INBERITA.COM, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio kembali menjalankan tugasnya memimpin rapat kerja di DPR RI setelah sebelumnya dinonaktifkan selama empat bulan.
Kembalinya Eko Patrio ke forum resmi parlemen menandai berakhirnya masa sanksi yang dijalaninya, sekaligus menjadi momentum awal untuk kembali mengawal agenda-agenda strategis di Komisi VI DPR.
Eko Patrio memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Perum Bulog yang digelar di ruang rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Kehadiran Eko dalam rapat tersebut menjadi sorotan, mengingat ini merupakan kali pertama dirinya kembali memimpin rapat secara resmi setelah masa penonaktifan berakhir.
Dalam keterangannya kepada awak media di DPR, Eko Patrio menjelaskan bahwa rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Perum Bulog tersebut memiliki dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.
Agenda tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat desa serta evaluasi penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih ya, dan juga di antaranya kaitan dengan masalah bencana yang kemarin kita lalui dan bagaimana dengan evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi Sumatera,” kata Eko di DPR.
Pembahasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu topik utama dalam rapat tersebut.
Program ini dinilai strategis dalam mendorong penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga Komisi VI DPR RI memandang perlu adanya koordinasi serta evaluasi yang komprehensif bersama Perum Bulog.
Dalam rapat itu, Komisi VI ingin memastikan program yang berkaitan dengan koperasi desa dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyoroti penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra yang belakangan terjadi.
Evaluasi terhadap langkah-langkah penanganan bencana menjadi bagian penting dari agenda rapat, mengingat dampak bencana tersebut cukup luas dan memengaruhi berbagai sektor, termasuk distribusi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Komisi VI menilai perlunya evaluasi menyeluruh agar ke depan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Kembalinya Eko Patrio memimpin rapat juga beriringan dengan dinamika internal di Komisi VI DPR RI.
Dalam kesempatan yang sama, Eko mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Fraksi PDI Perjuangan terkait pergantian anggota komisi.
Pergantian ini merupakan bagian dari mekanisme internal fraksi dan DPR yang bertujuan untuk penyegaran serta penyesuaian kebutuhan kerja di masing-masing komisi.
Eko menyebutkan bahwa terdapat dua anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang mengalami pergeseran penugasan ke Komisi VI.
Pergantian tersebut melibatkan Dewi Yuliani dan Sturman Panjaitan, yang kini resmi menjadi anggota Komisi VI DPR RI.
“Menggantikan Ibu Rieke Diah Pitaloka dan juga Ibu Sadarestuwati, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2026,” ujar Eko.
Dengan adanya pergantian anggota ini, Komisi VI DPR RI diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, khususnya yang berkaitan dengan sektor perdagangan, perindustrian, BUMN, koperasi, dan UMKM.
Eko Patrio menegaskan bahwa seluruh anggota Komisi VI memiliki komitmen yang sama untuk bekerja secara kolektif dan profesional demi kepentingan rakyat.
Kembalinya Eko Patrio setelah menjalani sanksi selama empat bulan juga menjadi perhatian publik.
Meski demikian, Eko menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan komisi dengan sebaik-baiknya.
Ia menekankan pentingnya menjaga ritme kerja Komisi VI DPR RI agar agenda-agenda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal.
Rapat kerja bersama Perum Bulog ini menjadi langkah awal Eko Patrio dalam melanjutkan kembali perannya di parlemen.
Komisi VI DPR RI menilai sinergi dengan mitra kerja, termasuk BUMN seperti Bulog, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konkret.
Dengan berakhirnya masa penonaktifan dan dimulainya kembali aktivitas Eko Patrio di DPR, Komisi VI DPR RI kini kembali bekerja dengan formasi pimpinan yang lengkap.
Ke depan, berbagai agenda strategis telah menanti, mulai dari penguatan koperasi desa, evaluasi kebijakan BUMN, hingga pengawasan penanganan dampak bencana di berbagai daerah.
Kembalinya Eko Patrio diharapkan dapat memperkuat kinerja Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.