INBERITA.COM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Sudarto, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik yang melibatkan seorang alumni LPDP yang viral karena pernyataannya yang mengungkapkan kebanggaan anaknya menjadi warga negara asing.
Dalam konferensi pers pada Rabu (25/2/2026), Sudarto mengungkapkan kegeramannya dan mengingatkan bahwa beasiswa LPDP didanai oleh uang rakyat.
“Lu pakai duit pajak. Jangan lupa itu. Lu pakai duit pajak,” tegas Sudarto, menanggapi komentar kontroversial yang memicu perdebatan publik.
Dia mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan yang digunakan untuk mendanai beasiswa LPDP berasal dari kontribusi pajak masyarakat yang diamanahkan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Sudarto menegaskan bahwa LPDP bukanlah sekadar program beasiswa, melainkan investasi besar untuk masa depan Indonesia. Setiap penerima beasiswa, menurutnya, memikul tanggung jawab moral, etika, dan komitmen terhadap bangsa dan negara.
Dalam seleksi penerimaan beasiswa, prosesnya dilakukan secara ketat dengan berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan latar belakang, wawancara akademik oleh dosen bergelar doktor, hingga asesmen psikolog.
“Komitmen kembali dan berkontribusi untuk Indonesia itu ditanyakan sejak awal. Ini bukan hanya soal gelar S2, S3, atau postdoctoral. Ini soal amanah publik,” ungkap Sudarto.
Terkait dengan kasus yang melibatkan Dwi Sasetyaningtyas (DS) dan suaminya, yang viral setelah menyatakan kebanggaan menjadi warga negara asing, Sudarto memastikan bahwa LPDP sedang melakukan evaluasi terkait komitmen pasangan tersebut.
Proses sanksi sedang berjalan, termasuk penghitungan jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk membiayai studi mereka sejak tahun 2015.
“Uang harus dikembalikan, sedang kita hitung-hitung. Ini akan menjadi domain publik dan pasti kita umumkan,” tambah Sudarto dalam diskusi publik tersebut.
Ia juga memastikan bahwa LPDP mempertimbangkan langkah lebih ekstrem untuk memberikan efek jera, seperti mempublikasikan nama-nama alumni yang tidak mematuhi komitmen mereka di situs resmi LPDP.
“Kami lagi memikirkan untuk menaruh nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam website LPDP. Sekali lagi, lu pakai duit pajak! Jadi wajar kalau masyarakat tahu siapa yang tidak amanah,” tambah Sudarto dengan nada tegas.
Sudarto mengungkapkan bahwa LPDP tengah mendalami beberapa kasus lainnya yang serupa.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran terhadap komitmen untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia.
LPDP juga akan mempertimbangkan sanksi yang proporsional berdasarkan masa studi dan skema pembiayaan yang diterima oleh masing-masing alumni.
Namun, Sudarto menekankan bahwa pendekatan sanksi akan tetap kontekstual. Jika ada alumni yang bekerja di institusi global strategis, seperti di laboratorium riset teknologi frontier, LPDP bisa memberikan izin khusus asalkan komitmen untuk tetap berkontribusi pada Indonesia tetap dijaga.
Sudarto juga menyampaikan bahwa polemik ini akan menjadi momentum bagi LPDP untuk melakukan koreksi internal.
Program penguatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan yang diberikan pada peserta beasiswa akan dievaluasi ulang, termasuk durasi dan substansinya.
“Mungkin waktu satu minggu akan kami kaji kembali apakah cukup. Kami akan libatkan lembaga kompeten untuk memperkuat wawasan kebangsaan,” jelasnya.
Sudarto juga menegaskan bahwa LPDP akan meningkatkan kualitas dan ketelitian dalam melakukan background checking, bahkan dengan melibatkan lembaga berwenang.
Sudarto menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan ini merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
“Dana abadi pendidikan ini harus berdampak nyata. Kita jaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sudarto, meskipun mayoritas alumni LPDP telah mengabdi dengan giat di berbagai sektor di tanah air dan panggung internasional, tindakan beberapa individu yang tidak beretika dapat merusak kepercayaan publik terhadap dana abadi pendidikan.
Ia menyerukan agar semua pihak menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan harapan besar melalui dana tersebut.
“Kita harus menjaga kepercayaan tersebut. Harapan masyarakat membentuk dana abadi ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas. Jangan dikhianati,” tutup Sudarto dengan tegas.