INBERITA.COM, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu akhirnya buka suara perihal wacana pemakzulan dirinya yang digulirkan oleh sejumlah partai politik dari DPRD.
Kondisi kepemimpinannya kini berada pada sorotan tajam menyusul dinamika politik lokal yang terus berkembang.
Masinton menanggapi santai seluruh tekanan politik tersebut saat ditemui di rumah dinasnya pada hari Minggu, 6 September 2026. Ia menilai wacana pemakzulan itu tidak terlepas dari sisa dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi Pilkada sebelumnya.
Seluruh pihak diminta agar tidak menggunakan cara-cara politik lama yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini. Laporan media mencatat berbagai ketegangan serupa juga sempat dirasakan oleh para penjabat kepala daerah yang memimpin Tapanuli Tengah pada masa lalu.
“Kalau kita masih menggunakan cara-cara politik lama, kapan Tapanuli Tengah ini mau maju? Kita harus menghormati aturan, etika dan norma dalam pemerintahan.” katanya.
Masinton menegaskan agar kepentingan politik tidak mengorbankan jalannya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat luas. “Jangan karena kepentingan politik kemudian pembangunan dan kepentingan masyarakat kita korbankan,” tegas Masinton ditemui di rumah dinasnya, Minggu (6/9/2026).
Pj Bupati pada masa kepemimpinan sebelumnya juga pernah mengalami tekanan-tekanan politik serupa dari berbagai pihak. Kendati demikian, roda pemerintahan di daerah tersebut harus tetap berjalan secara normal demi kepentingan publik.
“Pj Bupati juga pernah mengalami tekanan-tekanan politik. Tetapi pemerintahan harus tetap berjalan. Kalau memang diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, ada kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan peraturan kepala daerah terkait APBD sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Masinton di rumdis. Minggu (6/09/2026)
Masinton bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, memegang mandat resmi yang diberikan langsung oleh rakyat. Amanah tersebut diperoleh melalui proses pemilihan kepala daerah yang sah secara konstitusional.
“Yang memilih kami itu rakyat. Kami mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses Pilkada. Jadi jangan karena ada kepentingan politik tertentu kemudian mandat rakyat itu diabaikan,” katanya.
Ia memastikan diri tidak akan pernah mundur dari jabatan meski menghadapi gelombang tekanan politik yang masif. Pihak yang tidak menerima hasil kontestasi diminta untuk menghormati kedaulatan pilihan rakyat secara demokratis.
“Saya tidak akan mundur hanya karena tekanan politik. Kalau ada yang tidak menerima hasil Pilkada, mari kita hormati pilihan rakyat. Kalau ingin bertanding lagi, ada waktunya, ada Pilkada berikutnya. Silakan berkompetisi kembali secara demokratis,” tegasnya.
Persoalan politik diminta untuk tidak disulut menjadi sumber perpecahan di tengah kehidupan sehari-hari warga Tapanuli Tengah. Daerah tersebut kini masih berada dalam fase pemulihan yang krusial pascabencana alam.
“Kita sedang menghadapi kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan masih membutuhkan pemulihan. Jangan energi kita habiskan untuk konflik politik yang justru bisa memecah masyarakat,” ungkapnya.
Seluruh pemangku kepentingan diajak untuk mengedepankan model politik yang beretika tinggi dan berkeadaban sosial. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi yang sehat.
“Berpolitik itu boleh, berbeda pandangan itu biasa. Tetapi jangan sampai perbedaan politik membuat kita bermusuhan. Mari kita bangun Tapanuli Tengah dengan politik yang beretika, berkeadaban dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkas Masinton.
Unsur kearifan lokal juga perlu terus dirawat demi memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Tantangan pembangunan wilayah serta pemulihan pascabencana hanya bisa diselesaikan melalui persatuan yang kokoh.
