INBERITA.COM, Sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia akan mengalami perubahan besar dengan diterapkannya konsep gaji tunggal atau Single Salary System.
Konsep ini kini menjadi perbincangan hangat, menyusul rencana pemerintah untuk menggantikan sistem penggajian yang berlaku saat ini dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan.
Lantas, apa sebenarnya gaji tunggal ASN itu, dan kapan sistem ini akan diterapkan?
Apa Itu Sistem Gaji Tunggal ASN?
Gaji tunggal, secara sederhana, adalah sistem penggajian di mana ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari berbagai komponen tunjangan yang selama ini terpisah-pisah.
Dalam skema ini, gaji pokok dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, hingga tunjangan jabatan akan digabungkan menjadi satu nominal penghasilan bulanan.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur penggajian ASN yang selama ini dianggap rumit.
“Single salary itu kan konsep yang Undang-Undang Nomor 5 yang kini digantikan oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu sebetulnya total reward,” ujar Rini di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Selain itu, dalam sistem baru ini, struktur penggajian akan mengikuti sistem grading atau kelas jabatan, menggantikan sistem golongan yang selama ini berlaku.
Setiap grade jabatan akan memiliki nilai harga yang berbeda, yang mencerminkan level dan tanggung jawab jabatan tersebut.
Perbandingan Gaji Tunggal dan Sistem Gaji ASN Saat Ini
Untuk memahami perubahan yang akan terjadi, penting untuk melihat perbedaan antara sistem gaji saat ini dengan sistem gaji tunggal yang direncanakan.
Saat ini, penghasilan ASN terdiri dari beberapa komponen yang terpisah, seperti:
- Gaji Pokok: Berdasarkan golongan dan masa kerja ASN.
- Tunjangan Melekat: Tunjangan istri/suami, anak, makan, beras, dan lainnya.
- Tunjangan Jabatan: Diperoleh oleh pejabat struktural atau fungsional tertentu.
- Tunjangan Kinerja (Tukin): Besaran tunjangan ini berbeda-beda di tiap instansi, seperti Kementerian, Lembaga, atau Pemda.
Dalam sistem saat ini, seorang ASN dengan golongan yang sama bisa mendapatkan penghasilan yang sangat bervariasi tergantung pada tunjangan kinerja (Tukin) yang diberikan oleh instansi tempat mereka bekerja.
Sebagai contoh, seorang ASN yang bekerja di Kementerian dengan Tukin yang lebih tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ASN yang bekerja di instansi lainnya dengan Tukin yang lebih rendah.
Berbeda dengan sistem tersebut, dalam konsep gaji tunggal, seluruh komponen tunjangan akan digabungkan menjadi satu penghasilan yang jelas dan transparan.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam penghasilan antar ASN yang bekerja di instansi berbeda dan membuat sistem penggajian lebih mudah dipahami.
Tujuan dan Manfaat Sistem Gaji Tunggal ASN
Salah satu tujuan utama penerapan gaji tunggal ini adalah untuk memberikan penghargaan yang lebih komprehensif kepada ASN.
Penghargaan tersebut tidak hanya akan diukur dari segi materi, tetapi juga dari sistem manajemen yang lebih baik, suasana kerja yang mendukung, serta kejelasan dalam sistem karier ASN.
Rini Widyantini menjelaskan, konsep ini diharapkan bisa menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan transparan, serta mendorong ASN untuk bekerja dengan lebih baik.
“Kami ingin memberikan penghargaan yang lebih holistik kepada ASN, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, bukan hanya berdasarkan gaji pokok atau tunjangan,” katanya.
Dengan sistem ini, diharapkan ASN dapat merasa lebih dihargai atas kontribusi mereka dalam pemerintahan, dan pada saat yang sama, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil tanpa tergantung pada berbagai tunjangan yang selama ini terpisah.
Kapan Gaji Tunggal ASN Diterapkan?
Meski rencana untuk menerapkan sistem gaji tunggal sudah dibahas, penerapan kebijakan ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR RI masih mendiskusikan regulasi dan peraturan pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak akan memberatkan keuangan negara, namun tetap memberikan manfaat bagi kesejahteraan ASN.
Penerapan gaji tunggal ini tercantum dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, namun belum ada kepastian kapan kebijakan ini benar-benar diberlakukan. Hingga kini, pemerintah masih dalam tahap penyusunan peraturan terkait kebijakan tersebut.
Rini juga mengungkapkan bahwa proses transisi menuju sistem gaji tunggal memerlukan persiapan matang, terutama dalam hal kemampuan anggaran negara.
“Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal,” ujarnya.
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan gaji tunggal adalah pengaturan anggaran negara yang harus mencakup perubahan besar dalam struktur penggajian ASN.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa perubahan ini tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN.
Namun, dengan adanya sistem penggajian tunggal, diharapkan ASN dapat bekerja dengan lebih efisien dan transparan, serta merasa dihargai atas kinerjanya.
Sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi ketimpangan dalam penghasilan ASN di berbagai instansi, yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem penggajian yang berlaku saat ini. (*)
