INBERITA.COM, Kementerian Keuangan Republik Indonesia angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar luas di media sosial terkait klaim sensasional mengenai Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Isu tersebut menarasikan seolah-olah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data simpanan uang Presiden Jokowi senilai ribuan triliun rupiah di Bank China. Pemerintah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tergolong berita bohong atau hoaks.
Klarifikasi resmi ini disampaikan Kementerian Keuangan melalui akun media sosial resminya, @ppid.kemenkeu, pada Rabu (14/1/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Kemenkeu secara tegas membantah isi pemberitaan yang menyebut adanya temuan dana Presiden Jokowi di perbankan Tiongkok.
“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di Bank China adalah tidak benar atau hoaks,” tulis Kemenkeu dalam unggahan resminya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada data, laporan, maupun temuan resmi yang mendukung narasi yang beredar di ruang digital.
Kemenkeu juga menilai informasi tersebut berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dalam unggahan yang sama, Kemenkeu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan kritis dalam menyaring informasi, khususnya yang mengatasnamakan pejabat negara atau lembaga resmi pemerintah.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” lanjut keterangan tersebut.
Sebagai bagian dari klarifikasi, Kemenkeu turut menampilkan tangkapan layar pemberitaan yang dinilai hoaks.
Dalam gambar tersebut terlihat sebuah konten berjudul, “Purbaya Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di Simpan di bank China, Maksa 3 Periode Ternyata ini Jawabannya”, yang diberi cap tegas bertuliskan “HOAKS”.
Pemberitaan tersebut diketahui dipublikasikan oleh akun media sosial @info_nasional.id dan juga dikaitkan dengan laman Info Nasional.id. Konten tersebut dikemas dalam format video dengan narasi provokatif dan pilihan kata yang terkesan sensasional.
Dalam unggahan yang beredar, narasi diawali dengan kalimat yang menyebut publik “diguncang” oleh temuan serius terkait aliran dana tak wajar selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Disebutkan pula adanya dugaan keterlibatan bank-bank asal Tiongkok dalam aliran dana lintas negara yang disebut mencurigakan.
“Ini bukan gosip warung kopi. Ini bukan pula sekedar opini pribadi. Ini adalah indikasi sistemik yang menuntut penjelasan negara,” demikian salah satu kutipan narasi dalam unggahan tersebut.
Narasi tersebut kemudian mengaitkan dugaan aliran dana dengan analisis transaksi lintas perbankan internasional, kerja sama intelijen keuangan, hingga laporan aktivitas keuangan tidak lazim. Namun, seluruh klaim tersebut tidak disertai bukti resmi, dokumen valid, maupun pernyataan dari otoritas yang berwenang.
Fakta bahwa narasi tersebut tidak bersumber dari institusi resmi menjadi salah satu alasan utama Kemenkeu menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Hingga saat ini, tidak pernah ada pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait temuan dana Presiden Jokowi di luar negeri, apalagi dalam jumlah ribuan triliun rupiah.
Meski demikian, konten hoaks tersebut terlanjur menyebar luas dan mendapatkan perhatian besar dari warganet. Hingga Rabu petang (14/1/2026), unggahan video tersebut tercatat telah memperoleh sekitar 6.400 tanda suka, 1.541 komentar, serta hampir 500 kali dibagikan ulang.
Tingginya interaksi tersebut menunjukkan bagaimana informasi palsu dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi opini publik, terutama ketika dikemas dengan narasi dramatis dan dikaitkan dengan tokoh besar negara.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyebaran informasi bohong semacam ini berbahaya karena dapat menimbulkan keresahan, merusak reputasi individu, serta mengganggu stabilitas kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan pemerintahan.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi, seperti situs dan akun media sosial kementerian, sebelum mempercayai atau menyebarkannya lebih lanjut.
Informasi yang mengandung tuduhan serius, apalagi menyangkut pejabat negara dan keuangan negara, harus dipastikan kebenarannya melalui kanal yang sah.
Dengan klarifikasi ini, Kemenkeu berharap publik tidak lagi terpengaruh oleh narasi palsu yang beredar dan dapat berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran hoaks di ruang digital. (*)