INBERITA.COM, Ribuan demonstran di Denmark dan Greenland menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu (17/1/2026) sebagai bentuk penolakan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menuntut agar pulau Arktik Greenland diserahkan kepada Amerika Serikat.
Aksi ini menjadi sinyal kuat penentangan publik terhadap gagasan aneksasi Greenland sekaligus penegasan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri, bukan oleh kepentingan geopolitik negara lain.
Gelombang protes tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Washington dan Kopenhagen. Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah yang “sangat penting” bagi keamanan nasional Amerika Serikat, dengan alasan letaknya yang strategis di kawasan Arktik serta kekayaan cadangan mineral yang dimilikinya.
Namun, pernyataan ini menuai kecaman luas di Eropa dan dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Denmark serta hak menentukan nasib sendiri bagi warga Greenland.
Di ibu kota Denmark, Kopenhagen, ribuan demonstran memadati jalanan sambil meneriakkan slogan “Greenland tidak untuk dijual”. Mereka membawa berbagai poster dengan pesan penolakan keras, di antaranya bertuliskan “Tidak berarti Tidak” dan “Jangan Sentuh Greenland”.
Massa bergerak menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai simbol penolakan langsung terhadap kebijakan dan pernyataan Trump. Di sepanjang aksi, bendera merah-putih Greenland dikibarkan, memperkuat identitas dan solidaritas warga Greenland yang tinggal di Denmark maupun warga Denmark yang mendukung perjuangan tersebut.
Sejumlah peserta aksi menarik perhatian dengan mengenakan topi baseball merah yang menyerupai topi kampanye “Make America Great Again”. Namun, tulisan pada topi tersebut diubah menjadi sindiran tajam berbunyi “Make America Go Away”, mencerminkan kemarahan dan kejenuhan terhadap sikap Amerika Serikat yang dianggap mencampuri urusan internal negara lain.
Aksi serupa juga berlangsung di Nuuk, ibu kota Greenland. Ribuan orang turun ke jalan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen. Massa membawa bendera dan spanduk yang sama, lalu berbaris menuju Konsulat Amerika Serikat di Nuuk.
Sepanjang aksi, para demonstran meneriakkan “Kalaallit Nunaat”, nama Greenland dalam bahasa Greenland, sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas budaya yang ingin mereka pertahankan.
Salah satu peserta aksi, Naja Holm, seorang pegawai negeri, menyampaikan alasan keikutsertaannya dalam demonstrasi tersebut.
“Saya datang hari ini karena menurut saya penting untuk menunjukkan bahwa Greenland tidak untuk dijual, ini bukan mainan, ini adalah rumah kami,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan perasaan banyak warga Greenland yang merasa wilayah mereka diperlakukan sebagai objek kepentingan politik global tanpa mempertimbangkan suara rakyat setempat.
Penyelenggara aksi memperkirakan lebih dari 20.000 orang hadir dalam demonstrasi di Kopenhagen. Jumlah ini setara dengan seluruh populasi Nuuk, yang menunjukkan besarnya solidaritas dan perhatian terhadap isu Greenland di Denmark.
Meski pihak kepolisian tidak merilis angka resmi, aksi tersebut dinilai sebagai salah satu demonstrasi terbesar terkait isu kebijakan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Selain di Kopenhagen, aksi solidaritas juga dilaporkan berlangsung di berbagai wilayah lain di Denmark.
Julie Rademacher, ketua Uagut, organisasi warga Greenland di Denmark, mengapresiasi dukungan luas yang diberikan masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih atas dukungan besar yang kami terima sebagai orang Greenland, kami juga mengirim pesan kepada dunia bahwa kalian semua harus bangun,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa isu Greenland bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan menyangkut prinsip kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri yang menjadi perhatian global.
Kontroversi ini telah berkembang menjadi krisis diplomatik antara Amerika Serikat dan Denmark, dua negara yang sama-sama merupakan anggota pendiri aliansi militer NATO. Trump tidak hanya menyatakan Greenland vital bagi keamanan Amerika Serikat, tetapi juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.
Sikap ini memicu kekhawatiran serius di Eropa dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap kebijakan luar negeri Washington.
Sebagai respons atas meningkatnya ketegangan, sejumlah negara Eropa dilaporkan mengirim personel militer ke Greenland atas permintaan Denmark. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat pertahanan dan menunjukkan solidaritas terhadap kedaulatan Denmark serta stabilitas kawasan Arktik.
Greenland sendiri memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa dan selama berabad-abad diperintah dari Kopenhagen. Sejak 1979, wilayah ini memperoleh otonomi yang signifikan, meski tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.
Pemerintah Denmark masih mengendalikan pertahanan dan kebijakan luar negeri Greenland, serta membiayai sebagian besar administrasi publik. Data otoritas Denmark menunjukkan sekitar 17.000 warga Greenland saat ini tinggal di Denmark.
Di ranah politik internal Greenland, seluruh partai di parlemen pada akhirnya sepakat mendukung kemerdekaan. Namun, perbedaan pendapat muncul terkait waktu dan proses pelaksanaannya.
Dalam pernyataan terbaru, para pemimpin politik Greenland menegaskan bahwa mereka lebih memilih tetap bersama Denmark ketimbang bergabung dengan Amerika Serikat, sebuah sikap yang mempertegas penolakan terhadap gagasan aneksasi.
Penolakan terhadap ide Trump juga tercermin di dalam negeri Amerika Serikat. Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos, hanya 17 persen warga Amerika yang menyetujui upaya Trump untuk memperoleh Greenland.
Mayoritas besar pemilih dari Partai Demokrat maupun Partai Republik menentang penggunaan kekuatan militer untuk menganeksasi wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa gagasan mengambil alih Greenland tidak hanya ditentang di Eropa, tetapi juga tidak mendapat dukungan luas dari publik Amerika sendiri.
Dengan terus berlanjutnya demonstrasi dan pernyataan penolakan dari berbagai pihak, isu Greenland diperkirakan akan tetap menjadi sorotan utama dalam hubungan internasional. Aksi massa di Denmark dan Greenland menegaskan pesan yang sama: Greenland bukan komoditas politik, melainkan tanah air bagi rakyatnya yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.
