INBERITA.COM, Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Mereka menegaskan aksi tersebut akan berlangsung damai tanpa potensi kerusuhan, menepis isu yang beredar.
“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander Waruwu, Perwakilan Tim Advokasi AMPB, melalui pesan singkat kepada awak media, Selasa (25/8/2026).
Menurut Vander, kedatangan massa dari Pati, Jawa Tengah, semata-mata untuk menyampaikan aspirasi tanpa niat menciptakan kericuhan. Persiapan matang telah dilakukan seluruh elemen massa untuk memastikan ketertiban selama demonstrasi.
AMPB juga membatalkan kegiatan berkumpul di area Gedung DPR RI pada Selasa (25/8/2026) sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Tuntutan utama AMPB dalam aksi tersebut adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Mereka mendesak DPR RI untuk segera menetapkan RUU tersebut atau memberikan pernyataan tertulis tentang komitmen percepatan pengesahan.
“Kami berharap disahkannya RUU Perampasan Aset, sesuai tuntutan atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan segera mengesahkan RUU (Perampasan Aset) segera mungkin,” jelas Vander.
Selain itu, massa AMPB juga menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Sorotan utama adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam kasus tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,6 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 42 miliar.
Vander juga menanggapi isu pemblokiran rekening donasi operasional AMPB.
Ia mengungkapkan tim telah menyiapkan langkah antisipasi jika rekening tersebut masih diblokir menjelang aksi 27 Agustus 2026. Namun, strategi tersebut belum dapat diungkapkan kepada publik untuk menjaga efektivitasnya.
Kesiapan AMPB dalam menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai menjadi sorotan publik.
Demonstrasi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Keberhasilan aksi ini juga akan menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan publik.
