INBERITA.COM, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah diplomasi penting di panggung global dengan menandatangani Piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) dalam sebuah forum internasional di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Penandatanganan ini menandai bergabungnya Indonesia secara resmi ke dalam inisiatif perdamaian global yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan fokus utama pada stabilitas kawasan dan penyelesaian konflik di Gaza, Palestina.
Momentum tersebut disebut sebagai salah satu langkah bersejarah dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Usai penandatanganan piagam, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin melewatkan kesempatan penting untuk berkontribusi langsung dalam upaya mewujudkan perdamaian di wilayah yang selama ini dilanda konflik berkepanjangan.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace atas undangan langsung Donald Trump, Prabowo menyatakan komitmen pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam agenda perdamaian dunia, khususnya dalam upaya mengurangi penderitaan rakyat Gaza yang terdampak konflik.
“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” ujar Prabowo usai menandatangani piagam BOP.
Board of Peace sendiri merupakan forum internasional bentukan Donald Trump yang dirancang untuk mengawasi dan mengoordinasikan isu-isu strategis terkait stabilitas keamanan, gencatan senjata, serta rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Badan ini menjadi bagian penting dari inisiatif besar bertajuk Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau peta jalan 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza.
Berdasarkan rilis resmi Sekretariat Presiden, pembentukan Board of Peace telah memperoleh legitimasi internasional melalui dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dukungan tersebut tertuang dalam Resolusi DK PBB Nomor 2803 Tahun 2025, yang juga mengatur kerangka kerja pascakonflik di Gaza.
Resolusi itu turut merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Struktur ini dirancang untuk memastikan tata kelola wilayah Gaza berjalan secara profesional dan tidak terseret kepentingan politik tertentu selama masa transisi dan rekonstruksi.
Dalam mandat utamanya, Board of Peace memiliki tugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memastikan stabilisasi keamanan di Gaza, serta mengawal proses rekonstruksi infrastruktur dan kehidupan sipil pascakonflik.
Forum ini juga berfungsi sebagai wadah koordinasi antarnegara dan pemangku kepentingan internasional yang terlibat dalam proses perdamaian.
Namun, pembentukan Board of Peace tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dalam proses awalnya, badan ini sempat menuai penolakan dari sejumlah negara.
Salah satu penolakan datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menyatakan keberatan terhadap konsep dan mekanisme pembentukan dewan tersebut.
Penolakan itu disebut mendapat respons keras dari Donald Trump. Negara-negara yang menolak bergabung dikabarkan diancam dengan penerapan tarif resiprokal hingga 200 persen oleh pemerintah Amerika Serikat, sebuah langkah yang menimbulkan perdebatan luas di kalangan komunitas internasional.
Meski demikian, tidak ada persyaratan khusus bagi negara yang ingin bergabung dengan Board of Peace. Namun, terdapat ketentuan berbeda terkait status keanggotaan.
Negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun.
Bagi negara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, keanggotaan hanya berlaku selama tiga tahun.
Dana iuran itu rencananya akan digunakan untuk mendanai program rekonstruksi Gaza, meskipun dalam perjalanannya juga memungkinkan untuk diperluas guna menangani konflik di wilayah lain.
Salinan surat dan draf piagam Board of Peace yang dilihat oleh kantor berita internasional menyebutkan bahwa dewan ini akan dipimpin langsung oleh Donald Trump.
Menariknya, Trump disebut akan memimpin Board of Peace seumur hidup, bahkan jika ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Keputusan Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global, khususnya di isu kemanusiaan dan perdamaian internasional.
Peran aktif Indonesia dalam forum ini juga sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan keikutsertaan ini, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendorong stabilitas di Gaza sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional. (*)
