BEM SI Jateng Beri Tenggat 18 Hari untuk Perkuat Rupiah, Ancam Gelar Reformasi Jilid 2

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Mahasiswa Ultimatum Pemerintah 18 HariRupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Mahasiswa Ultimatum Pemerintah 18 Hari
Krisis Ekonomi Jadi Sorotan, BEM SI Siapkan Aksi Besar Jika Rupiah Tak Kunjung Menguat.

INBERITA.COM, Meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional mulai memicu respons dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah melontarkan tuntutan tegas kepada pemerintah.

Aliansi mahasiswa tersebut memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat nilai tukar rupiah yang belakangan terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat.

Jika dalam periode tersebut tidak terlihat perbaikan yang signifikan, mereka menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi berskala lebih besar dengan tajuk “Reformasi Jilid 2”.

Sikap tersebut muncul setelah serangkaian diskusi dan konsolidasi yang dilakukan gerakan mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam unggahan yang beredar melalui media sosial resmi kelompok mahasiswa, ultimatum tersebut juga disampaikan saat aksi yang berlangsung di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang pada 5 Juni 2026.

Menurut keterangan yang disampaikan melalui unggahan tersebut, ancaman mobilisasi massa dalam skala nasional akan dilakukan apabila pemerintah dinilai gagal merespons tuntutan terkait kondisi ekonomi yang terus memburuk.

“Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2,” demikian isi pernyataan yang dipublikasikan melalui akun media sosial gerakan mahasiswa tersebut.

Munculnya tuntutan itu tidak terlepas dari meningkatnya keresahan terhadap sejumlah indikator ekonomi yang dianggap mengkhawatirkan.

Dalam konsolidasi nasional yang digelar secara daring pada 4 Juni 2026, berbagai persoalan dibahas secara mendalam oleh para peserta. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah nilai tukar rupiah yang disebut telah mendekati level Rp18.000 per dolar AS.

Bagi mahasiswa, persoalan nilai tukar bukan sekadar angka statistik yang muncul dalam laporan ekonomi. Pelemahan rupiah memiliki efek berantai yang dirasakan langsung masyarakat.

Harga barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi industri meningkat, dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Selain isu kurs, forum konsolidasi juga membahas tekanan fiskal yang semakin besar, meningkatnya angka pengangguran, serta naiknya biaya hidup masyarakat.

Ketiga faktor tersebut dinilai saling berkaitan dan berpotensi memperlemah daya beli warga apabila tidak segera ditangani secara serius.

Sejumlah pengamat ekonomi sebelumnya juga mengingatkan bahwa pelemahan mata uang dapat berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan tekanan. Dalam kondisi seperti itu, dunia usaha dapat menahan ekspansi, sementara masyarakat menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Di sisi lain, gerakan mahasiswa menilai bahwa situasi ekonomi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah dalam mengelola stabilitas nasional.

Karena itu, tuntutan yang mereka suarakan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyentuh isu tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gelombang konsolidasi mahasiswa kemungkinan tidak hanya berasal dari Jawa Tengah. Sejumlah kampus besar mulai melakukan pembahasan internal terkait langkah yang akan diambil dalam merespons kondisi nasional.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyatakan pihaknya juga tengah menyiapkan agenda pembahasan khusus mengenai situasi bangsa saat ini.

Menurut dia, mahasiswa perlu menyikapi perkembangan ekonomi dan demokrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Senin kita akan ada FGD membahas masalah kebangsaan. Kemudian, Rabu ada konsolidasi nasional,” kata Yatalathof kepada wartawan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi antarkelompok mahasiswa lintas daerah mulai mengarah pada pembentukan sikap bersama.

Meski belum ada keputusan final mengenai aksi demonstrasi nasional, berbagai agenda diskusi yang sedang berlangsung menunjukkan adanya upaya untuk menyatukan pandangan terkait persoalan yang dianggap mendesak.

Fenomena ini mengingatkan pada berbagai momentum sejarah ketika mahasiswa memainkan peran penting sebagai kelompok penekan terhadap pemerintah.

Dalam berbagai periode krisis ekonomi maupun politik, suara mahasiswa sering menjadi salah satu indikator meningkatnya keresahan publik yang lebih luas.

Namun demikian, situasi saat ini memiliki tantangan yang berbeda. Pemerintah tidak hanya menghadapi tekanan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga harus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, lapangan kerja tersedia, dan daya beli masyarakat tidak terus menurun.

Bagi sebagian masyarakat, pelemahan rupiah mungkin terlihat sebagai persoalan makroekonomi yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, dampaknya dapat dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, tarif transportasi, hingga harga produk teknologi yang banyak bergantung pada impor.

Karena itu, tuntutan yang disampaikan mahasiswa mendapat perhatian publik yang cukup besar. Mereka menilai persoalan kurs hanyalah salah satu gejala dari tantangan ekonomi yang lebih luas dan membutuhkan langkah penanganan yang terukur.

Dalam beberapa pekan ke depan, perhatian publik kemungkinan akan tertuju pada respons pemerintah terhadap berbagai tuntutan tersebut.

Tenggat waktu 18 hari yang diberikan mahasiswa menjadi penanda bahwa kelompok ini mengharapkan adanya sinyal kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.

Apabila perkembangan yang diharapkan tidak terjadi, potensi munculnya aksi demonstrasi yang lebih besar terbuka lebar.

Di tengah situasi ekonomi yang sedang menjadi sorotan, langkah pemerintah dalam merespons kritik dan aspirasi publik akan menjadi faktor penting untuk menentukan arah dinamika sosial dan politik dalam waktu dekat.