INBERITA.COM, Israel dikabarkan mulai mengulang pola operasi militer yang sebelumnya diterapkan di Gaza, kali ini di wilayah Lebanon selatan.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran bahwa kawasan itu bisa berubah menjadi “Gaza kedua”, dengan dampak kemanusiaan yang mengerikan bagi warga sipil.
Peringatan ini disampaikan oleh organisasi kemanusiaan internasional Oxfam pada Selasa (24/3).
Oxfam menilai, serangan yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap infrastruktur vital di Lebanon selatan memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Gaza, termasuk penghancuran fasilitas air dan sanitasi yang sangat penting bagi kebutuhan dasar warga sipil.
“Jelas bahwa Pasukan Israel mengulangi pola yang sama di Lebanon seperti yang sebelumnya terjadi di Gaza,” ungkap Direktur Oxfam Lebanon, Bachir Ayoub, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Anadolu Agency.
Ayoub juga menekankan bahwa Israel kembali menunjukkan “imunitas” dalam melakukan pelanggaran hukum internasional yang berkaitan dengan perang.
Oxfam melaporkan bahwa serangan Israel merusak sedikitnya tujuh sumber air yang vital bagi sekitar 7.000 warga di Bekaa, Lebanon, hanya dalam empat hari pertama eskalasi konflik.
Serangan ini mengancam akses masyarakat Lebanon terhadap air bersih, yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup.
Oxfam mengingatkan bahwa dalam Konvensi Jenewa, serangan terhadap fasilitas air serta penggunaan pembatasan akses air sebagai metode perang merupakan pelanggaran hukum perang dan bisa dianggap sebagai kejahatan perang.
“Setiap upaya yang disengaja untuk menghilangkan akses air atau menghambat bantuan kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tegas Oxfam dalam laporan mereka.
Selain merusak fasilitas air, serangan militer Israel juga menghancurkan jaringan listrik dan jembatan, yang memutuskan layanan penting bagi sejumlah kota dan desa di Lebanon selatan.
Lebih lanjut, Oxfam mengkritik dunia internasional yang terkesan membiarkan Israel bertindak tanpa konsekuensi.
Hal ini menyebabkan kembali banyak warga sipil yang menjadi korban akibat minimnya tindakan nyata dari negara-negara besar terhadap Israel.
Sejak 2 Maret, otoritas Lebanon melaporkan bahwa sedikitnya 1.039 orang tewas dan 2.876 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Kekerasan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Serangan udara yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran telah menewaskan lebih dari 1.340 orang sejak 28 Februari.
Sebagai balasan, Iran melakukan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.
Dalam upaya untuk mengatasi keberadaan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan, Israel berencana untuk menduduki sebagian wilayah tersebut.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, mengungkapkan bahwa upaya ini akan melibatkan pengungsian ratusan ribu warga Lebanon dan penghancuran infrastruktur sipil yang ada.
“Kami akan mengendalikan jembatan yang tersisa dan zona keamanan hingga Sungai Litani,” ujar Katz pada hari Selasa, merujuk pada sungai yang terletak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari perbatasan selatan Lebanon dengan Israel.
Menurut Katz, “ratusan ribu penduduk Lebanon selatan yang mengungsi ke utara tidak akan kembali ke selatan Sungai Litani sampai keamanan bagi penduduk di utara terjamin.”
Menteri Pertahanan Israel itu menambahkan, “Prinsipnya jelas: Di mana ada teror dan rudal, di situ tidak akan ada rumah dan penduduk, dan IDF akan berada di dalam.”
Ia juga mengungkapkan bahwa semua bangunan yang ada di dekat perbatasan Israel akan dibersihkan dan dihancurkan, membandingkan taktik tersebut dengan tindakan yang dilakukan Israel di Gaza.
Langkah ini semakin memunculkan kekhawatiran akan eskalasi yang lebih besar di kawasan tersebut. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menyerukan aneksasi penuh Lebanon selatan hingga Sungai Litani.
Rencana ini mendapat kecaman keras dari Hizbullah, yang menggambarkan tindakan Israel sebagai ancaman “eksistensial” dan menyatakan bahwa mereka “tidak punya pilihan” selain melawan agresi ini.
Lebanon sendiri telah menyatakan bahwa mereka mengharapkan tekanan internasional agar Israel menghentikan serangan mereka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini mengutuk serangan Israel, menyebutnya “tidak dapat diterima” dan menegaskan bahwa pendekatan serupa tidak pernah efektif di masa lalu.
Israel telah melancarkan kampanye militer terhadap Hizbullah berkali-kali sejak 1978 dan menduduki Lebanon selatan antara tahun 1982 hingga 2000.
Kini, dengan intensifikasi serangan Israel yang terus berlanjut, kekhawatiran akan terciptanya “Gaza kedua” di Lebanon semakin besar. Situasi ini menambah ketegangan di Timur Tengah, dan memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah buruk.
Sebagai bagian dari eskalasi ini, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Prancis mendapati diri mereka terjebak dalam dilema besar: apakah akan mendukung sekutunya Israel ataukah mendesak untuk penghentian agresi yang terus berlanjut?
Sementara itu, rakyat sipil, baik di Lebanon maupun di Gaza, terus menjadi korban dalam pertempuran yang tak kunjung reda.
