INBERITA.COM, Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menggebrak panggung global dengan keputusan besar yang berpotensi mengubah arah hubungan internasional Amerika Serikat.
Washington secara resmi merencanakan penarikan diri dari total 66 organisasi internasional, sebuah langkah yang menandai pergeseran tajam dari pendekatan multilateral menuju kepentingan nasional yang lebih sempit.
Kebijakan tersebut mencakup penarikan Amerika Serikat dari 31 organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta 35 lembaga internasional non-PBB. Langkah ini dipandang sebagai salah satu perubahan paling signifikan dalam kebijakan luar negeri AS dalam beberapa dekade terakhir.
Gedung Putih menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap manfaat keanggotaan Amerika di berbagai forum global.
Pemerintah menilai banyak organisasi internasional tidak lagi sejalan dengan kepentingan strategis, kedaulatan, dan prioritas nasional Amerika Serikat.
“Amerika Serikat tidak akan lagi berpartisipasi dalam forum internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan kedaulatan kami,” demikian pernyataan Gedung Putih dalam memorandum kebijakan terbaru.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan sikap keras pemerintahan Trump terhadap agenda multilateral yang dianggap memberatkan.
Sejumlah organisasi yang ditinggalkan diketahui memiliki fokus kuat pada isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, migrasi, tenaga kerja, kesetaraan gender, serta agenda demokrasi global. Pemerintah AS menilai banyak dari inisiatif tersebut sarat dengan pendekatan keberagaman dan kebijakan yang mereka labeli sebagai “woke”.
Keputusan ini mempertegas sikap Presiden Trump yang sejak awal masa kepemimpinannya dikenal skeptis terhadap kerja sama internasional berskala besar.
Penarikan diri ini juga dinilai sebagai kelanjutan dari kebijakan “America First” yang kembali menjadi landasan utama pemerintahan saat ini.
Salah satu dampak paling menonjol dari kebijakan tersebut adalah keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC.
Dengan langkah ini, AS secara efektif meninggalkan seluruh mekanisme dan kerangka negosiasi iklim internasional.
Penarikan diri dari UNFCCC juga berarti Amerika Serikat kembali keluar dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, keputusan tersebut akan efektif mulai 27 Januari 2026.
Langkah ini menuai perhatian luas karena AS selama ini menjadi salah satu aktor kunci dalam pembahasan isu perubahan iklim global. Dengan hengkangnya Washington, dinamika negosiasi iklim internasional diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan.
Meski menarik diri dari puluhan organisasi, pemerintah AS menegaskan bahwa Amerika tidak sepenuhnya menarik diri dari sistem internasional. Gedung Putih memastikan AS tetap menjadi anggota Dewan Keamanan PBB serta tetap berkontribusi dalam Program Pangan Dunia dan Badan Pengungsi PBB.
Ketiga lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis yang secara langsung berkaitan dengan keamanan nasional dan kepentingan kemanusiaan Amerika Serikat. Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan di lembaga-lembaga itu masih dianggap relevan dan menguntungkan.
Daftar organisasi yang ditinggalkan Amerika Serikat dipublikasikan secara resmi melalui situs Gedung Putih dan dikutip pada Jumat (9/1/2026). Daftar tersebut mencerminkan luasnya spektrum lembaga internasional yang terdampak kebijakan ini.
Sebanyak 31 organisasi yang ditinggalkan berada di bawah struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB hingga Universitas PBB.
31 Organisasi di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditinggalkan oleh Amerika:
1. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA)
2. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB – Komisi Ekonomi untuk Afrika (ECOSOC-ECA)
3. ECOSOC – Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC)
4. ECOSOC – Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP)
5. ECOSOC – Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA)
6. Komisi Hukum Internasional (ILC)
7. Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (IRMCT)
8. Pusat Perdagangan Internasional (ITC)
9. Kantor Penasihat Khusus PBB untuk Afrika (OSAA)
10. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Anak dalam Konflik Bersenjata (OSRSG-CAAC)
11. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik (OSRSG-SVC)
12. Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Kekerasan terhadap Anak (SRSG-VAC)
13. Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC)
14. Dana Pembangunan Perdamaian PBB (PBF)
15. Forum Tetap PBB untuk Orang Keturunan Afrika (PFPAD)
16. Aliansi Peradaban PBB (UNAOC)
17. Program Kolaboratif PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (UN-REDD)
18. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)
19. Dana Demokrasi PBB (UNDEF)
20. Energi PBB (UN Energy)
21. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women)
22. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)
23. Program Permukiman Manusia PBB (UN-Habitat)
24. Institut Pelatihan dan Penelitian PBB (UNITAR)
25. Kelautan PBB (UN Oceans)
26. Dana Kependudukan PBB (UNFPA)
27. Daftar Senjata Konvensional PBB (UNROCA)
28. Dewan Eksekutif Kepala Sistem PBB untuk Koordinasi (CEB)
29. Sekolah Staf Sistem PBB (UNSSC)
30. Air PBB (UN Water)
31. Universitas PBB (UNU)
Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, perdamaian, gender, kependudukan, dan lingkungan hidup termasuk dalam daftar tersebut.
