi
Prosedur Khusus Dewan HAM PBB merupakan sebuah mekanisme yang melibatkan pakar HAM independen yang bertugas untuk memberikan laporan dan rekomendasi terkait masalah hak asasi manusia, baik dari perspektif tematik atau spesifik negara.
Mereka memiliki mandat untuk melakukan kunjungan ke negara-negara tertentu, menangani kasus-kasus pelanggaran individu, serta mengembangkan standar internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Bertugas sebagai penyambung lidah bagi PBB, Prosedur Khusus ini memiliki peran penting dalam advokasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai berbagai pelanggaran HAM.
Selain itu, mereka juga memberikan saran terkait kerja sama teknis yang dapat membantu negara-negara anggota dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka.
Badan Penyelidikan PBB: Peran dalam Menanggapi Pelanggaran Serius
Salah satu aspek yang paling penting dalam fungsi Dewan HAM PBB adalah badan-badan penyelidikan yang ditugaskan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius, baik yang terjadi secara terus-menerus maupun yang bersifat mendadak.
Badan-badan ini termasuk Komisi Penyelidikan Internasional, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Misi Penyelidikan Fakta, yang berperan penting dalam mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM.
Mekanisme penyelidikan ini bertugas untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional.
Selain itu, badan-badan penyelidikan juga berfungsi untuk melawan impunitas yang sering kali menjadi tantangan utama dalam penegakan HAM di banyak negara.
Salah satu badan yang paling dikenal adalah Mekanisme Ahli untuk Mempromosikan Keadilan Rasial dan Kesetaraan dalam Penegakan Hukum yang berfokus pada isu-isu rasial.
Komisioner dan ahli yang memimpin badan-badan penyelidikan ini dipilih berdasarkan integritas dan kemampuan mereka untuk bekerja secara independen.
PBB memberikan dukungan administratif, logistik, dan keamanan kepada badan penyelidikan untuk memastikan bahwa investigasi dapat berjalan dengan efektif dan aman.
Indonesia dalam Peran Global Sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, negara ini kini memiliki peran yang semakin penting dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia di dunia.
Tidak hanya sebagai anggota aktif dalam berbagai forum internasional, tetapi juga sebagai pemimpin yang akan mengarahkan Dewan HAM PBB untuk menyelesaikan berbagai tantangan global terkait hak asasi manusia.
Ini merupakan langkah penting dalam diplomasi internasional Indonesia, mengingat peran PBB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri negara ini. (*)
