INBERITA.COM, Pemerintah Iran mengakui lonjakan inflasi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai memberikan tekanan besar terhadap masyarakat.
Sebagai langkah meredam dampak kenaikan harga, Kementerian Kesejahteraan Sosial Iran mengumumkan program subsidi belanja bagi sekitar 87 juta warga untuk digunakan di toko-toko yang telah ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut diumumkan melalui kantor berita negara IRNA dan diluncurkan hanya sehari setelah para pejabat Iran secara terbuka mengakui inflasi di negara itu melonjak tajam.
Program subsidi ini disebut menyasar sebagian besar populasi Iran di tengah situasi ekonomi yang semakin berat akibat perang dan tekanan eksternal.
Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref mengungkapkan bahwa harga sejumlah produk mengalami kenaikan drastis dalam waktu singkat. Bahkan, beberapa komoditas disebut naik lebih dari dua kali lipat hanya dalam hitungan hari.
“Kami menyerukan tindakan tegas terhadap mereka yang mengeksploitasi situasi,” ujarnya, dikutip dari The Wall Street Journal, Selasa (5/5/2026).
Lonjakan inflasi di Iran kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok memicu kekhawatiran akan memburuknya daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi berkepanjangan yang dipicu konflik kawasan dan blokade Amerika Serikat.
Pemerintah Iran juga memperingatkan para pelaku usaha yang dianggap mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi krisis. Jaksa penuntut di Teheran menegaskan bahwa pelaku penimbunan dan manipulasi harga barang kebutuhan pokok akan menghadapi hukuman berat.
Otoritas kehakiman menyatakan pelaku penipuan harga hingga penimbun barang pokok dapat dijatuhi hukuman penjara sampai 20 tahun disertai hukuman cambuk.
Langkah keras ini disebut sebagai upaya pemerintah menekan gejolak pasar sekaligus menjaga stabilitas distribusi bahan pokok di tengah lonjakan inflasi Iran.
“Musuh berusaha memberikan tekanan ekonomi pada rakyat,” kata Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, dikutip dari stasiun televisi pemerintah IRIB.
Pada Senin (4/5/2026), Mohseni-Ejei juga meminta para pelaku bisnis di Iran untuk menekan margin keuntungan mereka meski biaya produksi meningkat. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk patriotisme dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sedang dialami negara.
Kondisi ekonomi Iran dalam beberapa waktu terakhir memang semakin tertekan. Perang dan blokade Amerika Serikat disebut telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor energi yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara.
Tekanan paling nyata terlihat pada sektor minyak Iran. Negara itu dilaporkan mulai mengurangi produksi minyak dan menutup sebagian sumur minyak sebagai respons terhadap hambatan ekspor dan kapasitas penyimpanan yang semakin penuh.
Langkah tersebut diambil ketika blokade laut Amerika Serikat di Selat Hormuz membuat pengiriman minyak Iran terganggu. Akibatnya, tangki-tangki penyimpanan minyak baik di darat maupun di laut dilaporkan mendekati batas kapasitas maksimal.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan pemerintah mulai menurunkan produksi minyak secara proaktif guna menghindari krisis penyimpanan yang lebih besar. Menurutnya, ekspor yang terhambat membuat stok minyak terus menumpuk.
Situasi ini memaksa Iran menerapkan strategi operasional untuk menghentikan sementara produksi minyak tanpa merusak sumur yang ada. Strategi tersebut dinilai penting agar produksi dapat kembali ditingkatkan dengan cepat ketika kondisi ekspor mulai membaik.
“Kami punya cukup keahlian dan pengalaman. Kami tidak khawatir,” ujar juru bicara Asosiasi Eksportir Produk Minyak, Gas, dan Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, seperti dikutip The Straits Times, Minggu (3/5/2026).
Iran menilai langkah pengurangan produksi minyak tersebut sebagai bagian dari strategi menjaga fleksibilitas industri energi nasional. Pemerintah berharap sumur-sumur minyak yang saat ini dihentikan sementara bisa segera kembali beroperasi ketika hambatan ekspor berhasil diatasi.
Di tengah tekanan ekonomi, subsidi belanja untuk jutaan warga kini menjadi salah satu upaya utama pemerintah Iran dalam menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.
Kebijakan itu sekaligus mencerminkan besarnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Teheran akibat inflasi tinggi, penurunan ekspor minyak, dan tekanan geopolitik yang terus meningkat.