Di antara lembaga yang ditinggalkan adalah UN Women, UNFPA, UN-Habitat, UNCTAD, hingga UN-REDD yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi. Penarikan diri ini menandai jarak AS dari agenda pembangunan berkelanjutan global.
Selain itu, Amerika Serikat juga keluar dari berbagai forum strategis non-PBB yang selama ini memainkan peran penting dalam kerja sama internasional. Total terdapat 35 organisasi non-PBB yang masuk dalam daftar penarikan diri Amerika Serikat.
Daftar Lengkap 35 Organisasi Internasional Non-PBB yang juga Ditinggalkan oleh Amerika Serikat:
1. Pakta Energi Bebas Karbon 24/7 (24/7 CFE Compact)
2. Dewan Rencana Colombo (Colombo Plan Council)
3. Komisi Kerja Sama Lingkungan Hidup (CEC)
4. Pendidikan Tidak Boleh Terhenti (Education Cannot Wait / ECW)
5. Pusat Keunggulan Eropa untuk Melawan Ancaman Hibrida (Hybrid CoE)
6. Forum Laboratorium Penelitian Jalan Raya Nasional Eropa (FEHRL)
7. Koalisi Kebebasan Daring (Freedom Online Coalition / FOC)
8. Dana Keterlibatan dan Ketahanan Komunitas Global (GCERF)
9. Forum Kontraterorisme Global (GCTF)
10. Forum Global tentang Keahlian Siber (GFCE)
11. Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan (GFMD)
12. Institut Antar-Amerika untuk Penelitian Perubahan Global (IAI)
13. Forum Antarpemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam, dan Pembangunan Berkelanjutan (IGF)
14. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
15. Platform Antarpemerintah Sains-Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES)
16. Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Restorasi Properti Budaya (ICCROM)
17. Komite Penasihat Kapas Internasional (ICAC)
18. Organisasi Hukum Pembangunan Internasional (IDLO)
19. Forum Energi Internasional (IEF)
20. Federasi Internasional Dewan Seni dan Badan Kebudayaan (IFACCA)
21. Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA)
22. Institut Internasional untuk Keadilan dan Aturan Hukum (IIJ)
23. Kelompok Studi Internasional Timbal dan Seng (ILZSG)
24. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA)
25. Aliansi Surya Internasional (ISA)
26. Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO)
27. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)
28. Institut Geografi dan Sejarah Pan-Amerika (IPGH)
29. Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik (PCA)
30. Perjanjian Regional Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP)
31. Dewan Kerja Sama Regional (RCC)
32. Jaringan Kebijakan Energi Terbarukan Abad ke-21 (REN21)
33. Pusat Sains dan Teknologi di Ukraina (STCU)
34. Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik (SPREP)
35. Komisi Venesia Dewan Eropa (Venice Commission).
Lembaga-lembaga tersebut mencakup Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), Aliansi Surya Internasional, hingga Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Banyak dari organisasi ini berfokus pada isu lingkungan dan energi bersih.
Amerika Serikat juga menarik diri dari sejumlah forum demokrasi, pendidikan, dan kebebasan digital, termasuk Freedom Online Coalition dan International IDEA. Keputusan ini menegaskan jarak Washington dari agenda demokrasi global berbasis kerja sama multilateral.
Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi posisi geopolitik Amerika Serikat dalam jangka panjang. Namun, pemerintah Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi efisiensi, kedaulatan, dan kepentingan nasional.
Dengan keluarnya Amerika Serikat dari 66 organisasi dunia, lanskap diplomasi global memasuki babak baru. Dunia kini menanti bagaimana dampak kebijakan ini terhadap stabilitas global, kerja sama internasional, dan peran Amerika di panggung dunia.
