INBERITA.COM, Pernyataan tajam yang dilontarkan oleh anak Menteri Keuangan RI, Yudo Sadewa, mengenai praktik korupsi yang melibatkan banyak pejabat Indonesia mendapat perhatian luas, termasuk dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Dalam sebuah sesi live streaming dengan YouTuber Bigmo pada Selasa (23/12/2025), Yudo mengatakan bahwa hampir semua pejabat di Indonesia terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh,” kata Yudo, yang langsung menuai berbagai reaksi dari publik.
Tidak lama setelah itu, Susi Pudjiastuti, yang dikenal dengan sikap blak-blakan dan keberaniannya, turut memberikan komentarnya.
Mantan menteri yang banyak diapresiasi atas kebijakan pro-nelayan kecil ini setuju dengan pernyataan Yudo, bahkan memperkirakan bahwa lebih dari 80 persen pejabat memiliki mental maling.
“Bener banget bahkan mungkin lebih,” kata Susi, yang menambahkan emotikon tertawa sebagai respons terhadap kritik tersebut.
Pernyataan ini semakin menambah sorotan publik terhadap praktik korupsi yang kerap terjadi di kalangan pejabat negara.
Susi yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari 2014 hingga 2019 ini dikenal sebagai figur yang tegas dan berintegritas. Ia tidak segan-segan mengkritik keras berbagai praktik yang dianggap merugikan negara dan masyarakat.
Susi juga menanggapi secara langsung pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mengingatkan para pejabat untuk tidak melakukan mark-up anggaran.
Dalam akun X-nya, Susi mengungkapkan bahwa mark-up dalam pengadaan pemerintah bisa mencapai minimal 50 persen. Bahkan, dalam beberapa kasus, barang yang diterima bisa berkurang hingga 90 persen dari nilai anggaran yang telah disepakati.
“Pak Presiden @prabowo pasti tahu hampir semua Pengadaan pemerintah (apapun barang maupun proyek) mark-up nya minimal 50 persen bahkan katanya 10 tahun terakhir mulai barang yang sebenarnya hanya 10 persen saja,” ungkap Susi di X, menanggapi fenomena yang telah berlangsung lama di sektor birokrasi.
Susi Pudjiastuti, yang dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor perikanan sebelum menjabat sebagai menteri, sering kali menjadi sorotan karena keterusterangannya yang berbeda dengan kebanyakan pejabat lainnya.
Netizen pun banyak yang mendukung pandangannya, menyatakan bahwa Susi tidak kembali dilantik menjadi menteri karena sikap jujurnya yang dinilai tidak sesuai dengan politik birokrasi yang ada.
“Ya, netizen benar juga. Susi tidak masuk lagi di kabinet karena terlalu jujur dan tidak mau ikut arus politik yang ada,” ujar salah seorang warganet dalam komentar yang banyak disukai.
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Susi Pudjiastuti mendapat banyak pujian karena kebijakan-kebijakan berani yang dilakukannya, terutama dalam pemberantasan illegal fishing dan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil.
Namun, di periode kedua Jokowi, nama Susi tidak ada lagi dalam kabinet. Keputusan ini masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, dengan spekulasi bahwa sikapnya yang terlalu independen dan tidak mengikuti arus politik tertentu menjadi salah satu faktor penyebabnya.
Dalam pernyataan terakhirnya mengenai masalah korupsi, Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa pejabat negara seharusnya lebih fokus pada pelayanan kepada rakyat daripada memikirkan keuntungan pribadi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan dan penggunaan anggaran negara. Dengan penegasan dari Susi dan Yudo, publik semakin sadar akan masalah besar yang terjadi di tubuh birokrasi negara ini.
Kritik yang dilontarkan oleh Yudo Sadewa dan Susi Pudjiastuti mengenai mentalitas pejabat yang terlibat korupsi membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana perbaikan sistem birokrasi dan pengawasan yang lebih ketat bisa dilakukan di Indonesia.
Pasalnya, jika masalah ini terus berlarut-larut, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun. (**)