INBERITA.COM, Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak 25 November 2025 terus menunjukkan dampak yang mengkhawatirkan.
Hingga Selasa (2/12/2025), jumlah korban jiwa tercatat mencapai 442 orang, dengan ribuan lainnya terdampak langsung oleh banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Bencana besar ini tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur, membuat akses transportasi terputus, dan menyulitkan distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia di Sumatera Utara mencapai 217 orang, sementara 209 lainnya masih dinyatakan hilang.
Di Aceh, 96 orang dilaporkan tewas dan 75 orang lainnya masih hilang. Di Sumatera Barat, total korban meninggal mencapai 129 orang dengan 118 orang masih hilang, sementara 16 orang lainnya mengalami luka-luka.
Ketidakmampuan kepala daerah dalam menangani dampak bencana ini membuat tiga bupati di Aceh, yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya mengirimkan surat ke Pemprov Aceh.
Ketiga bupati tersebut mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyampaikan ketidaksanggupan mereka dalam menangani bencana yang melanda wilayah masing-masing.
Mereka meminta bantuan untuk penanganan darurat bencana, dengan mengeluhkan terputusnya akses transportasi yang menyebabkan kesulitan dalam menerima bantuan.
“Dengan ini menyatakan ketidaksanggupan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 24 November 2025,” tulis ketiga bupati tersebut dalam suratnya, yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa kondisi bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera ini sangat memprihatinkan.
Menurut Suharyanto, meskipun upaya evakuasi terus dilakukan, kondisi di beberapa wilayah masih sulit dijangkau karena infrastruktur yang rusak parah.
Di Sumatera Utara, beberapa daerah yang terkena dampak terparah adalah Tapanuli Selatan, dengan banyaknya korban yang ditemukan di daerah tersebut.
Di Aceh, meskipun beberapa wilayah sudah mulai stabil, banyak jalur transportasi yang masih terputus, seperti jalan yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh Tamiang dan Banda Aceh-Lhokseumawe. Ruas jalan yang putus ini membuat pengiriman bantuan menjadi terhambat.
“Jalur transportasi yang masih putus, Sumatera Utara-Aceh Tamiang putus. Kemudian dari Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang ini masih putus,” jelas Suharyanto dalam konferensi pers daring yang disampaikan pada 30 November.
Suharyanto juga menambahkan bahwa total wilayah terdampak di Aceh mencapai 18 kabupaten/kota. Dengan lebih dari 1 juta orang yang terdampak langsung oleh bencana, banyak masyarakat yang terpaksa mengungsi, dan situasi ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.
Sementara itu, situasi di Sumatera Barat, meskipun juga terhimpit oleh bencana, mulai menunjukkan perbaikan.
Suharyanto mengungkapkan bahwa Sumatera Barat relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara, terutama setelah hujan berhenti dan proses evakuasi terus dilakukan.
Di tengah situasi ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut memberikan perhatian kepada bencana yang melanda Sumatera.
Presiden Prabowo, yang sebelumnya mengunjungi beberapa titik bencana di wilayah tersebut, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dan mempercepat rehabilitasi infrastruktur yang rusak.
“Pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan. Nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi,” ungkap Presiden Prabowo pada Senin (1/12/2025).
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera ini bukan hanya menunjukkan betapa rentannya infrastruktur daerah-daerah tertentu, tetapi juga menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang lebih baik ke depan.
Dalam menghadapi bencana yang seringkali datang dengan intensitas tinggi seperti ini, upaya preventif dan tanggap darurat yang lebih cepat dan tepat sangat diperlukan.
BNPB pun terus mengingatkan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam merespons bencana.
Meskipun bencana alam seperti banjir dan tanah longsor tidak dapat diprediksi sepenuhnya, upaya untuk meminimalkan dampaknya dapat dilakukan melalui sistem peringatan dini dan perbaikan infrastruktur yang rentan terhadap bencana.
Namun, di balik segala tantangan yang ada, semangat gotong royong dari masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Indonesia dapat pulih dari bencana ini dengan cepat.
Sebagai langkah awal, pengiriman bantuan, baik logistik, medis, dan pemulihan infrastruktur harus segera diprioritaskan, agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal mereka. (***)
