INBERITA.COM, Bank Dunia menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi tambang yang diterapkan Indonesia sejak 2014 memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi negara.
Dalam laporan yang berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update April 2026, lembaga internasional ini mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pelopor dalam penerapan larangan ekspor bahan mentah guna mendorong proses industrialisasi, sebuah langkah yang dianggap revolusioner di kawasan Asia.
Indonesia, yang dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama mineral, telah berhasil memanfaatkan kebijakan larangan ekspor untuk menggali potensi produk setengah jadi, seperti besi, baja paduan, tembaga setengah murni, dan bubuk seng.
Meskipun demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi produk hilir lainnya, seperti pegas berbahan besi dan baja, baja tahan karat, serta berbagai turunan nikel.
Hal ini menandakan bahwa kapasitas produksi untuk produk hilir tersebut masih jauh dari potensi maksimal yang bisa dicapai oleh Indonesia.
Bank Dunia menilai bahwa meskipun negara ini telah membuat kemajuan signifikan, ada ruang besar untuk mengoptimalkan sektor hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional.
Indonesia masih memiliki banyak potensi untuk mengembangkan industri hilir dan memperluas pasar ekspor produk-produk olahan yang lebih bernilai.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia juga menekankan pentingnya kebijakan yang terarah dan terukur untuk mempercepat hilirisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Menurut lembaga itu, kebijakan pelarangan ekspor yang selama ini diterapkan di Indonesia sudah tepat, namun harus disertai dengan kebijakan tambahan yang dapat mendorong pengembangan industri yang lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi.
“Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan terukur, Indonesia dapat menggantikan pembatasan ekspor yang bersifat distorsif untuk mendorong pengembangan aktivitas pertambangan yang lebih hijau dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” ungkap Bank Dunia dalam laporannya.
Bank Dunia juga memuji konsistensi Indonesia dalam menerapkan kebijakan ini sejak 2014, meskipun mendapatkan tekanan dari komunitas internasional, termasuk dari organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO).
Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Indonesia terus berkomitmen pada prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan proses pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
Salah satu hasil positif dari kebijakan hilirisasi ini adalah meningkatnya investasi asing yang masuk ke sektor ekstraksi dan pengolahan mineral.
Bank Dunia mencatat bahwa larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pertumbuhan pesat dalam produksi dan ekspor produk nikel, serta mempercepat pembangunan kapasitas smelter yang saat ini terus berkembang.
“Data menunjukkan bahwa pelarangan ekspor berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan produksi dan ekspor Indonesia di produk-produk nikel serta penanaman modal asing di ekstraksi dan pengolahan nikel,” jelas Bank Dunia.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi industri dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi investor asing untuk menanamkan modal di sektor ini.
Namun demikian, untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi, Bank Dunia menilai perlu ada langkah-langkah tambahan. Salah satunya adalah reinvestasi pajak ekspor untuk mendukung pengembangan industri hilir.
Selain itu, Bank Dunia juga mendorong penerapan subsidi berbasis kinerja yang transparan agar industri hilir semakin berkembang dengan dukungan yang tepat.
Lebih lanjut, Bank Dunia mengusulkan adanya reformasi kebijakan di berbagai sektor untuk memperkuat ekosistem hilirisasi di Indonesia.
Reformasi tersebut mencakup bidang fiskal, perdagangan, infrastruktur, serta perizinan usaha yang dapat mempermudah proses bisnis dan mempercepat pengembangan industri hilir.
Kebijakan hilirisasi Indonesia memang membawa dampak positif bagi ekonomi, tetapi jika tidak didukung dengan kebijakan yang lebih komprehensif, hasilnya bisa terbatas.
Oleh karena itu, Bank Dunia menegaskan pentingnya adanya strategi lanjutan yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional, sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri dalam negeri.
Dengan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat menjadi pendorong utama bagi perekonomian negara dalam jangka panjang.
Namun, hal ini membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah untuk terus menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan industri hilir, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor ini.
Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengubah sektor tambang menjadi sumber daya yang tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tambah tinggi.
Kebijakan hilirisasi yang didorong oleh pemerintah Indonesia ini bukan hanya akan memperkuat perekonomian dalam negeri, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi kawasan Asia-Pasifik.
